Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Cina
Pembatasan Masa Jabatan Dicabut, Xi Jinping 'Akan Jadi Presiden Seumur Hidup' di Cina
2018-03-12 06:51:18

Dengan keputusan ini, maka Presiden Xi Jinping akan tetap bisa menjabat setelah jabatan keduanya berakhir pada 2023 mendatang.(Foto: twitter)
CINA, Berita HUKUM - Parlemen Cina menyetujui pencabutan pasal di konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden hanya dua kali periode.

Dalam beberapa dekade terakhir, semua pemimpin Cina menjabat dua kali periode atau dua kali lima tahun.

Pembatasan ini dicabut oleh parlemen, yang dengan sendirinya membuka lebar-lebar kemungkinan Xi Jinping menjadi presiden seumur hidup.

Perubahan ini disahkan dalam Kongres Rakyat Nasional -yang merupakan parlemen Cina- yang berakhir hari Minggu (11/3).

Hanya dua delegasi yang menentang perubahan itu, tiga orang abstain, sementara sisanya yaitu 2.964 suara setuju.

Dengan keputusan ini, maka Presiden Xi Jinping akan tetap bisa menjabat setelah jabatan keduanya berakhir pada 2023 mendatang.

parlemen cinaHak atas fotoAFP
Image captionKongres Rakyat Nasional biasanya hanya menjadi pengesahan rancangan yang sudah disiapkan Partai Komunis Cina.

Pembatasan masa jabatan selama 10 tahun ini ditetapkan oleh Deng Xiaoping pada 1980-an untuk menghindari terulangnya kembali kekacauan di era Mao, yang memerintah lebih dari 30 tahun.

Dua pendahulu Xi Jinping mengikuti pola suksesi yang teratur, namun Xi, sejak berkuasa, sudah memperlihatkan bahwa dia ingin memiliki peraturan sendiri.

Diusulkan Partai Komunis Cina

Penghapusan pasal pembatasan masa jabatan presiden itu diusulkan oleh Partai Komunis Cina yang berkuasa penuh di negara itu.

Kongres Rakyat Nasional biasanya lebih merupakan pengesahan atas usulan-usulan yang sudah lebih dulu disiapkan partai

Lahir pada tahun 1953, Xi merupakan putra dari salah seorang pendiri Partai Komunis. Dia bergabung dengan partai pada tahun 1974 dan menapak karier hingga menjadi presiden pada tahun 2013.

Di bawah kepemimpinannya, Cina menempuh reformasi ekonomi, kampanye antikorupsi yang tegas, dan kebangkitan nasionalisme namun dengan pemberangusan hak-hak asasi.

Bendera CinaHak atas fotoAFP
Image captionDi bawah kepemimpinannya, Cina menempuh reformasi ekonomi, kampanye antikorupsi yang tegas, dan kebangkitan nasionalisme namun dengan pemberangusan hak-hak asasi.

Upaya pemberantasan korupsi -yang populer di kalangan rakyat bawah- agaknya memang menjadi faktor penting dalam membuka peluang bagi Xi untuk tetap menjabat presiden setelah berakhirnya masa jabatan keduanya tahun 2023 mendatang.

Xi JinpingHak atas fotoGETTY IMAGES

"Salah satu tugas terbesarnya setelah dia berkuasa adalah mencabut semua ancaman atas partai dan negara. Untuk melakukan itu, tidak cukup baginya jika hanya menjabat dua periode," jelas Hua Po, seorang pengamat politik di Beijing kepada kantor berita AFP.

Hua Po berpendapat jika Xi 'mengalihkan kekuasaan pada akhir masa jabatan keduanya, "Kemungkinan besar kekuasaan akan kembali ke tangan-tangan korup dan kelas elite sehingga semua upaya dalam beberapa tahun akan percuma."

Bagaimanapun sejumlah pengamat melihat upaya Presiden Xi dalam memberantas korupsi juga digunakan untuk menggeser lawan-lawan politiknya walau anggapan itu dibantah keras oleh para pendukungnya.(BBC/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Cina
Populasi Cina 'Memuncak' pada 2029 dengan 1,44 Miliar Penduduk
Frasa "Tionghoa" dalam KUHPerdata Digugat
Ribuan Orang Demo Mendesak Taiwan Merdeka dari Cina
Cina Telah Mengkonfirmasi Menahan Kepala Interpol yang Diberitakan Hilang, Meng Hongwei
Seorang Terkaya Cina Ditangkap di AS terkait Pidana Seks
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Komisi VII Pertanyakan Dana Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang pada KLHK
Penanganan Bencana Alam Dinilai Lambat
Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi
22 Pucuk Pistol Air Gun Diamankan Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok
Harimau Jokowi Layangkan Gugatan Perdata kepada Prabowo terkait Selang Cuci Darah RSCM
Resmob PMJ Menangkap Pelaku Penipuan Mengaku sebagai Kepala Sekolah SD Rejosari
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi
Inilah Deretan Penghargaan Diraih Pemrov DKI Jakarta Dibawah Kepemimpinan Anies Baswedan
Ditlantas Polda Metro Jaya Gelar Acara Millennial Road Safety Festival 2019
LIPI: Ada 3 Provinsi di Indonesia Rawan Hoaks
Polri Siap Meluncurkan Gebrakan Milenial Road Safety Festival Guna Menekan Angka Kecelakaan
Kaku dan Kurang Menarik, Format Debat Pilpres Berikutnya Harus Dievaluasi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]