Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
UMKM
Pemerintah Harus Lebih Serius Dorong UMKM
2018-01-13 06:39:37

Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly.(Foto : Andri/Man)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly meminta pemerintah untuk lebih serius mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat naik kelas serta mampu bersaing di era persaingan bebas seperti sekarang, mengingat UMKM dipandang memiliki potensi dan kontribusi nyata terhadap perekenomian nasional.

"UMKM telah menjadi sumber baru pertumbuhan ekonomi Indonesia, untuk itu pemerintah harus lebih serius mendorong UMKM untuk naik kelas. Pemerintah agar mengeluarkan kebijakan yang dapat mendukung penguatan kinerja UMKM dari input, proses dan out put-nya," ungkap Junaidi melalui sambungan telepon kepada Parlementaria, Kamis (11/1).

Politisi PKS ini mengakui masih terdapat jarak yang terlampau jauh antara UMKM dan pengusaha besar. Sehingga ini patut menjadi perhatian pemerintah. "Masih terdapat gap yang terlampau jauh antara kuantitas UMKM dengan usaha besar, pada sisi ini terlihat bahwa terdapat masalah terkait upaya peningkatan kinerja usaha UMKM. Masalah ini bukan saja perlu dipikirkan, tapi perlu tindakan nyata," paparnya.

Ia mengungkapkan, persoalan klasik masih belum terselesaikan oleh UMKM seperti sumber daya manusia, inovasi produk, permodalan, pendampingan, teknologi, badan hukum sampai dengan akses pasar UMKM harus mendapatkan dukungan dari pemerintah.

Sesuai data Kementerian Koperasi dan UKM, tercatat 59.267.759 unit usaha mikro atau sekitar 99 persen, usaha kecil sebanyak 681.522 unit atau 1,15 persen, usaha menengah sebanyak 59.263 unit atau 0,10 persen dan 4.987 unit usaha besar atau 0,1 persen.(hs/sc/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait UMKM
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
TNI Dirikan 1.300 MCK Darurat di Pengungsian Palu
Pemerintah Myanmar Harus Dibawa ke Mahkamah Internasional
Fahri Hamzah Usul Lapangan Tembak Dipindah
Polisi Menangkap Penembak Diduga Peluru Nyasar di Ruang Anggota Komisi III DPR
Masyarakat Harus Lihat Peluang Baik dalam Penggunaan Teknologi Informasi
Komisi VIII Dorong Bantuan Korban Bencana Sulteng Cepat Tersalurkan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polisi Menangkap Penembak Diduga Peluru Nyasar di Ruang Anggota Komisi III DPR
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta
Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana
Poyuono: Analogi RS Ibarat Orang Bakar Ban Mobil Berteriak Rumahnya Kebakaran
Ditlantas Polda Metro Jaya Sosialisasi Sistem E-TLE dengan Pembagian Brosur dan Pembentangan Spanduk
Jiwasraya Tunda Bayar Klaim Nasabah Menunjukkan Pengelolaan BUMN yang Buruk Selama Ini
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]