Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Cyber Crime    
 
Amerika Serikat
Pemerintah AS 'Retas Sistem Bank Global'
2017-04-15 15:39:59

Kantor Badan Keamanan Nasional AS (NSA).(Foto: Istimewa)
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Exploit keamanan terhadap sistem perbankan global yang besar, disebut senilai lebih dari $2 juta dolar AS (sekitar RP26 milliar) jika dijual di pasar gelap, telah dibocorkan secara online.

Exploit- kode untuk menyerang komputer secara spesifik- yang disebut diciptakan oleh Badan Keamanan Nasional AS (NSA), dan dokumen yang menyertainya tampak mengindikasikan kemungkinan penerobosan terhadap sistem perbankan global Swift.

Para peneliti menyebutkan tindakan peretasan semacam itu memungkinkan AS untuk memantau transaksi keuangan secara diam-diam.

Dokumen tersebut yang dirilis oleh Shadow Brokers, sebuah kelompok peretas yang sebelumnya telah membocorkan malware.

Jika dokumen itu asli, kemungkinan merupakan pembongkaran yang paling penting dari dokumen NSA setelah pembocoran yang dilakukan oleh Edward Snowden pada 2013 lalu.

Melalui Twitter, Snowden menggambarkan bocoran itu merupakan "Induk dari segala exploit" - yang merujuk pada sebuah bom yang baru-baru ini digunakan oleh militer AS di Afghanistan.

Berbagai ahli mengatakan bahwa merupakan "tumpukan data" terbaru ini dapat dipercaya - meski institusi yang terlibat telah membantah klaim tersebut, atau menolak memberikan komentar.

Swift, yang berkantor pusat di Belgia, mengatakan:" Kami tidak memilili bukti yang menunjukkan bahwa ada yang pernah mengakses jaringan kami secara tidak sah atau mengirimkan layanan ini."

BBC tidak dapat memverifikasi keaslian dari dokumen ini- dan NSA tidak berkomentar terhadap pembocoran tersebut.

Swift pernah diretas pada tahun lalu, ketika para kriminal mencuri sekitar $81juta dolar AS ( RP1 trilliun) dari bank sentral Bangladesh.

Memantau Timur Tengah

Swift merupakan sebuah jaringan yang mengijinkan bank global untuk memindahkan uang mereka ke seluruh dunia.

Dalam jaringan Swift, bank kecil sering kali menggunakan biro jasa untuk menangani transaksi atas nama mereka. Dalam dokumen yang bocor menunjukkan salah satu biro utama, EastNets, kemungkinan telah digunakan secara ilegal.

"Jika Anda meretas biro layanan, artinya bahwa Anda juga memiliki akses terhadap seluruh klien mereka, seluruh bank," kata Matt Suiche, pendiri perudahaan keamanan siber yang berbasis di Uni Emirat Arab, Comae Technologies, kepada Reuters.

EastNets yang berkantor pusat di Dubai, memiliki klien di Kuwait, Dubai, Bahrain, Jordan, Yemen dan Qatar. Tabel data yang dipublikasikan oleh Shadow Brokers menunjukkan daftar bank yang telah diterobos dengan "implants" - piranti lunak pengumpulan data.

Cris Thomas, seorang peneliti keamanan dari Tenable, mengatakan analisa dari bocoran dokumen itu menunjukkan pemerintah AS memiliki kemampuan "untuk memonitor, jika tidak menganggu, transaksi keuangan terhadap kelompok teroris."

Dalam sebuah pernyataan pada Jumat, EastNets dengan tegas membantah klaim tersebut.

"Laporan dugaan peretasan jaringan Biro Layanan EastNets, benar-benar salah dan tidak berdasar," kata seorang juru bicara.

"Unit Keamanan Internal Jaringan EastNets telah melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap server milik mereka dan tidak menemukan penggunaan oleh peretas atau kerentanan lainnya.

"Foto yang diperlihatkan di Twitter, diklaim sebagai informasi yang diretas, berisi tentang halaman-halaman yang telah ketinggalan jaman dan usang, yang dihasilkan oleh server internal yang telah dipensiunkan sejak 2013."

Ancaman Windows

Dokumen-dokumen itu memuat sejumlah kode exploit "zero day"- kerentanan yang sebelumnya tidak diketahui perusahaan yang menciptakan piranti lunak, atau komunitas keamanan secara luas.

Zero-day menargetkan mesin Windows, meskipun para peneliiti mengatakan tidak ada cache (tempat menyimpan data) yang dapat efektif melawan versi terakhir , Windows 10.

Para ahli mengatakan banyaknya zero days yang dirilis secara bersamaan tak pernah terjadi sebelumnya. Salah satu peneliti, yang berbicara kepada Vice, mengatakan exploit tersebut memiliki nilai lebih dari $2 juta dolar AS (sekitar RP26 milliar) jika dijual.

Pada Januari, sebuah akun Twitter yang diyakini dijalankan oleh sebuah kelompok yang mengumumkan pelelangan exploit, tetapi tampaknya kelompok itu tidak menemukan pembeli. NSA kini menghadapi kritik untuk tidak membagikan rincian expolit tersebut dengan Microsoft, yang menjelaskan bahwa sarana itu telah berada di tangah kelompok peretas.

Microsoft mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada BBC bahwa telah "mengkaji laporan tersebut dan akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi konsumen kami."(BBC/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Amerika Serikat
Gugus Tempur AS Batal Menuju Korea Utara dan Melintasi Selat Sunda
Pemerintah AS 'Retas Sistem Bank Global'
Presiden Trump dan Putin Terlibat Perang Kata-kata
Pentagon Lancarkan Investigasi Skandal Foto Telanjang Tentara Perempuan AS
Pengadilan AS Tolak Pemulihan Larangan Perjalanan Presiden Trump
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Menhan Saksikan Demo Terbang Pesawat Terbang Tanpa Awak (PPTA) Karya Anak Bangsa
Pansus RUU Terorisme dan Pemerintah Sepakati Pasal Penyadapan, Harus Perhatikan HAM
Krisis Garam Terjadi Karena Kesalahan Manajemen KKP
MK: PK Perdata Hanya Sekali
Setelah Kemenkeu Salurkan Pembiayaan Rp 1,5 Triliun, Kini PBNU Dapat Lahan 10.000 Ha dari Kementan
Kasus Yerusalem: Palestina Tetap Bekukan Hubungan dengan Israel
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Menhan Saksikan Demo Terbang Pesawat Terbang Tanpa Awak (PPTA) Karya Anak Bangsa
Krisis Garam Terjadi Karena Kesalahan Manajemen KKP
Hentikan Peradilan Sesat KPK
Diduga Memeras Tersangka Kasus KONI, Kajari Bontang Budi Setyadi Dilaporkan ke Kejagung
Prof Dr Yusril Ihza Mahendra: Presiden Sudah Bisa Kena Impeachment
Presiden Jokowi Berikan Pembekalan 728 Capaja TNI dan Polri Tahun 2017
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]