Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Kaur
Pemangkasan Dana SKPD ke Dana Desa, Operasional Dishub Kaur Terancam
2019-02-12 23:49:29

Tampak Bus Sekolah yang terparkir di kantor Dinas Perhubungan kabupaten Kaur.(Foto: BH /aty)
KAUR, Berita HUKUM - Banyaknya pemangkasan dana di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kabupaten Kaur provinsi Bengkulu yang dialihkan anggarannya ke alokasi Dana Desa, akan mengancam khususnya roda kegiatan rutin di Dinas Perhubungan (Dishub) pada tahun 2019, karena dana tersedia hanya teranggarkan sampai bulan Agustus mendatang saja.

Kepala Dinas Perhubungan Kaur:Anwar Sanusi, Spd mengaku sangat prihatin akan kondisi anggaran tahun 2019 tersebut. "Karena anggaran kegiatan di Dinas Perhubungan Kaur hanya ada Rp.1,2 milyar dengan agenda kegiatan digunakan untuk oprasional 36 Bis Sekolah, mulai dari pembelian BBM setiap hari, hingga service kendaraan dalam setahun 2019 ini," ujar Anwar, Selasa (12/2).

Anwar juga menambahkan kalau ingin merujuk pada tahun 2018 yang lalu, anggaran Dinas Perhubungan Rp.1,8 milyar dan pada akhir Desember masih terhutang, akibat kurangnya biaya 2018 yang lalu berjumlah Rp.24.000.000,- yang akan dibayar tahun 2019 ini.

"Artinya kalau 2019 ini hanya mencapai Rp1,2 milyar, dan itu hanya termuat dalam DPA Dinas Perhubungan hanya 8 bulan kegiatan saja, sementara 4 bulan pada akhir tahun 2019 bila tidak ada penambahan maka kegiatan Bis Sekolah akan di hentikan semua," jelas Anwar.

Sementara, perjuangan untuk menambah anggaran ini sudah dihadapkan dengan Bupati Kaur, agar kebutuhan anggaran Dinas Perhubungan ini dapat berjalan sesuai harapan semua pihak.

Sedangkan, Kepala Dinas Badan Keuangan Daerah Kaur Lawi Amrullah, Msi menyadari bahwa, "anggaran disetiap SKP memang berkurang dari tahun sebelumnya dikarenakan kegiatan Dana Desa. Tapi mestinya pihak SKP tidak perlu terlalu mengeluh, karena penetapan angaran yang di masukkan dalam DPA tersebut sudah melalui beberapa tahapan analisa, yang mengutamakan secara sekala prioritas," ujar Lawi.

Lawi berharap dengan banyaknya APBD Kaur tersedot ke kegiatan Dana Desa, agar pembangunan Dana Desa dapat berjalan dengan maksimal sesuai harapan, yang dibutuhkan Desa setempat dengan skala yang emergensi.(bh/aty)

Share : |

 
Berita Terkait Kaur
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Jelang Pengumuman KPU 22 Mei, Kapushidrosal: Tetap Bersikap Netral
BNN Menangkap 4 Tersangka Sabu 50 Kg dan Ekstasi 23 Ribu Butir dari Malaysia
Resmob PMJ Menangkap Wanita Pengemar Game Mobile Legend yang Bobol Bank Rp1,85 M
Apakah AS Akan Berperang dengan Iran?
Komisi IX Psertanyakan Kinerja Pemerintah Atasi Pengangguran
KSBSI DKI Jakarta Pastikan Tidak Lakukan Aksi Pada 22 Mei
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Resmob PMJ Menangkap Wanita Pengemar Game Mobile Legend yang Bobol Bank Rp1,85 M
BPN Menang 2 Gugatan di Bawaslu: Bukti Konstitusional, Bukan Makar
Bawaslu Akhirnya Putuskan Sistem Input Situng KPU Ada Pelanggaran
Perlawanan dan Surat Wasiat Prabowo
Amien Rais: Sekarang Kita Tak Lagi Pakai People Power, Tapi ....
Pemerintah Didesak Segera Investigasi Tragedi Pemilu 2019
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]