Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Pungli
Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Masalah Pungli PPDB
2018-07-13 09:35:39

Ilustrasi. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra (SAH) meminta pemerintah untuk menindak tegas praktek pungutan liar (Pungli) selama proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sekolah.

"Kita di DPR mendapat laporan banyak sekali terkait praktek pungli yang terjadi di sekolah selama proses PPDB tahun ini, bahkan Pungli ini seolah menjadi budaya di dalam setiap penerimaan siswa baru," ucap SAH dalam rilisnya, Rabu (11/7).

Praktek jual beli kursi ini sebenarnya telah coba dikurangi pemerintah dengan jalan menerapkan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik, karena dengan zonasi akan membuat strata favorite antar sekolah menjadi berkurang, yang logikanya mengurangi kesempatan untuk terjadinya pungli, namun kenyataan di lapangan justru malah membuat oknum di sekolah tambah berani untuk memasang tarif memperjualbelikan kursi, ungkap politisi Fraksi Gerindra itu.

SAH mengingatkan peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap sistem PPDB yang dilakukan. "Saya pikir kuncinya tetap di pengawasan, maka pemerintah harus memperkuat di bagian ini, meski sistem sudah online lebih menjamin PPDB untuk transparan, akuntabel dan partisipatif, tetap saja ada oknum yang melakukan pungli, padahal ini pidana, yang bisa dibawa ke ranah hukum," tegasnya.

SAH juga meminta pemerintah melakukan pengawasan secara internal yang melekat pada sekolah terhadap proses PPDB, khususnya mandiri, kriterianya perlu divalidasi secara faktual di lapangan, jangan diserahkan pada mereka yang di sekolah.

Ia berharap ada peran aktif dari masyarakat untuk melakukan pengawasan, dengan jalan jangan diam jika mendengar atau melihat praktek pungutan liar di sekolah.

"Dalam hal pungli ini masyarakat jangan hanya diam, jika melihat atau mendengar ada praktek yang merugikan siswa dan sekolah ini, karena pendidikan kita tidak boleh dirampas oleh mereka yang mencari keuntungan pribadi," tandasnya.(dep/sc/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pungli
Polda Banten Tetapkan 3 Tersangka Kasus Dugaan Pungli RSDP Serang
Dorong Sekolah Bebas Pungli, Legislator Ingatkan Pemerintah Perkuat Pengawasan
Resmob PMJ Tangkap 4 Preman Pemalak Sopir Bajaj dan Pengunjung Pasar Tanah Abang
Kejari Eksekusi Gafar Terpidana 12 Tahun Kasus Mega Pungli Komura Samarinda
Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Masalah Pungli PPDB
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
BPN 02: Tuduhan Jokowi Soal Tanah Prabowo Bernuansa Fitnah, Berbahaya!
Deklarasikan Pemilu Damai, JAI Tenjowaringin Tasikmalaya Sepakat Tangkal Hoaks
Kawal Pemilu 2019, Sejumlah Advokat Deklarasikan ADPRIL
Zulkifi Hasan: Terima Kasih atas Upaya GARBI Membangun Silaturrahim dengan PAN
Waspadai Paham Radikalisme dan Intoleransi, Faizal Assegaff: Pemilu 2019 Harus Super Damai
Satgas Antimafia Bola Usut Dugaan Plt Ketum PSSI Joko Driyono Terlibat Kasus Pengaturan Skor
Untitled Document

  Berita Utama >
   
LPSK Siap Lebih Responsif, Efektif dan Transparan
Jubir PA 212 Kembali Mendatangi PMJ untuk Menanyakan LP Ketua BTP Mania, Immanuel Ebenizer
Hasil Survei Indomatrik Merilis Elektabilitas Prabowo Sudah Pepet Jokowi
Muhammadiyah Membangkitkan Kembali Kesadaran Beragama yang Mencerahkan
Cyber Crime Ditreskrimsus PMJ Tangkap 4 Pelaku Order Fiktif Gojek
Elektabiltas Petahana Cenderung Menurun, Blunder Tunjukan Kepanikan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]