Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Cyber Crime    
 
Amerika Serikat
Pemerintah AS 'Retas Sistem Bank Global'
2017-04-15 15:39:59

Kantor Badan Keamanan Nasional AS (NSA).(Foto: Istimewa)
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Exploit keamanan terhadap sistem perbankan global yang besar, disebut senilai lebih dari $2 juta dolar AS (sekitar RP26 milliar) jika dijual di pasar gelap, telah dibocorkan secara online.

Exploit- kode untuk menyerang komputer secara spesifik- yang disebut diciptakan oleh Badan Keamanan Nasional AS (NSA), dan dokumen yang menyertainya tampak mengindikasikan kemungkinan penerobosan terhadap sistem perbankan global Swift.

Para peneliti menyebutkan tindakan peretasan semacam itu memungkinkan AS untuk memantau transaksi keuangan secara diam-diam.

Dokumen tersebut yang dirilis oleh Shadow Brokers, sebuah kelompok peretas yang sebelumnya telah membocorkan malware.

Jika dokumen itu asli, kemungkinan merupakan pembongkaran yang paling penting dari dokumen NSA setelah pembocoran yang dilakukan oleh Edward Snowden pada 2013 lalu.

Melalui Twitter, Snowden menggambarkan bocoran itu merupakan "Induk dari segala exploit" - yang merujuk pada sebuah bom yang baru-baru ini digunakan oleh militer AS di Afghanistan.

Berbagai ahli mengatakan bahwa merupakan "tumpukan data" terbaru ini dapat dipercaya - meski institusi yang terlibat telah membantah klaim tersebut, atau menolak memberikan komentar.

Swift, yang berkantor pusat di Belgia, mengatakan:" Kami tidak memilili bukti yang menunjukkan bahwa ada yang pernah mengakses jaringan kami secara tidak sah atau mengirimkan layanan ini."

BBC tidak dapat memverifikasi keaslian dari dokumen ini- dan NSA tidak berkomentar terhadap pembocoran tersebut.

Swift pernah diretas pada tahun lalu, ketika para kriminal mencuri sekitar $81juta dolar AS ( RP1 trilliun) dari bank sentral Bangladesh.

Memantau Timur Tengah

Swift merupakan sebuah jaringan yang mengijinkan bank global untuk memindahkan uang mereka ke seluruh dunia.

Dalam jaringan Swift, bank kecil sering kali menggunakan biro jasa untuk menangani transaksi atas nama mereka. Dalam dokumen yang bocor menunjukkan salah satu biro utama, EastNets, kemungkinan telah digunakan secara ilegal.

"Jika Anda meretas biro layanan, artinya bahwa Anda juga memiliki akses terhadap seluruh klien mereka, seluruh bank," kata Matt Suiche, pendiri perudahaan keamanan siber yang berbasis di Uni Emirat Arab, Comae Technologies, kepada Reuters.

EastNets yang berkantor pusat di Dubai, memiliki klien di Kuwait, Dubai, Bahrain, Jordan, Yemen dan Qatar. Tabel data yang dipublikasikan oleh Shadow Brokers menunjukkan daftar bank yang telah diterobos dengan "implants" - piranti lunak pengumpulan data.

Cris Thomas, seorang peneliti keamanan dari Tenable, mengatakan analisa dari bocoran dokumen itu menunjukkan pemerintah AS memiliki kemampuan "untuk memonitor, jika tidak menganggu, transaksi keuangan terhadap kelompok teroris."

Dalam sebuah pernyataan pada Jumat, EastNets dengan tegas membantah klaim tersebut.

"Laporan dugaan peretasan jaringan Biro Layanan EastNets, benar-benar salah dan tidak berdasar," kata seorang juru bicara.

"Unit Keamanan Internal Jaringan EastNets telah melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap server milik mereka dan tidak menemukan penggunaan oleh peretas atau kerentanan lainnya.

"Foto yang diperlihatkan di Twitter, diklaim sebagai informasi yang diretas, berisi tentang halaman-halaman yang telah ketinggalan jaman dan usang, yang dihasilkan oleh server internal yang telah dipensiunkan sejak 2013."

Ancaman Windows

Dokumen-dokumen itu memuat sejumlah kode exploit "zero day"- kerentanan yang sebelumnya tidak diketahui perusahaan yang menciptakan piranti lunak, atau komunitas keamanan secara luas.

Zero-day menargetkan mesin Windows, meskipun para peneliiti mengatakan tidak ada cache (tempat menyimpan data) yang dapat efektif melawan versi terakhir , Windows 10.

Para ahli mengatakan banyaknya zero days yang dirilis secara bersamaan tak pernah terjadi sebelumnya. Salah satu peneliti, yang berbicara kepada Vice, mengatakan exploit tersebut memiliki nilai lebih dari $2 juta dolar AS (sekitar RP26 milliar) jika dijual.

Pada Januari, sebuah akun Twitter yang diyakini dijalankan oleh sebuah kelompok yang mengumumkan pelelangan exploit, tetapi tampaknya kelompok itu tidak menemukan pembeli. NSA kini menghadapi kritik untuk tidak membagikan rincian expolit tersebut dengan Microsoft, yang menjelaskan bahwa sarana itu telah berada di tangah kelompok peretas.

Microsoft mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada BBC bahwa telah "mengkaji laporan tersebut dan akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi konsumen kami."(BBC/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Amerika Serikat
Penembakan di Sekolah Kentucky, 2 Remaja Tewas dan 17 Cedera
Fahri Hamzah Dukung Gerakan Boikot Produk Amerika Serikat
Mengapa Presiden Trump Tidak ke Indonesia Saat Lawatan Perdana ke Asia?
Penembakan Massal di Gereja Texas, AS dengan 27 Orang Tewas
Sedikitnya 8 Tewas Ditabrak Pria Pengemudi PickUp di Manhattan, New York
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pengamat: UU MD3 Larangan Kritik, Negara Berpotensi 'Hancur Lebur'
TNI Gadungan Ditangkap karena Tipu Gadis Jutaan Rupiah
Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP
Forum Jurnalis Muslim Bakal Latih Relawan MRI se-Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Dilaporkan ke Polda Metro atas Penutupan Jalan Jatibaru Tanah Abang
Pencarian dan Evakuasi Korban Longsor Brebes Terus Dilakukan Tim SAR Gabungan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP
Yusril Ihza Mahendra: PBB Siap Hadapi Sidang Bawaslu, Jumat 23 Feb 2018
Fahri Hamzah: Masyarakat Tak Perlu Takut Kritik DPR
DPR Minta Freeport Penuhi Kewajiban Divestasi dan Patuhi Kesepakatan
Pemerintah Hentikan Sementara Seluruh Pekerjaan Konstruksi Layang
Tommy Soeharto Kritik Pemerintahan Jokowi Soal Utang Membengkak
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]