Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Pembantaian
Pemerintah Belanda Diwajibkan Bayar Kompensasi Korban Rawagede
Thursday 15 Sep 2011 15:22:02

Korban tragedi pembantaian Rawagede berunjuk rasa (Foto: Istimewa)
KARAWANG (BeritaHUKUM.com) Pemerintah Belanda akhirnya bersedia untuk membayar kompensasi terhadap para janda yang suaminya menjadi korban pembantaian tentaranya d rawagede, Kabupaten Karawang, Jawa Balanda, pada 9 Desember 1947.

Kesediaan pembayaran tersebut, setelah setelah Pengadilan Sipil Belanda di Den Haag memenangkan gugatan para janda tersebut. "Walaupun gugatannya sudah dimenangkan Pengadilan Sipil Belanda, tetapi pembayaran kompensasi kepada janda yang suaminya menjadi korban peristiwa Rawagede belum sampai menyebutkan angka," kata Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) Batara Hutagalung di Karawang, Kamis (15/9).

Sesuai dengan putusan hakim Pengadilan Sipil Belanda pada Rabu (14/9) malam waktu setempat, jelas dia, seperti diberitakan Antara, telah diputuskan Pemerintah Belanda telah melakukan kejahatan perang di Rawagede. Untuk itu, para janda korban peristiwa Rawagede akan mendapat kompensasi dari Pemerintah Belanda.

Namun, lanjut dia, aturan mengenai pembayaran kompensasi kepada para janda yang suaminya menjadi korban pembantaian Rawagede itu didasarkan kepada UU yang berlaku di Belanda. Ia berharap kompensasi yang dimaksudkan itu bukan hitung-hitungan ganti rugi per kepala, melainkan memperhitungkan daerah tempat pembantaian tersebut yang merupakan daerah petani.

Dengan adanya pembantaian tentara Belanda yang korbannya itu umumnya laki-laki telah mengakibatkan roda ekonomi di daerah itu terganggu. Hal tersebut mengakibatkan roda ekonomi di daerah itu mengalami kemunduran 10-20 tahun ke belakang, akibat ratusan laki-laki di daerah itu menjadi korban pembantaian.

Batara menjelaskan, pada 9 Desember 1947 tentara Belanda melakukan pembantaian terhadap 431 penduduk Rawagede. Aksi pembantaian itu dipimpin seorang militer berpangkat mayor dengan mengepung Desa Rawagede dan menggeledah setiap rumah. Tetapi mereka tidak menemukan sepucuk senjatapun.

Setelah itu, para tentara Belanda memaksa seluruh penduduk desa itu keluar rumah dan mengumpulkannya di sebuah lapangan. Penduduk laki-laki diperintahkan untuk berdiri berjejer, kemudian mereka ditanya tentang keberadaan para pejuang Republik. Tetapi tidak satupun rakyat yang mengatakan tempat persembunyian para pejuang tersebut.

Tentara Belanda kemudian menembak mati semua penduduk laki-laki, termasuk para remaja. Bahkan, ada yang baru berusia 11 dan 12 tahun. Beberapa orang berhasil melarikan diri ke hutan, walaupun terluka berat kena tembakan. Peristiwa inilah yang melatarbelakangi gugatan tersebut.(lec/irw)

Share : |

 
Berita Terkait Pembantaian
Belanda Minta Maaf dan Bayar Denda Atas Pembantaian di Indonesia
Belanda Akui Pembantaian di Indonesia dan Akan Meminta Maaf
Pengadilan segera vonis pembantai Norwegia
Pemerintah Belanda Diwajibkan Bayar Kompensasi Korban Rawagede
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Tafsir 6A dan Tekanan Politik
Dr Jan Maringka: Penegakan Hukum Tidak Sama dengan Industri
Arab Saudi: Puing-puing Senjata 'Membuktikan Iran Berada di Balik' Serangan Kilang Minyak
Kejari Gunung Mas Tangkap Kontraktor Terduga Korupsi Dana Desa
Hakim Kayat Didakwa Jaksa KPK Menerima Suap Rp 99 Juta
Presiden Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]