Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Korupsi
Pemberantasan Korupsi Era Disrupsi
2018-11-07 14:46:48

Prof Rhenald Kasali dan komisioner KPK, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat diskusi "Korupsi Atau Anti-Korupsi Yang Tetap Bertahan Di Era Disrupsi?".(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Masihkah kita berbelanja di toko offline di zaman seperti ini? Mayoritas dari kita pasti akan menjawab tidak. Rhenald Kasali membuka cara pandang era disrupsi dengan contoh toko luring (offline) yang perlahan ditinggalkan dan toko daring (online) yang mulai menjamur dan lebih banyak digemari.

Dalam diskusi berjudul "Korupsi Atau Anti-Korupsi Yang Tetap Bertahan Di Era Disrupsi?" pada Kamis (1/11) lalu di Gedung Merah Putih KPK, Guru Besar Universitas Indonesia yang akrab disapa Prof Rhenald membagi pandangannya bersama pegawai KPK mengenai era disrupsi ini.

Apa itu disrupsi? Prof Rhenald dengan mudah menyederhanakan istilah ini sebagai sebuah inovasi yang mengubah kehidupan yang membuat segala yang lama menjadi obsolete (ketinggalan zaman). Ia mengatakan disruption bukanlah teori baru, ini telah ada sejak 1997, namun tak terdengar karena contohnya kurang menarik. Padahal pertanyaan dasar dari riset disruption tersebut sangat menarik yaitu "why do great company failed?".

Kebangkrutan Krakatau Steel yang dikalahkan dengan bisnis baja sekelas pabrik baja Pulo Gadung yang lebih bisa mendapat untung belum cukup menjadi sorotan sebagai contoh era disrupsi mulai merajai. Pada 2012, sejak beredar kisah ambruknya perusahaan fotografi besar dunia, Kodak, barulah disrupsi menjadi hal yang menarik. Disusul dengan bangkrutnya Nokia, telepon pertama yang kita genggam sejak tahun 1990-an.

Saat ini Pertukaran uang tak lagi terjadi di toko-toko luring yang dijejali manusia setiap akhir pekan untuk belanja kebutuhan sehari-hari, melainkan terjadi di toko daring setiap harinya dengan ragam aplikasi yang dengan mudah hadir di layar telepon hanya dengan satu klik. Menurut Prof Rhenald, orang lama (atau generasi terdahulu) menganggap daya beli masyarakat menurun, padahal, "Wah gede pak, semuanya online sekarang," ujar Prof Rhenald.

Cara pandang ini cukup merisaukan. Lalu setelah disrupsi kemana muaranya Prof Rhenald menjawab bahwa muaranya adalah shifhting (bergeser). Penjelasannya begini, belanja daring itu adalah hal kecil dari satu kumparan perubahan besar. Yang sebenarnya terjadi dari perubahan itu adalah perubahan kehidupan. Perubahan kehidupan selalu digerakkan oleh teknologi.

Sama halnya dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Perlu perubahan besar bagi komitmen pemberantasan korupsi di negeri ini. Prof Rhenald bicara mengenai big data dan open data. Banyak IT (Information Technology) yang perlu dipakai Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mempermudah penindakan maupun pencegahan yang selama ini dijalankan. Teknologi informasi yang semakin canggih akan mempersempit ruang gerak bagi para pelaku koruptif.

Di samping itu hukum dan politik pun berubah, semuanya menggunakan big data dan artificial intelligence karena itulah pemberantasan korupsi akan sangat mengandalkan big data. "Big data mempermudah KPK menemukan kaitan-kaitannya," tutup Rhenald Kasali.(kpk/bh/sya)


 
Berita Terkait Korupsi
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Baleg DPR Pinta Naskah Akademik dan Draf RUU yang Masuk dalam Omnibus Law
Korea Selatan: Sungai Memerah Tercemar Darah Bangkai Babi yang Dibunuh untuk Cegah Penyebaran Virus
Demonstrasi Hong Kong: Sekolah dan Universitas Ditutup karena Alasan Keamanan
Gawat Nih, Ketum Ikatan Guru Indonesia Imbau Guru Honorer Kompak Tinggalkan Ruang Kelas
Bos LJ Hotel Ternyata DPO PoldaSu Kasus Penipuan, Diminta Segera Ditangkap
Pemohon Uji UU KPK di MK Sampaikan Perbaikan Permohonan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Komisi IX Upayakan Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri Tidak Naik
Jelang Munas X Partai Golkar, Bamsoet Cooling Down agar Pendukungnya Tak Digeser dan Disingkirkan
Mafia Pangan Harus Diberantas
Ketum Anis Matta Sebut Partai Gelora Adalah Partai Islam dan Nasionalis
Rio Capella Sebut NasDem Restoran Politik, Zulfan Lindan: Dia Tidak Waras!
Bedah Kasus Unggahan Ade Armando, 'Meme Joker' Gubernur DKI Anies Baswedan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]