Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pidana    
 
Kekerasan terhadap Wartawan
Pelaku Penganiyaan Wartawan Media Online Divonis 1 Bulan Penjara
2019-08-15 00:17:47

Frif Erlangga, SH sebagai Hakim sekaligus Humas Pengadilan Negeri Kelas II Bintuhan, kabupaten Kaur.(Foto: BH /aty)
KAUR, Berita HUKUM - Melalui proses hukum yang panjang, akhirnya Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Bintuhan, kabupaten Kaur provinsi Bengkulu pada, Rabu (14/8) memutuskan vonis kepada Hendro Pratama sebagai pelaku kasus Penganiyaan kepada Aprin T Yanto seorang wartawan media online dengan 1 bulan kurungan penjara.

Menurut Humas Pengadilan Negeri Bintuhan sekaligus Hakim Frif Erlangga, SH mengatakan, bahwa, sebagai dasar utama dalam memutuskan terhadap pelaku Penganiyaan selalu merujuk pada fakta dipersidangan, antara lain:

1. Memastikan adanya penganiyayaan terhadap korban yang dibuktikan dari hasil visum dari dokter.

2. Adanya bukti perdamaian diantara pelaku dengan korban, sehingga ini menjadi dasar dalam memutuskan 1 bulan putusan, terkait perdamaian itu dalam kondisi terpaksa atau tidak, Hakim tidak menilau dari sana.

3. Dakwaan dalam kasus ini sepatutnya tunggal yaitu pasal 351 KUHP, tidak ada pasal lain yang menjadi pertimbangan lainnya.

Frif menambahkan bahwa, "hakim dalam memutuskan sebuah perkara tidak terpengaruh terhadap pembicaraan sisi lain diluar persidangan, sehingga keputusan yang diambil memiliki azaz keadilan. Tapi, pelaku dipastikan ditahan 1 bulan penjara, dikurang masa tahanan. sebelum Seluarga pelaku meminta penangguhan dahulu, yang jelas pelaku sudah inkrah dengan terbukti sudah menjadi narapidana," pungkas hakim Frif, dengan awak media diruang humas Pengadilan Negeri Bintuhan.

Sementara, Arsis Barwi, SH dari Masyarakat Peduli Hukum di Kaur memberikan komentar terkait putusan kasus Penganiyaan tersebut dengan Jaksa Penuntut Umum sekaligus yang menjabat Kasi Pidum di Kejaksaan Negeri Kaur yakni Iwan Setiadi, SH, Arsis mengatakan, "menyayangkan dari proses tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang hanya 2 bulan tuntutan, yang merujuk pasal 351 KUHP. Semestinya pelaku layak dituntut minimal 1 tahun," ujar Arsis.

"Dengan Hakim memutuskan 1 bulan penjara artinya ini patut dipertanyakan akan hasil akhir peristiwa Penganiyaan ini, yang jauh dari keadilan bagi masyarakat," ungkap Arsis.

Arais juga menambakan, "analisa hukumnya, memang sulit penegak hukum seperti Jaksa mau menuntut berapa pada pelaku, kalau pelaku sendiri disinyalir famili Jaksa itu sendiri," pungkas Arsis

Sebagaimana diketahui, saat bulan suci Ramadhan lalu, salah satu wartawan Media Online BeritaHUKUM.com di wilayah kerja di kabupaten Kaur bernama Aprin T Yanto, SE (36) pada, Selasa (14/5/2019) lalu, sekira pukul 12:02 WIB dibogem sebanyak 2 kali oleh oknum yang diduga kuat sebagai ajudan Bupati Kaur Gusril Pausi yang bernama Hendro Pratama, kejadian tepatnya di kantor Pemda lantai 3 pada ruang tunggu Bupati Kaur.
Saat korban tersebut ingin meminta izin untuk bertemu Bupati Kaur untuk melakukan konfirmasi terkait pembangunan rumah dinas Bupati Kaur yang baru, dengan budget anggaran mencapai lebih kurang Rp.60 milyar, tapi mengapa sudah ada yang mengalami rusak?.(bh/aty)

Share : |

 
Berita Terkait Kekerasan terhadap Wartawan
PPWI Kecam Keras Upaya Pendzaliman terhadap Wartawan
Suami Ria Panjatangi Terdakwa Kasus Penipuan Ancam Wartawan
Diduga Rampas Kemerdekaan, Komunitas Jurnalis Riau Menyatakan Sikap Serta Laporkan Kejari dan Kejati Riau Kepada Kejagung RI
AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Meliput Demo di DPR
Pelaku Penganiyaan Wartawan Media Online Divonis 1 Bulan Penjara
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
KPK Salah Jalan
DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi UU MD3
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Festival Budaya Bahari Internasional Bakal Digelar di Pulau Tidung
Gubernur Anies Gowes Sepeda Temui Anak Yatim di Ancol
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi
DPR RI Pilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Baru Periode 2019-2023
BJ Habibie Wafat, Pemerintah Ajak Kibarkan Bendera Merah Putih Setengah Tiang
Tenaga Kerja Asing (TKA) Semakin Dipermudah, Masa Depan Rakyat Indonesia Semakin Suram
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]