Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Hutang Luar Negeri
Pemerintah Diimbau Tak Hamburkan Utang untuk Elektoral
2019-02-08 10:48:16

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintahan Presiden Joko Widodo diimbau tak mengahamburkan dana utang negara untuk kepentingan politik elektoral. Klaim pemerintah yang selama ini menggunakan utang untuk kegiatan produktif perlu dipertanyakan kembali.

Kritik tajam ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya, Kamis (7/2). Heri merujuk pada kritik ekonom Faizal Basri yang menyebut utang luar negeri Indonesia paling banyak digunakan untuk belanja pegawai, yakni sebesar Rp 336 triliun. Di posisi kedua adalah belanja barang sebesar Rp 340 triliun.

Sementara infrastruktur yang masuk dalam kategori kapital, berada di urutan ketiga yakni sebesar Rp 204 triliun. "Selama ini utang pemerintah dinarasikan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur. Ternyata utang untuk gaji pegawai justru jauh lebih besar. Pemerintah harus jujur dan jelaskan hal ini kepada rakyat," tandas politikus Partai Gerindra itu.

Heri mengatakan, fakta bahwa utang luar negeri paling banyak digunakan untuk belanja pegawai sungguh sangat memprihatinkan. Seharusnya, lanjut Heri, utang pemerintah digunakan untuk kegiatan produktif, bukan untuk bayar gaji. Ini memperlihatkan bahwa pemerintah tak punya skala prioritas dalam menggunakan utang. Dilemanya lagi, tambah Heri, pemerintah terus menaikkan gaji PNS dan tunjangan untuk TNI-Polri.

Bahkan, pemerintah juga menjanjikan gaji untuk kepala desa dan aparat desa yang sumbernya juga dari utang. "Jangan sampai untuk kepentingan elektoral, pemerintah menghamburkan dana utang hanya untuk belanja pegawai. Kalau takut diganti jangan pernah mencalonkan diri jadi capres. Ini Republik bukan kerajaan," tegas Heri.(mh/sf/DPR/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait Hutang Luar Negeri
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
DPR RI: Kinerja Mentan Amran Terbaik
Soal Pelaku Kejahatan Lintas Negara, Pemerintah Kabulkan Permohonan Ekstradisi Hongkong
Api Dalam Sekam, Jokowi Butuh Staf Khusus Bidang Aceh
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Din Syamsuddin: Amanat Reformasi Dikhianati Jika RUU Ubah KPK Jadi Subordinat Pemerintah
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi
DPR RI Pilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Baru Periode 2019-2023
BJ Habibie Wafat, Pemerintah Ajak Kibarkan Bendera Merah Putih Setengah Tiang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]