Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Beras
Pemerintah Diharapkan Tidak Impor Beras Lagi
2018-08-17 14:59:45

Ilustrasi. Baru 6 Bln impor beras sudah 1,1 juta ton. Izin impor sudah dikeluarkan Kemendag th ini 2 juta ton. Bulog mengaku baru impor 1/2 juta ton di era Budi Waseso. Sisanya siapa yang impo?.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan impor beras diharapkan tidak dilakukan lagi, setidaknya dikendalikan untuk menjaga produksi dan harga beras nasional. Presiden Joko Widodo dalam pidato Pengantar RAPBN 2019 dan Nota Keuangannya juga ingin mengendalikan impor dan bahkan meningkatkan nilai ekspor.

Anggota Komisi IV DPR RI Endang Srikarti Handayani yang ditemui usai Sidang Tahunan MPR di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8), menyatakan tidak setuju dengan impor beras. Untuk meningkatkan produksi beras nasional, pemerintah harus memberi bantuan alat pertanian kepada para petani termasuk subsidi pertanian lainnya yang bisa dinikmati petani.

"Saya tidak setuju impor. Saya setuju bila hasil pertanian meningkat, pemerintah harus beri subsidi kepada petani. Pemerintah harus punya terobosan. Jangan memberatkan rakyat. Yang muda-muda semangat lagi membangun pertanian di desa," ujar Endang, dengan menyerukan para pemuda untuk membangun desanya dengan bertani, sehingga diharapkan tak ada lagi impor beras.

Sementara dimintai komentarnya soal pidato Presiden Joko Widodo, Endang mengatakan, pidato Presiden luar biasa. Pidato memberi harapan dan pencerahan kepada rakyat Indonesia. Banyak fasilitas infrastruktur sudah dibangun yang tentu memudahkah mobilitas masyarakat. "Banyak program pemerintah yang sudah terealisasi. Kita apresiasi atas capaian Presiden Jokowi," imbuh politisi Partai Golkar itu.(mh/sf/DPR/bh/sua)


Share : |

 
Berita Terkait Beras
Indonesia Impor Beras adalah Bukti Jokowi Gagal Muliakan Petani
DPR akan Selidiki Penyimpangan Izin Impor Beras Bermasalah
Petani Kecewa, Impor Beras Bertolak Belakang dengan Semangat Serap Gabah Petani
Pemerintah Diharapkan Tidak Impor Beras Lagi
Jelang Lebaran, Kementan Pastikan Stok Beras Aman
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS
Direktorat Hukum Bakamla RI Tingkatkan Kapasitas Personel di Bidang Perundang-Undangan
Museum Basoeki Abdullah akan Gelar Pameran Lukisan dari 19 Perupa
Polisi Menangkap 2 Tersangka Penjual Obat Keras Berbagai Merk 15.367 Butir
Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun
Tommy Soeharto: KIBLAT Harus Lebih Menyapa Masyarakat Bawah dengan Bakti Sosialnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS
Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun
Terkait Laporan NasDem, Otto Hasibuan Bersama 720 Pengacara Bergabung Mendukung Rizal Ramli
Ada 17 Poin Pakta Integritas Ijtima Ulama II Ditandatangani Prabowo Subianto
Pemuda Muhammadiyah Tantang Sandiaga Uno Hadirkan Perubahan Ekonomi
Babak Baru Politik Kardus, Pengamat: Untuk Menjerat Mahar Politik, UU Harus Punya Pasal Serius
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]