Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Pelayanan Publik
Pelayanan Publik Jadi Tolok Ukur Kinerja Pemerintah
2019-04-02 12:58:52

Anggota Komisi II DPR RI Azikin Solthan saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.(Foto: Dep/rni)
MAKASSAR, Berita HUKUM - Pelayanan publik merupakan suatu tolok ukur kinerja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang dapat dinilai langsung oleh masyarakat. Hal tersebut menuntut agar percepatan reformasi birokrasi segera dilaksanakan, guna menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Demikian dikatakan Anggota Komisi II DPR RI Azikin Solthan saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala BKD Sulsel, Kakanwil BPN Sulsel, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Sulsel, Ketua Perwakilan Ombudsman Sulsel, dan para Ketua KPU dan Panwas Kabupaten/Kota se- Sulsel, di Kantor Gubernur Sulsel, di Makassar, Jumat (29/3).

"Kualitas peningkatan pelayanan publik harus terus menerus dilaksanakan agar pelayanan prima yang cepat, mudah, pasti, umum, dan akuntabel dapat diwujudkan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik," ucap Solthan.

Dikatakannya, saat ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama pada era globalisasi saat ini, di mana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi pola pikir dan tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.

"Birokrasi yang gemuk, lambat, dan tidak efisien, serta masih terdapat oknum penyelenggaraan negara yang menyalahgunakan pengelolaan keuangan negara, akhirnya berujung pada korupsi," tandas politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Dalam pertemuan tersebut, ia juga sempat menyampaikan bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Hal itu mengingat Pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, serta Pemilihan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota akan dilakukan secara bersamaan.

"Oleh karenanya dibutuhkan perencanaan yang matang. Persiapan aparatur penyelenggaraan negara yang memiliki integritas dan kompetensi serta dukungan sistem yang optimal dari seluruh stakeholder yang terkait Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Legislatif 2019 mengharapkan penyelenggaraan Pemilu berjalan lancar dan aman," tutur Solthan.

Ia mengatakan, Pemilu 2019 diharapkan dapat menjadi ajang pesta demokrasi rakyat dalam melakukan aspirasi masyarakat, untuk memilih pemimpin Indonesia serta wakil rakyat yang akan menyampaikan aspirasi masyarakat.

"Partisipasi masyarakat yang dapat ditentukan dari tingkat pendidikan dan kesadaran politik pemilih, diharapkan dapat menyukseskan Pemilu 2019," pungkas legislator dapil Sulsel I itu.(dep/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Pelayanan Publik
 
Pelayanan Publik Jadi Tolok Ukur Kinerja Pemerintah
 
Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta
 
Komisi II Desak ORI Perhatikan Pelayanan Publik di Perbatasan
 
22 Juta Penduduk Terancam Tak Dapatkan Pelayanan Publik Terkait E-KTP
 
Ombudsman: 'Negara Gagal Bila Pelayanan Publik Gagal'
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Putusan Nama Ketum Lebih Cepat, Ridwan Hisjam Nilai Munas ke-X Seperti Pasar Malam
Capaian Kinerja 60 Hari Jaksa Agung dan Rakernas Kejaksaan
Yang Diharapkan Dari Platform Indonesiana
Polemik UU KPK, BEM Trisakti Dukung Penyelesaian Secara Konstitusional
NATO: Pertengkaran Trump dan Trudeau, 'Kamu Bermuka 2' Warnai Pertempuan Puncak 70 Tahun Pakta Pertahanan
Anton Tabah: Hendropriyono Konyol Kalau Samakan FPI dengan DI/TII
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya bersama Stakeholder Luncurkan Layanan Digital E-TLE Development Program
Jaksa KPK Tuntut Hakim Kayat 10 Tahun Penjara
Pengedar Sabu di Jakarta Timur Didor, PMJ: Pelaku Sempat Rebut Senjata Polisi
BTN Terindikasi Pemalsuan Dokumen PKB, SP BTN Dikawal ACTA Lapor ke Bareskrim
Legislator Minta Ombudsman Pro Aktif Awasi Perilaku Penyelenggara Negara
Bamsoet Resmi Mendaftarkan Diri untuk Golkar 1
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]