Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Radikalisme
Pemerintah Diminta Lebih Militan Menghadapi Kelompok Radikal
2019-11-11 22:51:56

Tampak para narasumber pada acara Forum Group Diskusi Divisi Humas Polri.(Foto: BH /amp)
JAKARTA, Berita HUKUM - Putri Presiden Pertama RI, Sukmawati Soekarnoputri mengatakan pemerintah Indonesia harus militan menghadapi kelompok radikal. Namun, pemerintah juga tak boleh terlalu menekan kelompok non-nasionalisme karena Indonesia berpedoman pada asas hak asasi manusia (HAM).

"Pemerintah harus militan juga menghadapi kelompok (radikal) seperti mereka. Pemerintah sudah cukup tegas, tapi kita berpedoman dengan HAM, kalau terlalu menekan juga tidak baik. Inilah suasana demokrasi. Kita juga harus memberikan kesempatan kepada mereka selama mereka tidak mengacau," kata Sukmawati usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Divisi Humas Polri bertajuk 'Bangkitkan Nasionalisme bersama Kita Tangkal Radikalisme dan Berantas Terorisme' yang digelar di Gedung The Tribrata, Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (11/11).

Dia menuturkan cara paling sederhana untuk meningkatkan jiwa nasionalis adalah dengan mencintai kebudayaan sendiri. Dia menyebut akar rasa nasionalis adalah bangga dengan budaya daerah yang menjadi warisan bangsa Indonesia.

"Sederhananya cinta Tanah Air dan bangsa, bangga dengan kebudayaan kita sendiri. Nasionalisme itu lebih berakar di budaya daerah. Kita mesti bangga dengan warisan nenek moyang kita," ujarnya.

Sukmawati juga mengaku mendapat informasi terkait proses rekruitmen hijrah. Salah satu prosesnya, menurut Sukmawati, dengan mempertanyakan mana yang lebih bagus antara Alquran dan Pancasila.

"Menurut info ya, kalau untuk rekruitmen hijrah itu mereka ada pertanyaan, lebih bagus mana Alquran atau Pancasila. Di abad 20, jangan sampai mereka tuh meniadakan pemimpin-pemimpin yang mulia di abad modern. Karena mereka tendensinya begitu, yang mulia hanya nabi, Yang Mulia Muhammad. Hanya itu, jadi lain itu nggak ada yang mulia. Tidak bisa begitu," tuturnya.

FGD Divisi Humas Polri 11 November 2019

Radikalisme dan terorisme masih menjadi ancaman yang nyata dan kerap kali menghantui masyarakat di Indonesia. Hal itu terlihat dari berbagai aksi teror yang terus terjadi dan juga penangkapan terhadap para terduga teroris dengan berbagai barang bukti yang ada.

Hal tersebut menjadi fakta tak terbantahkan bahwa persoalan radikalisme dan terorisme menjadi persoalan bagi bangsa Indonesia. Berbagai upaya juga telah dilakukan oleh Polri, untuk menanggulangi persoalan tersebut.

Sejumlah narasumber menjadi pembicara dalam FGD Divisi Humas Polri tersebut diantaranya, Diah Mutiara Sukmawati Sukarnoputri, Ketua BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H., Kadensus 88 Anti Teror Polri, Irjen. Pol. Drs. H. M. Syafii, S.H., Rektor Universitas Widyatama, Prof.Dr.H.Obsatar Sinaga,S.IP.,M.Si., dan Ketua Pengurus Harian PBNU, Robikin Emhas. Acara tersebut rencananya akan dibuka oleh Kadiv Humas Polri, Irjen. Pol. Muhammad Iqbal, S.I.K., M.H.(dtk/bh/amp)


 
Berita Terkait Radikalisme
 
Penggiat Anti Radikalisme Ajak Ulama, Guru Ngaji dan Tokoh Masyarakat Bangun Narasi Kerukunan Umat
 
Kaji Ulang Diksi Radikalisme
 
Pemerintah Diminta Lebih Militan Menghadapi Kelompok Radikal
 
Jangan Lagi Muncul Isu-Isu Radikalisme
 
Ustadz Abdul Somad Minta Pemerintah Keluarkan Definisi Radikal
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
DPR Desak Jiwasraya Bayar Kewajiban kepada Nasabah
Kapolda Wahyu Widada Silahturahmi di Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo
Putusan Nama Ketum Lebih Cepat, Ridwan Hisjam Nilai Munas ke-X Seperti Pasar Malam
Capaian Kinerja 60 Hari Jaksa Agung dan Rakernas Kejaksaan
Yang Diharapkan Dari Platform Indonesiana
Polemik UU KPK, BEM Trisakti Dukung Penyelesaian Secara Konstitusional
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya bersama Stakeholder Luncurkan Layanan Digital E-TLE Development Program
Jaksa KPK Tuntut Hakim Kayat 10 Tahun Penjara
Pengedar Sabu di Jakarta Timur Didor, PMJ: Pelaku Sempat Rebut Senjata Polisi
BTN Terindikasi Pemalsuan Dokumen PKB, SP BTN Dikawal ACTA Lapor ke Bareskrim
Legislator Minta Ombudsman Pro Aktif Awasi Perilaku Penyelenggara Negara
Bamsoet Resmi Mendaftarkan Diri untuk Golkar 1
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]