Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Pelayanan Publik
Pelayanan Publik Jadi Tolok Ukur Kinerja Pemerintah
2019-04-02 12:58:52

Anggota Komisi II DPR RI Azikin Solthan saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.(Foto: Dep/rni)
MAKASSAR, Berita HUKUM - Pelayanan publik merupakan suatu tolok ukur kinerja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang dapat dinilai langsung oleh masyarakat. Hal tersebut menuntut agar percepatan reformasi birokrasi segera dilaksanakan, guna menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Demikian dikatakan Anggota Komisi II DPR RI Azikin Solthan saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala BKD Sulsel, Kakanwil BPN Sulsel, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Sulsel, Ketua Perwakilan Ombudsman Sulsel, dan para Ketua KPU dan Panwas Kabupaten/Kota se- Sulsel, di Kantor Gubernur Sulsel, di Makassar, Jumat (29/3).

"Kualitas peningkatan pelayanan publik harus terus menerus dilaksanakan agar pelayanan prima yang cepat, mudah, pasti, umum, dan akuntabel dapat diwujudkan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik," ucap Solthan.

Dikatakannya, saat ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama pada era globalisasi saat ini, di mana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi pola pikir dan tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.

"Birokrasi yang gemuk, lambat, dan tidak efisien, serta masih terdapat oknum penyelenggaraan negara yang menyalahgunakan pengelolaan keuangan negara, akhirnya berujung pada korupsi," tandas politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Dalam pertemuan tersebut, ia juga sempat menyampaikan bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Hal itu mengingat Pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, serta Pemilihan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota akan dilakukan secara bersamaan.

"Oleh karenanya dibutuhkan perencanaan yang matang. Persiapan aparatur penyelenggaraan negara yang memiliki integritas dan kompetensi serta dukungan sistem yang optimal dari seluruh stakeholder yang terkait Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Legislatif 2019 mengharapkan penyelenggaraan Pemilu berjalan lancar dan aman," tutur Solthan.

Ia mengatakan, Pemilu 2019 diharapkan dapat menjadi ajang pesta demokrasi rakyat dalam melakukan aspirasi masyarakat, untuk memilih pemimpin Indonesia serta wakil rakyat yang akan menyampaikan aspirasi masyarakat.

"Partisipasi masyarakat yang dapat ditentukan dari tingkat pendidikan dan kesadaran politik pemilih, diharapkan dapat menyukseskan Pemilu 2019," pungkas legislator dapil Sulsel I itu.(dep/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Pelayanan Publik
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Harapan SBY Kepada Jokowi: Kekuasaan Itu Bukan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
Volume Sampah Saat Lebaran di DKI Jakarta Capai 2.195 Ton
Wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti Fadilah Tak Kantongi Izin Kemenkumham
Jelang Penerapan 'New Normal', Pemerintah Perketat PSBB di 4 Provinsi dan 25 Kabupaten/Kota
Amien Rais Sebut New Normal Itu Pengelabuan dan Menyesatkan
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Mulai Diadili dalam Kasus Dugaan Korupsi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'
Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta
Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu
Hadiri Rapat Panja Omnibus Law Cipta Kerja, Fraksi PKS Nyatakan Oposisi
Muhammadiyah Menolak Berdamai dengan Covid-19
Netty Prasetiyani: 'Indonesia Terserah' Muncul karena Pemerintah Plin-Plan Soal PSBB
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]