Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Bawang Merah
Pemerintah Indonesia Diminta Perbaiki Distribusi Bawang Merah
2019-03-16 10:22:54

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mengapresiasi pembinaan kepada petani bawah merah yang dilakukan Bank Indonesia (BI) melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Namun Komisi XI DPR RI meminta pemerintah mengendalikan inflasi dan memperbaiki rantai distribusi sentra bawang merah. Pihaknya tidak melarang impor bawang merah, namun impor itu harus terkendali, dalam hal ini Kementerian Perdagangan harus melihat momentum waktu yang tepat untuk impor.

"Jika dalam waktu rentan yang cukup dekat masyarakat akan panen dan suplai akan melimpah, seharusnya tidak usah impor. Tetapi kalau ada kecenderungan kita akan kekurangan suplai, boleh impor. Artinya betul-betul waktu yang tepat, jumlah yang tepat dan tempat yang tepat. Itu penting supaya tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat," kata Marwan usai memimpin dialog Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan petani bawang di Desa Teluk Terate, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten, Selasa (12/3).

Legislator Fraksi Partai Demokrat itu menjelaskan, petani bawang merah di Desa Teluk Terate, Kecamatan Kramatwatu ini merupakan binaan BI sejak tahun 2011. Namun masih ada berbagai permasalahan yang menjadi perhatian Komisi XI DPR RI, yaitu persoalan irigasi, pembelian harga bibit yang relatif mahal, serta pelatihan untuk para petani.

"Untuk irigasi tahap awal yang akan kita lakukan adalah meminta BI untuk membangun sumur bor. Karena kalau membangun irigasi membutuhkan dana besar dan prosesnya tidak singkat. Kedua persoalan bibit yang cocok dengan harga yang tentu bersaing," kata Marwan.

Anggota DPR RI dapil Lampung II menambahkan bawang merah yang dijual perlu mengikuti model di wilayah Palu, yaitu menjual bawang yang dikupas agar ada nilai tambah. Sehingga masyarakat bisa menikmati margin keuntungan yang lebih baik.(afr/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Bawang Merah
 
Pemerintah Indonesia Diminta Perbaiki Distribusi Bawang Merah
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Banggar DPR Kecewa Pemerintah Indonesia Alihkan Dana Covid-19 untuk Bayar Utang
Komisi VII - Dubes Uni Eropa Bahas 'Renewable Energy'
Bernuansa Politis, 16 Juli Ini KSBSI Tidak Akan Demonstrasi
Nah! Ashari Taniwan Diduga Dalang Utama Import Besi Siku Berlabel SNI Palsu
Kasus Belum Inkrah, Masinton Pasaribu: Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah
Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar: Polisi Harus Responsif atas Laporan Santri terhadap Denny Siregar, Jangan Diskriminatif
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Banggar DPR Kecewa Pemerintah Indonesia Alihkan Dana Covid-19 untuk Bayar Utang
Pemprov DKI Nonaktifkan Lurah Grogol Selatan Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Penerbitan KTP - EL
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]