Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Islam
Pemerintah Dinilai Lamban Sikapi Deportasi Ustadz Abdul Somad di Hong Kong
2017-12-26 06:25:16

Ilustrasi. Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Maneger Nasution.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Maneger Nasution menyayangkan lambannya pemerintah menyikapi penolakan dan deportasi Ustadz Abdul Somad di Hong Kong.

"Negara terutama Pemerintah wajib hadir menunaikan mandatnya melindungi WNI sesuai amanat konstitusi seperti pada pembukaan UUDNRI tahun 1945," ujar Manager, Senin (25/12).

Menurut dia, perlindungan WNI di luar negeri sejatinya merupakan prioritas utama bagi Pemerintah melalui Kemenlu RI. Apabila semua WNI sudah memenuhi syarat dan administrasi prosedural dan sah untuk memasuki wilayah negara lain dan kemudian dideportasi, Indonesia berhak mempertanyakan apa yang salah dari WNI tersebut.

Dalam Pasal 19 huruf b Undang-Undang No.37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, ia memaparkan secara tegas menyatakan Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban "inter alia" antara lain memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri.

Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional. Ia menegaskan apa yang menimpa Ustaz Abdul Somad diblokir di Hong Kong sangat disayangkan.

Padahal Ustaz Abdul Somad ke Hong Kong memenuhi undangan pengajian di Hong Kong. Namun pemerintah Hong Kong menginterogasinya di bandara dan mendeportasinya.

"Masyarakat Indonesia tentu menyayangkan dan memprotes kejadian tersebut," kata mantan Komisioner Komnas HAM ini.

Ia berharap pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri di bawah Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler bisa menanyakan imigrasi Hong Kong. Apa alasan mendeportasi Ustaz Abdul Somad, sehingga jelas dan tidak ada praduga.

Ia berharap publik juga perlu terus diedukasi ketika berada di luar negeri, dimana kewenangan Pemerintah RI dibatasi oleh adanya kedaulatan hukum di negara di mana WNI tersebut berada. Meskipun, pemerintah tetap harus melindungi WNI sesuai aturan hukum Internasional dengan tetap menghormati hukum di negara tersebut.

Sementara, Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau itu pergi ke Hong Kong guna memenuhi undangan warga Indonesia untuk berceramah di sana. Dalam pengakuan di akun Instagram miliknya, @ustadzabdulsomad, pada 24 Desember 2017, Ustadz Abdul Somad tiba di Hong Kong pukul 15.00.

Petugas bandara kemudian memeriksa identitas Ustadz Abdul Somad dan rombongan. Tanpa penjelasan, dia ditolak masuk Hong Kong serta dikembalikan ke Jakarta pukul 16.00. Cerita yang sama dia ditulis dalam status di akun Facebook-nya.(dbs/republika/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Islam
Memaknai Isra Mi'raj dalam Perjalanan Hidup
Peringatan Isra Miraj Merupakan Media Pembinaan Mental dan Rohani
Bakomubin Membentuk Program Muballighpreneur
Poros Islam dalam 'Cengkraman'
Bupati Cek Mad Kecewa Jama'ah yang Hadir Pengajian TASTAFI Sedikit
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Irjen Idam Azis Memimpin Serijab 6 Pejabat Utama dan Kapolres di Polda Metro Jaya
Ketua DPR Minta Semua Ormas Aktif Jaga Stabilitas Politik
3 Milisi AS Dinyatakan Bersalah Berencana Ngebom Masjid di Amerika
Polda Metro Jaya Gelar Hasil Razia Miras Oplosan di 147 TKP
PSI Urutan Teratas Partai yang tak Akan Dipilih
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing
Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum
Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu
Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Segera Mencabut Perpres TKA
Amien Rais Disebut 'Politikus Comberan', PAN Kesal dan Angkat Bicara
Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya Menangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]