Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Pelayanan Publik
Pelayanan Publik Jadi Tolok Ukur Kinerja Pemerintah
2019-04-02 12:58:52

Anggota Komisi II DPR RI Azikin Solthan saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.(Foto: Dep/rni)
MAKASSAR, Berita HUKUM - Pelayanan publik merupakan suatu tolok ukur kinerja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang dapat dinilai langsung oleh masyarakat. Hal tersebut menuntut agar percepatan reformasi birokrasi segera dilaksanakan, guna menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Demikian dikatakan Anggota Komisi II DPR RI Azikin Solthan saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala BKD Sulsel, Kakanwil BPN Sulsel, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Sulsel, Ketua Perwakilan Ombudsman Sulsel, dan para Ketua KPU dan Panwas Kabupaten/Kota se- Sulsel, di Kantor Gubernur Sulsel, di Makassar, Jumat (29/3).

"Kualitas peningkatan pelayanan publik harus terus menerus dilaksanakan agar pelayanan prima yang cepat, mudah, pasti, umum, dan akuntabel dapat diwujudkan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik," ucap Solthan.

Dikatakannya, saat ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama pada era globalisasi saat ini, di mana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi pola pikir dan tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.

"Birokrasi yang gemuk, lambat, dan tidak efisien, serta masih terdapat oknum penyelenggaraan negara yang menyalahgunakan pengelolaan keuangan negara, akhirnya berujung pada korupsi," tandas politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Dalam pertemuan tersebut, ia juga sempat menyampaikan bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Hal itu mengingat Pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, serta Pemilihan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota akan dilakukan secara bersamaan.

"Oleh karenanya dibutuhkan perencanaan yang matang. Persiapan aparatur penyelenggaraan negara yang memiliki integritas dan kompetensi serta dukungan sistem yang optimal dari seluruh stakeholder yang terkait Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Legislatif 2019 mengharapkan penyelenggaraan Pemilu berjalan lancar dan aman," tutur Solthan.

Ia mengatakan, Pemilu 2019 diharapkan dapat menjadi ajang pesta demokrasi rakyat dalam melakukan aspirasi masyarakat, untuk memilih pemimpin Indonesia serta wakil rakyat yang akan menyampaikan aspirasi masyarakat.

"Partisipasi masyarakat yang dapat ditentukan dari tingkat pendidikan dan kesadaran politik pemilih, diharapkan dapat menyukseskan Pemilu 2019," pungkas legislator dapil Sulsel I itu.(dep/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Pelayanan Publik
 
Pelayanan Publik Jadi Tolok Ukur Kinerja Pemerintah
 
Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta
 
Komisi II Desak ORI Perhatikan Pelayanan Publik di Perbatasan
 
22 Juta Penduduk Terancam Tak Dapatkan Pelayanan Publik Terkait E-KTP
 
Ombudsman: 'Negara Gagal Bila Pelayanan Publik Gagal'
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bamsoet Ajak AHY Gotong Royong Atasi Persoalan Bangsa
Wasekjen Demokrat: Kok Partai Pendukung Pemerintah Kebakaran Jenggot Karena Pernyataan Mas Ibas?
Vaksin Covid-19 Harus Gratis
Anggota DPR Ingatkan Proses PHK Harus Sesuai UU Ketenagakerjaan
Pembobolan ATM Marak Terjadi, Anggota DPR Imbau Masyarakat Lebih Waspada
Bantu Masyarakat Kurang Mampu, Partai Emas Hadirkan Sekolah Online
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wasekjen Demokrat: Kok Partai Pendukung Pemerintah Kebakaran Jenggot Karena Pernyataan Mas Ibas?
Para Tokoh Bangsa Deklarasikan Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI)
Besok!! Ganjil Genap Kembali Berlaku, Polda Metro: Penindakan atau Tilang Mulai 6 Agustus 2020
Buronan Djoko Tjandra Akhirnya Ditangkap Bareskrim Polri di Malaysia
Polri Berhasil Gagalkan Peredaran 200 Kg Sabu Jaringan Internasional
Anggota DPR Dukung Sikap NU, Muhammadiyah dan PGRI Mundur dari POP Kemendikbud
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]