Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Politik
Pembangunan Berkelanjutan Tergantung Kebijakan dan Arah Politik
2017-09-08 14:46:48

Anggota DPR RI Heri Gunawan
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Heri Gunawan mengatakan Negara berkembang bisa melakukan pembangunan berkelanjutan tergantung pada pembuat kebijakan dan arah politiknya, dan untuk itu pemerintah harus membuat langkah nyata dalam pembangunan Indonesia.

Demikian dikatakan Heri disela-sela kegiatan World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) yang berlangsung di Nusa Dua Convention Centre, Jakarta, Kamis (7/9) lalu, Forum ini mengambil tema "Achieving the 2030 Agenda through Inclusive Development".

Dalam pembangunan berkelanjutan di Forum Parlemen Dunia, diharapkan terwujudnya kesejahteraan, mempersempit kesenjangan dan mengentaskan kemiskinan.

Forum Parlemen Dunia yang diadakan di Bali ini, menurut Heri adalah keinginan dari setiap negara yang memiliki karakteristik yang berbeda, serta ingin mencapai satu tujuan terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan pembangunan.

"Di sini tentu saja bukan hanya pembangunan secara fisik, tapi juga pembangunan secara manusianya dalam mewujudkan pembangunan yang secara berkelanjutan," lanjutnya.

Perhelatan World Parliamentary Forum on Sustainable Development berlangsung dari tanggal 06 - 07 September ini dihadiri oleh 285 delegasi dari 47 Parlemen dari berbagai Negara, antara lain Bhutan, Chile, Fiji, Ghana, India, Zimbabwe, Canada, Ecuador, Iran, Jordan, Mexico, Portugal, Qatar, Korea Selatan, dan Turki. 19 Observer, antara lain ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA), UNDP, European Union, dan Migran Care.(tim/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Politik
Muhammadiyah Ajak Pimpinan Parpol Komitmen Memajukan Kepentingan Bangsa daripada Hasrat Praktis Politik
Ketua DPR: Politik Biaya Tinggi Merupakan Salah Satu Pemicu Korupsi di Indonesia
Ketua DPR Minta Kaum Muda Tidak Alergi Politik
Existing Kotak Kosong Kekurangan Energi
Ketua DPR: Masuk Tahun Politik, Demokrasi Harus Dijaga
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan
Visa Temukan Fakta-Fakta Baru Perilaku Orang Indonesia dalam Pembayaran
Trilogi Pembangunan, Panduan Partai Berkarya Membangun Indonesia
Komisi VII Desak Ditjen Minerba Evaluasi Izin Ekspor Pertambangan
Komisi VIII: Rekomendasi 200 Mubalig Seharusnya Dihentikan
RUU Antiterorisme Disahkan Paripurna DPR
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan
RUU Antiterorisme Disahkan Paripurna DPR
4 Pelaku Pembobol Kantor Pegadaian 3 kali Ditangkap, 1 Tewas Ditembak
Kasus Video Viral Dugaan Penghinaan ke Presiden oleh Anak RJ Tetap Berproses
Polda Metro Jaya Musnahkan Barbuk Sabu 239 Kg dan Ekstasi 30.000 Butir
JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]