Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
BBM
Pembatalan Kenaikan Harga BBM dalam Hitungan Jam, Cermin Buruknya Tata Kelola Kebijakan di Internal Pemerintah
2018-10-12 23:23:33

Ilustrasi. Ramson Siagian Anggota Komisi VII DPR RI dari fraksi partai Gerindra.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pembatalan kebijakan kenaikan harga BBM jenis premium, cermin dari buruknya tata kelola kebijakan di internal tubuh pemerintah. Jika sebelumnya banyak kebijakan belum seumur jagung sudah dibatalkan, kali ini dalam hitungan jam, kebijakan yang baru diumumkan kemudian dibatalkan. Ironis.

Anggota Komisi VII DPR yang membidangi energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi, lingkungan hidup, Ramson Siagian mengatakan, perubahan singkat terhadap kebijakan yang sudah diumumkan, juga menandakan pemerintahan Presiden Joko Widodo memang tidak kompeten dalam mengelola birokrasi.

"Bagi dunia usaha, Anggota Komisi VII DPRikap inkonsisten ini mengirimkan pesan kepada mereka, bahwa pemerintahan ini tidak reliable. Padahal, di tengah situasi ekonomi yang sedang terpuruk, konsistensi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan dunia usaha," kata Ramson melalui keterangannya, Jumat (12/10).

Ketua DPP Partai Gerindra ini mengimbau, sebaiknya pemerintah tidak memperburuk keadaan dengan menciptakan kekonyonal-kekonyolan baru. Sebelum adanya pembatalan, pihaknya juga melihat dalam menaikan harga BBM Premium ini, pemerintah tidak taat asas.

"Menaikkan harga BBM non-subsidi tanpa melalui konsultasi dengan DPR adalah sebuah kesalahan. Sebab, setiap kebijakan yang melibatkan pengurangan atau penambahan subsidi haruslah dikonsultasikan terlebih dahulu kepada parlemen. Merujuk kepada Perpres No. 191/2014, meskipun fungsi kontrol DPR atas kebijakan harga BBM non-subsidi telah diamputasi, namun DPR perlu dimintai persetujuannya jika terkait penetapan harga BBM bersubsidi. Inkonsistensi sikap pemerintah bukan kali ini saja," paparnya.

Sebelumnya, dia mengingatkan, sudah banyak sikap inkonsisten yang ditunjukan oleh pemerintahan Jokowi. Sebagai contoh, digantinya menteri ESDM Archandra dalam hitungan hari, pembatalan kebijakan full day school, pembatalan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri, pembatalan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Jalan Tol, serta pembatalan kebijakan Pajak Bunga Deposito.

Hal tersebut, kata dia, semuanya menunjukkan lemahnya leadership seorang presiden, yang tidak mampu mengatur dinamika di internal tubuh kabinetnya sendiri.

"Dan semua kekonyolan tersebut akan berulang, apabila Jokowi menjadi presiden kembali. Semua itu akan dibenahi oleh Prabowo-Sandi ketika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden 2019-2024. Latar belakang dan pengalaman keduanya sangat mumpuni. Karena baik Prabowo dan Sandi sangat paham psikologis dunia usaha yang membutuhkan iklim investasi yang pasti, terukur dan konsisten agar dunia usaha dapat berkembang," pungkasnya.(ar/ra/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait BBM
Faktor Ekonomi Politik Jadi Pertimbangan Jokowi Batalkan Kenaikan Harga Premium
Ada Mismanagement di Balik Kenaikan BBM
Pembatalan Kenaikan Harga BBM dalam Hitungan Jam, Cermin Buruknya Tata Kelola Kebijakan di Internal Pemerintah
BBM Non Subsidi Naik Diam-diam, Lagi-lagi Jokowi Susahkan Masyarakat
Polisi Mengungkap 2 SPBU Melakukan Kecurangan di Ciputat dan Dadap
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Tiga Jurkam Capres No Urut 01 Jokowi - Ma'ruf Amin Ditangkap KPK, Prihatin dan Ironis
Gerindra Minta Pemerintah Setop Klaim Divestasi Saham Freeport
Komisi VII Sesalkan Dampak Lingkungan PLTU PT Indo Bharat Rayon
Tim Pemenangan DPW Partai Berkarya DKI Jakarta Beri Motivasi Kader dan Caleg DPD untuk Serap Aspirasi Warga
BPJS Kesehatan Defisit Anggaran Sudah Kewajiban Presiden Mengkoordisanikan Para Pembantunya, Jangan Cuci Tangan
Bukti Persidangan Kasus Korupsi di Bakamla, Tersangka Mengaku Dikenalkan Keluarga Jokowi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Gerindra Minta Pemerintah Setop Klaim Divestasi Saham Freeport
Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport
Sukseskan Pemilu Damai 2019, PB HMI: Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme
Ini Do'a Titiek Soeharto untuk Ulang Tahun Prabowo Subianto
Buruh Minta Atensi Kapolri Usut Tuntas Dugaan Keterangan Palsu Putusan Pailit CV 369 Tobacco
Hutang Luar Negeri RI Terus Naik Menjadi Rp5.410,50 Triliun
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]