Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Kenaikan Harga BBM
Pembahasan Kenaikan Harga BBM Bakal Lewat Voting
Monday 26 Mar 2012 14:22:54

Pembahasan draf RAPBN-P menjadi APBN-P 2012 diperkirakan bakal alot dan diputuskan melalui voting, karena adanya pasal kenaikkan harga BBM bersubsidi (Foto: Dpr.go.id)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pembahasan draf Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2012 diperkirakan bakal alot. Hal ini disebbakan adanya pasal kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Atas kemungkinan tersebut, boleh jadi akan diputuskan dengan cara pengambilan suara (voting) dalam rapat paripurna DPR yang akan digelar pada Selasa (27/3) besok. Hal ini ditempuh, karena adanya perbedaan mendasar dalam melihat serta menanggapi persoalan mengenai kenaikan harga BBM itu.

"DPR melihat ada beberapa pilihan mengenai kenaikan harga BBM yang akan berisiko kepada fiskal dan akan mempengaruhi tarif dasar listrik. (Untuk memutuskannya) kemungkinan voting akan terjadi,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Senin (26/3).

Menurut dia, dalam voting tersebut akan muncul dua opsi itu yang akan diambil keputusan dalam paripurna, yakni menerima dan menolak kenaikan harga BBM. "Posisi PDIP, Hanura dan Gerindra masih tetap menolak penaikan harga BBM di dalam pembahasan dalam Banggar semalam," jelas dia.

Sedangkan pemerintah sendiri, juga menawarkan dua opsi soal kenaikan harga BBM itu. Opsi tersebut, yakni menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi Rp 6.000 per liter dengan alokasi subsidi BBM sebesar Rp137 triliun; dan opsi kedua adalah pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM, tapi diberi anggaran subsidi BBM sebesar Rp178 triliun, “Jika belum ada titik temu akan dilakukan pengembailan keputusan," tandas politisi PDIP ini.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik membagi-bagikan buku berisi alasan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi. Pembagian buku tersebut dimaksudkan sebagai cara sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, karena berisi penjelasan alasan pemerintah menaikan harganya.

Buku tersebut berjudul "Subsidi BBM Buat (si) Apa?" yang sampulnya berwarna oranye gradasi. Buku itu dibagi-bagikan kepada khalayak, sebelum rapat pembahasan kenaikan harga BBM bersubsidi antara pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR pada siang ini.

"Ini sosialisasi dengan ada gambar orang yang pakai mobil Alphard yang menggunakan premium ingin disubsidi juga. Ini kira-kira 77 persen BBM yang bersubsidi jatuh ke pihak yang tidak berhak menerima atau tidak tepat sasaran," jelas politisi Partai Demokrat ini.(dbs/rob)


 
Berita Terkait Kenaikan Harga BBM
 
FITRA: Peneriman Negara Bukan Pajak, Dapat di Gunakan Cegah Kenaikan BBM
 
Fuad Bawazier: Pemerintah Keliru Menaikkan Harga BBM
 
Inilah Program Kompensasi Untuk Mempertahankan Kesejahteraan Masyarakat
 
Pengendara Sepeda Motor Padati SPBU Sebelum Pukul 00:00 WIB
 
Para Menteri Berkumpul Umumkan Kenaikan Harga BBM
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kasus Djoko Tjandra, Benny Harman: Sebaiknya Menko Polhukam Tidak Main Ci Luk Ba, Bosan Kita!
Pemerintah Tetap Jalankan Tapera, Legislator Beri Masukan
Fadli Zon: Hati-Hati Utang BUMN Bisa Picu Krisis Lebih Besar
Lapor JAGA Bansos, Data Pelapor Dijamin Aman
KPK Monitor Implementasi Bansos Covid-19 di DKI Jakarta dan Kemendes PDTT
Pemerintah dan DPR Perlu Duduk Bersama Batalkan RUU HIP
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]