Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
APBN
Pemerintah Harus Antisipasi Kenaikan Harga Minyak Dunia
2017-11-12 06:26:44

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar meminta pemerintah melakukan mitigasi dan antisipasi kenaikan harga minyak dunia yang saat ini sudah mencapai 65 USD / Barel. Jika kenaikan ini terus terjadi dalam jangka panjang tentu saja akan mempengaruhi Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 yang telah mematok International Crude Price (ICP) di harga 48 USD/barel.

"Di tengah tren penurunan produksi minyak nasional, tentu saja situasi ini dapat membebani anggaran negara dan konsumsi publik. Mengingat hampir setengah dari konsumsi minyak nasional diperoleh dari importasi," disampaikan oleh Rofi Munawar dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Jumat (10/11).

Sebelumnya, pemerintah dan DPR telah menetapkan postur APBN 2018 berdasarkan asumsi makro pertumbuhan ekonomi dipatok 5,4 persen, inflasi 3,5 persen, suku bunga SPN tiga bulan 5,2 persen dan nilai tukar Rp 13.400 per dollar AS, harga minyak mentah Indonesia (ICP) 48 dolar AS per barel, lifting minyak 800 ribu barel per hari dan lifting gas 1.200 ribu barel setara minyak per hari.

Politisi PKS ini menduga bahwa kenaikan harga BBM ini terjadi lebih banyak terkait faktor geopolitik dan kebijakan negara produsen minyak. Diantaranya imbas dari proses reformasi hukum yang terjadi di negara produsen utama minyak dunia Arab Saudi, juga penurunan rig yang beroperasi di Amerika Serikat dan kesepakatan negara-negara penghasil minyak (OPEC) untuk memotong produksi mereka. Tapi atas dasar itu pula, maka sudah sepantasnya Indonesia lebih cermat dalam menggunakan alokasi energi nasional.

"Ditengah upaya pemerintah menggenjot infrastruktur dan proyek padat modal, tentu saja perlu langkah-langkah dan perhitungan yang cermat dalam mengantisipasi kenaikan minyak dunia ini," jelasnya.

Rofi juga memaparkan, sebenarnya kenaikan minyak dunia sudah dipredksi, meski selama beberapa tahun terakhir kita masih merasakan harga minyak dunia yang rendah dibawah 50 USD / barel. Namun demikian, disaat kondisi minyak rendah arah pengembangan energi alternatif kita juga belum optimal dikelola. Hingga pada akhirnya bisa sangat mungkin kenaikan minyak dunia kali ini akan berimbas langsung kepada masyarakat. "Kita juga mengingatkan secara khusus kepada PT Pertamina sebagai operator yang menjalankan kebijakan BBM satu harga untuk menghitung secara seksama," ungkap Rofi.

Sebagaimana diketahui, dalam penutupan pekan lalu minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Desember, naik USD0,24 menjadi menetap di USD54,54 barel di New York Mercantile Exchange. Secara global, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Januari, naik USD0,13 menjadi ditutup pada USD60,62 per barel di London ICE Futures Exchange.(hs/sc/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait APBN
Defisit APBN-P 2017 Dekati Zona Warning
Target Penerimaan Masih Diwarnai Pencitraan
Pemerintah Harus Antisipasi Kenaikan Harga Minyak Dunia
Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT KAI Melanggar Aturan
Gerindra: APBN 2018 Tak Berpihak pada Keadilan dan Kesejahteraan Sosial
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Muhammadiyah dalam Amalnya Tidak Berpikir Untung Rugi
Gubernur Anies Baswedan Bertemu Presiden Turki di Istanbul
Ibu Negara Iriana Melepas Peserta Lomba Kartini Run 2018
Ahli Ekonomi Ichsanuddin Noorsy: Holdingisasi BUMN Harus Penuhi Syarat
PD Sindir PDIP: Dulu BBM Naik Sampai Nangis-nangis!
Prajurit TNI dan Polri Jangan Menyakiti Hati Rakyat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Gubernur Anies Baswedan Bertemu Presiden Turki di Istanbul
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing
Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum
Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu
Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Segera Mencabut Perpres TKA
Amien Rais Disebut 'Politikus Comberan', PAN Kesal dan Angkat Bicara
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]