Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Politik
Pembangunan Berkelanjutan Tergantung Kebijakan dan Arah Politik
2017-09-08 14:46:48

Anggota DPR RI Heri Gunawan
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Heri Gunawan mengatakan Negara berkembang bisa melakukan pembangunan berkelanjutan tergantung pada pembuat kebijakan dan arah politiknya, dan untuk itu pemerintah harus membuat langkah nyata dalam pembangunan Indonesia.

Demikian dikatakan Heri disela-sela kegiatan World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) yang berlangsung di Nusa Dua Convention Centre, Jakarta, Kamis (7/9) lalu, Forum ini mengambil tema "Achieving the 2030 Agenda through Inclusive Development".

Dalam pembangunan berkelanjutan di Forum Parlemen Dunia, diharapkan terwujudnya kesejahteraan, mempersempit kesenjangan dan mengentaskan kemiskinan.

Forum Parlemen Dunia yang diadakan di Bali ini, menurut Heri adalah keinginan dari setiap negara yang memiliki karakteristik yang berbeda, serta ingin mencapai satu tujuan terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan pembangunan.

"Di sini tentu saja bukan hanya pembangunan secara fisik, tapi juga pembangunan secara manusianya dalam mewujudkan pembangunan yang secara berkelanjutan," lanjutnya.

Perhelatan World Parliamentary Forum on Sustainable Development berlangsung dari tanggal 06 - 07 September ini dihadiri oleh 285 delegasi dari 47 Parlemen dari berbagai Negara, antara lain Bhutan, Chile, Fiji, Ghana, India, Zimbabwe, Canada, Ecuador, Iran, Jordan, Mexico, Portugal, Qatar, Korea Selatan, dan Turki. 19 Observer, antara lain ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA), UNDP, European Union, dan Migran Care.(tim/DPR/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Politik
Tahun 2018 Akan Jadi Tahun Gaduh Politik
Generasi Muda Jangan Alergi Politik
Pembangunan Berkelanjutan Tergantung Kebijakan dan Arah Politik
Tidak Hanya Kritik, Rakyat Perlu Terjun ke Politik
Pentingnya Pendidikan Politik Sejak Tingkat Dasar
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
SBY: Pemerintah Jangan Sedikit-sedikit Kriminalisasi Ulama
Ribuan Warga ke Monas Ajukan Paspor Kilat di Acara Festival Keimigrasian 2018
Berikut Tanggapan Ketum 'Aisyiyah Mengenai Dinamika Politik Pilkada 2018
Musim Pilkada di Daerah, BUMD Terancam Jadi 'ATM'
PBB Riau Resmi Mendukung Pasangan Firdaus-Rusli Menjadi Gubernur
Hasil Munaslub Tunjuk Daryatmo Sebagai Ketum Hanura
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Musim Pilkada di Daerah, BUMD Terancam Jadi 'ATM'
Satu Lagi Janji Ditunaikan: Ini Syarat untuk Miliki Rumah DP Nol Rupiah
Tambang Minyak, Mineral dan Batubara Jangan Dijadikan Komoditas Politik
Tidak Boleh Ada Penjualan Pulau Kepada Asing
Pasca Kebakaran, Sekitar 100 Koleksi Museum Bahari Hangus Terbakar
Komisi II DPR Soroti Keputusan MK terkait Verifikasi Faktual
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]