Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Beras
Pemerintah Diharapkan Tidak Impor Beras Lagi
2018-08-17 14:59:45

Ilustrasi. Baru 6 Bln impor beras sudah 1,1 juta ton. Izin impor sudah dikeluarkan Kemendag th ini 2 juta ton. Bulog mengaku baru impor 1/2 juta ton di era Budi Waseso. Sisanya siapa yang impo?.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan impor beras diharapkan tidak dilakukan lagi, setidaknya dikendalikan untuk menjaga produksi dan harga beras nasional. Presiden Joko Widodo dalam pidato Pengantar RAPBN 2019 dan Nota Keuangannya juga ingin mengendalikan impor dan bahkan meningkatkan nilai ekspor.

Anggota Komisi IV DPR RI Endang Srikarti Handayani yang ditemui usai Sidang Tahunan MPR di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8), menyatakan tidak setuju dengan impor beras. Untuk meningkatkan produksi beras nasional, pemerintah harus memberi bantuan alat pertanian kepada para petani termasuk subsidi pertanian lainnya yang bisa dinikmati petani.

"Saya tidak setuju impor. Saya setuju bila hasil pertanian meningkat, pemerintah harus beri subsidi kepada petani. Pemerintah harus punya terobosan. Jangan memberatkan rakyat. Yang muda-muda semangat lagi membangun pertanian di desa," ujar Endang, dengan menyerukan para pemuda untuk membangun desanya dengan bertani, sehingga diharapkan tak ada lagi impor beras.

Sementara dimintai komentarnya soal pidato Presiden Joko Widodo, Endang mengatakan, pidato Presiden luar biasa. Pidato memberi harapan dan pencerahan kepada rakyat Indonesia. Banyak fasilitas infrastruktur sudah dibangun yang tentu memudahkah mobilitas masyarakat. "Banyak program pemerintah yang sudah terealisasi. Kita apresiasi atas capaian Presiden Jokowi," imbuh politisi Partai Golkar itu.(mh/sf/DPR/bh/sua)


Share : |

 
Berita Terkait Beras
Hentikan Kenaikan Harga Beras Medium
Metode KSA BPS 2018, Ketum SPI: Data Baru Itu Valid; RR: Impor Beras Sengsarakan Petani
Rizal Ramli: Impor Beras Dikelola Kartel
Nasrudin Joha: Enggar 'Dimakan' Buwas
Indonesia Impor Beras adalah Bukti Jokowi Gagal Muliakan Petani
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Geledah Ruangan Dinas PUPR Buntok, Tim Jaksa Sita Satu Kardus Dokumen
Hasil Opssurta KRI Spica-934 Diinspeksi Kapushidrosal
Kapolri: HUT Ke-73 Brimob Polri Digelar Sederhana karena Bangsa Indonesia Berduka
Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto Kini Menyandang Gelar Magister Hukum
Obor Cina dan Jembatan Terpanjang Dunia, Kita Masih Bicara Sontoloyo dan Genderuwo
SBY: Politik Identitas Makin Mengemuka
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''
Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres
Tingginya Tingkat Pengangguran Lulusan SMK Dipertanyakan
Elemen Warga Solo Raya Polisikan Bupati Boyolali Yang Menghina Capres Prabowo 'Asu'
Sudirman Said: Waspadai Genderuwo Ekonomi yang Grogoti Kekayaan Indonesia
Peternak Indonesia Harapkan Pemilu 2019 Berlangsung dalam Situasi dan Kondisi Aman
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]