Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Jokowi
Pemerintah Jokowi Diimbau Tak Beri Harapan Kosong
2019-03-08 00:26:22

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan.(Foto: Kresno/rni)
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengampanyekan tiga "kartu sakti" kepada publik. Rencana penerbitan tiga kertu tersebut menuai kritik. Selain tak ada pos anggarannya dalam APBN 2019, pemerintah juga masih dibebani utang sebesar Rp 4,498 triliun. Pemerintah pun diimbau tidak memberi harapan kosong kepada rakyat dengan tiga kartu tersebut.

Ketiganya adalah Kartu Sembako Murah (untuk mengakses kebutuhan sembako), Kartu Pra-Kerja (untuk mengakses kebutuhan pekerjaan), dan Kartu Indonesia Pintar (untuk mengakses kebutuhan pendidikan hingga perguruan tinggi). Sebaiknya pemerintah berhati-hati dan tak mengumbar janji berlebihan. Pasalnya, janji kerja layak, upah layak, dan hidup layak bagi para buruh pun belum direalisasikan.

"Kartu-kartu ini permainan kata-kata saja. Apalagi, praktiknya enggak bisa dipastikan sumber pendanaannya. Dalam APBN 2019 tidak ada alokasi untuk kartu sakti tersebut. Utang pemerintah pusat saja hingga Januari sudah tembus Rp 4.498 triliun. Naik 13,6 persen dibandingkan posisi Januari 2018 sebesar Rp 3.958,66 triliun," kritik Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya kepada Parlementaria, Rabu (6/3).

Melihat fakta itu, sebaiknya pemerintah tidak memberi harapan kosong. Di sisi lain, subsidi-subsidi kecil saja yang harusnya diberikan kepada rakyat belum terealisasi. Yang jelas, tandas politisi Partai Gerindra ini, keuangan negara akan terus terbebani, karena anggaran 2019 sudah disetujui pada 2018 lalu. Sementara untuk tahun anggaran 2020, belum ada pembahasan.

"Logikanya, gaji guru saja belum dibayar, masa mau nambah utang lagi. Sebaiknya, utang digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif, agar tidak membebani keuangan negara," tandasnya.

Menurutnya, sumber-sumber penerimaan negara juga belum bisa diandalkan untuk mendanai program-program baru dari pemerintah. Sementara tax ratio relatif stagnan karena iklim usaha belum tumbuh. Rakyat harus dididik lebih realistis daripada diberi janji yang belum tentu bisa diwujudkan.(mh/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Jokowi
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Serangan Kilang Minyak Arab Saudi: AS Sebut Data Intelijen Menunjukkan Keterlibatan Iran
Bedah Otak Anies Terkait Ibu Kota
Paripurna DPR Sepakat 19 Tahun Jadi Batas Usia Minimal Perkawinan
Selamat Jalan KPK...
Menkumham Yasonna Lantik Majelis dan Pengawas Notaris Periode 2019-2022
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]