Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Haji
Pemerintah Harus Tingkatkan Pelayanan Haji
2018-03-14 22:24:18

Ilustrasi. Ka'bah yang terletak ditengah Masjidil Haram di Mekkah.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menginginkan agar pemerintah Indonesia meningkatkan fasilitas pelayanan haji kepada calon Jemaah haji mendatang. sebelumnya, Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI menyepakati rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1439 H/2018 M sebesar Rp35.235.602.

Hal itu disampaikannya kepada awak media menanggapi naiknya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2018 sebesar Rp 345.290,- atau 0,9 persen dibanding BPIH tahun 2017 lalu, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3).

Fahri mengatakan, dengan adanya kenaikan BPIH tersebut harus ada peningkatan pelayanan haji seperti diberi fasilitas umroh dalam penantiannya. Hal ini agar calon jemaah tidak merasa lama dalam menunggu giliran haji dan juga membangun infrastuktur fisik untuk kebutuhan para jemaah.

"Pembangunan infrastruktur fisik itu misalnya seperti pembangunan perkampungan haji orang Indonesia di Mekkah dan Madinah serta memberikan pelayanan lebih kepada anggota di sana," tuturnya.

Menurut politisi dapil Nusa Tenggara Barat itu, pembangunan perkampungan orang Indonesia di luar negeri dapat memberikan rasa nyaman kepada masyarakat yang ada di sana dan juga menjadi tempat promosi Indonesia di mata asing.

"Di situ bisa menjadi double faction dan juga menjadi Etalase Indonesia di mata asing karena kalo ada yang mau tahu tentang Indonesia bisa datang ke situ sehingga juga bisa menjadi bahan promosi," imbuhnya.(tn/sc//DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Haji
Ketua MPR: Penyelenggaraan Ibadah Haji 2018 Harus Lebih Baik
Pemerintah Harus Tingkatkan Pelayanan Haji
DPR Sesalkan Lambatnya Pemerintah Antisipasi Kenaikan Ongkos Haji
Pemerintah Indonesia Mengusulkan BPIH 2018 Naik 2,58 Persen
BPKH Diharapkan Investasikan Dana Haji untuk Pesawat dan Hotel Jemaah
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pembangunan Jembatan dari Dana Desa Dorong Ekonomi Masyarakat Semakin Baik
Masuki Tahun Politik, Perlunya Persatuan antar-Elemen Bangsa
Helikopter TNI Dauphin HR-3601 Onboard KRI Usman Harun-359 di Laut Mediterania
Petugas BLH Cepat Tanggap Demi Kaur Bersih dan Indah
Rencana Pembongkaran Masjid di Cina oleh Aparat 'Mengancam Perdamaian'
Lombok Gempa Berulang, Legislator Minta Jadikan Bencana Nasional
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Lombok Gempa Berulang, Legislator Minta Jadikan Bencana Nasional
Ketua DPR Berharap Asian Games Rekatkan Persaudaraan Negara-negara Asia
Demi Sang Merah Putih Berkibar Aksi 'Heroik' Anak SMP di Atambua Panjat Tiang Bendera
Yusril Ihza Mahendra: PBB Tidak Akan Netral di Pilpres 2019
Desa Air Long Membangun Gudang Desa dari Program Dana Desa
Komjen Pol Syafruddin Dilantik Menjadi Menteri PAN-RB Gantikan Asman Abnur
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]