Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPR RI
Pembangunan Gedung Baru DPR Inisiatif Pemerintah
2017-11-06 18:56:13

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan memberikan keterangan pers usai melakukan diskusi saat acara Pressgathering.di Banyumas, Purwokerto, Jumat, (3/11).(Foto: Andri/rni)
PURWOKERTO, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menegaskan bahwa rencana pembangunan gedung baru DPR RI adalah usul dan inisiatif pemerintah. Sehingga jika masyarakat memberikan kritik kepada DPR adalah tidak tepat sasaran, mengingat jumlah anggaran yang nantinya akan digunakan berasal dari inisiatif pemerintah.

Demikian mengemuka saat Taufik Kurniawan menghadiri kegiatan Press Gathering yang berlangsung 2-4 November di Kabupaten Banyumas. Politisi PAN ini menegaskan bahwa pembangunan gedung baru DPR diserahkan sepenuhnya pada pemerintah, DPR tidak turut andil dalam proses pembangunan tersebut.

"Ini inisiatif pemerintah tapi kenapa DPR yang digebuk-gebuk dan dipojok-pojokkan terus. Kami sudah serahkan itu ke pemerintah. Apakah mau melaksanakan atau tidak, itu diserahkan ke pemerintah. Kalau dibangun ya alhamdulillah, kalau tidak ya tidak masalah," kata Taufik di Purwokerto, Jumat, (3/11) lalu.

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan gedung DPR baru bukan untuk anggota DPR periode 2014-2019 saja, tetapi untuk periode berikutnya, sehingga ini adalah aset negara yang haus dijaga. "Gedung itu nanti menjadi milik negara. Tidak mungkin gedung itu dibawa pulang anggota DPR, termasuk ke daerah pemilihan. Gedung itu juga nanti aset pemerintah yang akan digunakan oleh anggota-anggota periode berikutnya," tegasnya.

Setjen DPR sebagai sistem pendukung juga diminta Taufik untuk bertindak secara transparan dan akuntabel selama pembangunan gedung baru DPR ini. Ia juga berharap agar persoalan ini tidak menjadi polemik berkepanjangan di masyarakat.

Sebagaimana diketahui dalam RAPBN 2018, telah disetujui anggaran penataan kawasan DPR senilai Rp 601 miliar. Dana itu dibagi untuk pembangunan gedung baru DPR Rp 320,44 miliar dan alun-alun demokrasi Rp 280 miliar.(hs/sc/DPR/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait DPR RI
Fahri Wacanakan Perubahan UU 12 TH 2011 untuk Jawab Keluhan Presiden
Pembangunan Gedung Baru DPR Inisiatif Pemerintah
Parlemen Modern Butuh Dukungan Teknologi Modern
Formappi Usul Buat Kajian Urgensi Pembangunan Gedung DPR RI
Sidang Parlemen Dunia Sepakati Deklarasi Bali Sebanyak 17 Poin
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
105 Tahun Muhammadiyah Fokus Kembangkan Program Unggulan
Kekerasan Terhadap Jurnalis Dampak Ketidaksempurnaan UU No 40/1999 tentang Pers
Muktamar GPII Akan Tegaskan NKRI dan Pancasila Harus Dipertahankan
Kasau: Indonesia Jaya Expo 2017 Kenalkan TNI AU Lebih Dekat dengan Masyarakat
Ketum: Proses Perjalanan Muhammadiyah yang Panjang dan Terus Berkembang Patut Kita Syukuri
Panglima TNI: Dokter Militer Sangat Vital Dalam Kondisi Damai dan Perang
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kasau: Indonesia Jaya Expo 2017 Kenalkan TNI AU Lebih Dekat dengan Masyarakat
Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Tolak Reklamasi Selamanya
Akhirnya PBB - PKPI - Partai Idaman Lolos Pendaftaran Pemilu 2019
KPK Tidak Temukan Setya Novanto, Tim KPK Terus Cari Setya Novanto
Police Still Hunting for President Director PT MESD, Yu Jing, Suspect and Wanted
DPR Minta Presiden Berani Amandemen UUD 1945
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]