Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Islam
Pemerintah Dinilai Lamban Sikapi Deportasi Ustadz Abdul Somad di Hong Kong
2017-12-26 06:25:16

Ilustrasi. Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Maneger Nasution.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Maneger Nasution menyayangkan lambannya pemerintah menyikapi penolakan dan deportasi Ustadz Abdul Somad di Hong Kong.

"Negara terutama Pemerintah wajib hadir menunaikan mandatnya melindungi WNI sesuai amanat konstitusi seperti pada pembukaan UUDNRI tahun 1945," ujar Manager, Senin (25/12).

Menurut dia, perlindungan WNI di luar negeri sejatinya merupakan prioritas utama bagi Pemerintah melalui Kemenlu RI. Apabila semua WNI sudah memenuhi syarat dan administrasi prosedural dan sah untuk memasuki wilayah negara lain dan kemudian dideportasi, Indonesia berhak mempertanyakan apa yang salah dari WNI tersebut.

Dalam Pasal 19 huruf b Undang-Undang No.37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, ia memaparkan secara tegas menyatakan Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban "inter alia" antara lain memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri.

Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional. Ia menegaskan apa yang menimpa Ustaz Abdul Somad diblokir di Hong Kong sangat disayangkan.

Padahal Ustaz Abdul Somad ke Hong Kong memenuhi undangan pengajian di Hong Kong. Namun pemerintah Hong Kong menginterogasinya di bandara dan mendeportasinya.

"Masyarakat Indonesia tentu menyayangkan dan memprotes kejadian tersebut," kata mantan Komisioner Komnas HAM ini.

Ia berharap pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri di bawah Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler bisa menanyakan imigrasi Hong Kong. Apa alasan mendeportasi Ustaz Abdul Somad, sehingga jelas dan tidak ada praduga.

Ia berharap publik juga perlu terus diedukasi ketika berada di luar negeri, dimana kewenangan Pemerintah RI dibatasi oleh adanya kedaulatan hukum di negara di mana WNI tersebut berada. Meskipun, pemerintah tetap harus melindungi WNI sesuai aturan hukum Internasional dengan tetap menghormati hukum di negara tersebut.

Sementara, Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau itu pergi ke Hong Kong guna memenuhi undangan warga Indonesia untuk berceramah di sana. Dalam pengakuan di akun Instagram miliknya, @ustadzabdulsomad, pada 24 Desember 2017, Ustadz Abdul Somad tiba di Hong Kong pukul 15.00.

Petugas bandara kemudian memeriksa identitas Ustadz Abdul Somad dan rombongan. Tanpa penjelasan, dia ditolak masuk Hong Kong serta dikembalikan ke Jakarta pukul 16.00. Cerita yang sama dia ditulis dalam status di akun Facebook-nya.(dbs/republika/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Islam
Pemerintah Dinilai Lamban Sikapi Deportasi Ustadz Abdul Somad di Hong Kong
Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW Penuh Kasih Sayang
Pernyataan Kapolres Dharmasraya Lukai Umat Islam
Indonesia Butuh Pemimpin Berpaham Islam Moderat
Ketum Muhammadiyah: Islam dan TNI Itu Satu Napas Satu Jiwa
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Soliditas TNI-Polri Harus Tetap Dipertahankan
Tiga Pejabat Bank Mandiri Jadi Tersangka Pembobolan Rp 1,47 Triliun
Pemerintah Indonesia Mengusulkan BPIH 2018 Naik 2,58 Persen
Kasatpol PP DKI Jakarta Gebuk Anak Buah Sampai Memar
Komisi IV DPR Tolak Kebijakan Impor Garam
Gerindra: Usut Tuntas Penembakan Kader Gerindra Oleh Oknum Brimob
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ketua DPR Tegaskan Tidak Ada Fraksi DPR Setujui LGBT
Musim Pilkada di Daerah, BUMD Terancam Jadi 'ATM'
Satu Lagi Janji Ditunaikan: Ini Syarat untuk Miliki Rumah DP Nol Rupiah
Tambang Minyak, Mineral dan Batubara Jangan Dijadikan Komoditas Politik
Tidak Boleh Ada Penjualan Pulau Kepada Asing
Pasca Kebakaran, Sekitar 100 Koleksi Museum Bahari Hangus Terbakar
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]