Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah Harus Perhatikan Penurunan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi
2017-08-17 06:28:15

Suasana #SidangTahunan MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen, Rabu, 16 Agustus 2017. #RI72.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Realisasi pertumbuhan ekonomi Kuartal II Tahun 2017 sebesar 5,01 persen tumbuh lebih rendah dibandingkan kuartal yang sama pada Tahun 2016, yaitu sebesar 5,18 persen. Hal itu diakibatkan pelemahan daya beli masyarakat, yang berimbas pada pada penurunan produksi dan penerimaan pajak. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Demikian diungkapkan Anggota Komisi XI DPR Willgo Zainar di sela-sela Sidang Bersama MPR, DPR, DPD RI, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8). Dalam sidang ini, pada salah satu pidatonya Presiden Jokowi akan menyampaikan RAPBN 2018 beserta nota keuangannya.

"Kasat mata kita bisa merasakan bahwa pertumbuhan ekonomi agak menurun dari periode yang sama. Kita tahu kalau konsumsi masyarakat turun, pasti produksi turun, kalau konsumsi dan produksi juga turun, maka penerimaan pajak negara juga akan turun," analisa Willgo.

Padahal, masih kata Willgo, penerimaan negara melalui sektor pajak memegang peranan penting dalam menstimulus pertumbuhan ekonomi pada sektor-sektor yang ingin didorong oleh pemerintah, misalnya infrastruktur. Paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pun belum dirasakan dampaknya.

"Belasan paket kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah, tapi belum terasa betul daya gebrakannya terhadap peningkatan pertumbuhan yang kita targetkan 5,1 persen pada APBN 2017," pungkas politisi F-Gerindra itu.

Sementara untuk tahun mendatang, Willgo melihat situasi global masih sangat menjadi tantangan perekonomian dalam negeri. Misalnya kondisi antara Korea Utara dengan Amerika Serikat, hingga kondisi di Timur Tengah.

"Sedikit banyak kondisi keamanan dunia yang mengalami dinamika yang keras, pastilah sektor ekonomi akan mengalami perlambatan,' yakin Willgo.

Sementara, tahun 2018-2019 yang merupakan tahun politik bagi Indonesia, harus dicermati oleh investor untuk rencana investasi di dalam negeri, khususnya untuk jangka panjang.

"Saya kira dalam waktu pendek, kita belum bisa berharap pada lompatan yang signifikan, walaupun ada 1 dsampai 2 kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah," imbuh politisi asal dapil NTB itu.

Willgo juga mengapresiasi pemerataan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah. Diharapkan hal ini cukup mendorong investasi masuk ke daerah-daerah yang memiliki infrastruktur baik, khususnya di luar Jawa. Walaupun tak dipungkiri, infrastruktur tidak segera serta merta dapat dinikmati hasilnya dalam waktu pendek.

"Walaupun tahun depan merupakan tahun politik, kita masih berharap situasi tetap terjaga dengan baik. Investasi tetap masuk, kemudian serapan tenaga kerja lokal khususnya daripada masyarakat kita yang belum terserap, ini bisa terakomodir. Tentu kita berharap bahwa belanja masyarakat meningkat, konsumsi bertambah, maka pertumbuhan akan meningkat juga," harap Willgo.

Di sisi lain, Willgo mengingatkan agar hutang yang dilakukan oleh pemerintah, dapat disalurkan ke sektor produktif. Walaupun tak dipungkiri, terkadang hutang itu untuk membayar bunga pada hutang berjalan.(sf,mp/DPR/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Pertumbuhan Ekonomi
Ekonomi Tumbuh di Bawah Ekspektasi
Pemerintah Harus Perhatikan Penurunan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah Diminta Realistis Targetkan Pertumbuhan Ekonomi
Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Terlalu Ambisius
Kesejahteraan Rakyat Lebih Penting daripada Mengejar Angka Pertumbuhan
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
BEM Nusantara Siap Kumpul di Jakarta Bahas Nasib Jokowi
Merajut Pesan Positif Antikorupsi melalui Produk Seni
Untuk Apa Mark Zuckerberg Lepas Saham Facebook Senilai Rp169 Triliun
Kapuspen TNI: TNI dan Dewan Pers Sepakati Perjanjian Kerja Sama
Panglima TNI: Orang-Orang Hebat Mengambil Pelajaran dari Kekalahan
Komputer Trouble, Layanan Samsat Gunung Sahari Sempat Terganggu
Untitled Document

  Berita Utama >
   
BEM Nusantara Siap Kumpul di Jakarta Bahas Nasib Jokowi
Muhajir Mengapresiasi Putusan MK terkait Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Terkait Pemutaran Film G30S PKI Berikut Tanggapan Ketum Muhammadiyah
Polisi Berhasil Menangkap Pelaku Pembunuh Dini di Apartemen Laguna Pluit
Aktivis 98 Dukung Usul Panglima TNI Nobar Film G30S/PKI
Polri dan Ditjen Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 5 Konteiner Miras Senilai 26,3 Miliar
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]