Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
DPR RI
Pemerintah Harus Sadar Pentingnya Independensi DPR
2019-06-19 07:36:44

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah (Foto: Andri/mr)
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu pada Rapat Paripurna di Gedung DPR menyampaikan bahwa terjadi pemotongan anggaran pembangunan DPR dari Rp.7,7 triliun menjadi 5,7 triliun rupiah. Terkait dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa hal tersebut sudah menjadi nasib dari DPR di suatu negara yang kebebasan parlemennya belum penuh.

"Tidak ada negara demokrasi yang anggaran DPR nya dikontrol oleh pemerintah, tetapi hanya di Indonesia. Saya sudah meminta supaya pemerintah tidak boleh mengontrol anggaran DPR, sebab itu sama saja dengan kita (DPR) berfungsi mengawasi pemerintah tetapi alat pengawasannya dipotong," tegas Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/6).

Menurut Fahri, hal itu menjadi salah satu kelemahan DPR, yakni anggarannya dikontrol oleh lembaga lain. Ia mengusulkan agar pemerintah sadar akan pentingnya independensi DPR. Kalau terus seperti ini, pemerintah seolah-olah tidak mau diawasi. "Pemerintah seakan tidak mau DPR nya kuat mengawasi. Nanti efek yang terjadi adalah terjadinya korupsi dalam pemerintah. Dengan lemahnya DPR, maka efeknya korupsi dalam pemerintah," tegasnya.

Cek and balances system adalah kondisi dimana lembaga yudikatifnya independen, legislatifnya independen, dan eksekutifnya juga independen. Fahri menambahkan bahwa sekarang lembaga legislatif tidak independen, sebab pegawainya dipegang oleh Men PAN-RB dan penggajiannya dipegang oleh Menteri Keuangan.

"Artinya demokrasinya memang tidak utuh. Saya sudah ingatkan hal ini sejak dahulu, tetapi sulit karena memang sistemnya masih demikian. Kita ini didalam legislasi bergantung kepada pemerintah. Dalam urusan anggaran tergantung juga pada pemerintah. Pengawasan pun lemah, karena pemerintah mengontrol partai politik, sehingga partai politik itu bisa disuruh mem 'bebek' saja, terserah kemauan pemerintah," ujar Fahri.

Dikatakannya, kalau partai itu nantinya mau dibikin diam, maka ambil satu orang anggota partai tersebut untuk dijadikan menteri, dan kemudian anggota yang lain (yang duduk di DPR) diminta untuk diam.

"Padahal hal itu tidak diperbolehkan, sebab dalam sistem presidensialisme, DPR itu dipilih secara independen dan merupakan oposisi terhadap pemerintah. Tidak boleh diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh partai politik. Di dalam sistem presidensialisme yang matang, kalau orang merasa partai itu mengganggu, maka dia akan memilih melalui jalur independen. Saya rasa gambar besar seperti ini mungkin tidak sanggup dilihat oleh pemerintah," pungkasnya.(dep/es/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait DPR RI
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Pimpinan DPR Masa Bakti 2019-2024 Ditetapkan
Ketua DPR Siap Buka Ruang Dialog Dengan Mahasiswa
Buka FKSPK DPR, Ketua DPR Apresiasi Sinergi DPR - Wartawan Parlemen
Parlemen Modern dan Terbuka Harus Diteruskan oleh DPR RI Mendatang
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pemerintah Diminta Lebih Peka Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Pasca Perpres 125/2016
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Ketua MPR: Prioritaskan Kerja Merawat Kebhinekaan
Komite I DPD RI Desak Pemerintah untuk Percepat Pembentukan DOB
Terkait UU KPK, BEM Uhamka Usul Adakan Diskusi di Lingkungan Kampus
Perlu Sinergi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Kemajuan UMKM
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Pernyataan Din Syamsuddin terkait Kasus Penyerangan atas Menko Polhukam Wiranto
Ninoy Kena Pukulan Amuk Massa, Ketum PA 212 Minta Ustadz Bernard dan Aktivis Al Falah Dibebaskan
Soal Jatah Kursi Menteri, Pemuda Muhammadiyah Dorong dari Profesional
Jokowi Tetap Dilantik
Warga Maluku Tersinggung Wiranto Sebut Pengungsi di Maluku Jadi Beban Pemerintah
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]