Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
MKD
Pejabat Publik Harus Ikuti Norma Etik
2018-10-09 13:56:22

Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Muhammad Syafi'i.(Foto: andri/jk)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Muhammad Syafi'i mengungkapkan bahwa yang terpenting dalam menyamakan persepsi tentang etika pejabat publik adalah memahami lebih dulu definisi pejabat publik. Menurutnya, seseorang yang belum menjadi pejabat publik, memiliki hak dan kebebasan yang lebih luas ketimbang setelah menjadi pejabat publik.

"Karena begitu dia menjadi pejabat publik, dia diikat oleh aturan-aturan hukum dan norma-norma etis yang itu tidak perlu dia patuhi kalau belum menjadi pejabat publik," katanya usai menjadi moderator diskusi panel sesi pertama di Seminar Nasional MKD bertema "Peran Lembaga Etik dalam Mengawasi dan Menjaga Perilaku Etik Pejabat Publik" di Ruang Pustakaloka Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/10).

Lebih lanjut, legislator yang akrab disapa Romo itu menjelaskan bahwa sebagai pejabat publik memang membutuhkan norma-norma etika. Hal ini dikarenakan atas amanah yang diembannya sebagai pejabat publik. Sebagai pejabat publik, juga ada hal-hal yang masih boleh dilakukannya, dan ada hal-hal yang tidak boleh dilakukannya.

"Dan ini belum menyangkut pada persoalan hukum, karena persoalan etika belum tentu menyentuh persoalan hukum. Tetapi pejabat yang tidak beretika biasanya akan kehilangan kepercayaan publik dan juga dia akan melenceng dari tupoksi yang diembannya ketika dia sudah tidak lagi memegang etika," tutur legislator Partai Gerindra itu.

Romo mengutip penjelasan UUD 1945 ketika founding father Indonesia mengatakan, aturan hukum meskipun kurang baik, tapi kalau di tangan orang yang beretika dan bermoral maka hukumnya akan menjadi sangat baik. Sebaliknya ketika aturan hukum yang sangat baik dijalankan oleh orang yang tidak beretika dan tidak bermoral maka menjadi tidak baik.

Hal tersebut, menurut Anggota Komisi III DPR RI itu, karena hukum itu merupakan sesuatu yang mati. Ruhnya dan bagaimana dia dioperasionalkan itu sangat bergantung pada moralitas dan etika yang dimiliki oleh para penegak hukum itu sendiri.

"Karena itu sangat diperlukan pola rekrutmen agar setiap lembaga dan setiap institusi dalam merekrutmen orang-orang yang akan bertugas di lembaga dan institusi itu selalu memiliki kualifikasi pengalaman dan keilmuan, tapi sangat penting memiliki kualifikasi etika," ungkapnya sembari menyatakan bahwa kesadaran moral masyarakat yang dapat membedakan mana yang dianggap baik dan tidak.

Romo juga menambahkan bahwa semua hal terkait kode etik itu bersumber pada agama. "Karena agama mengatakan inna fii jasadi mudgoh, idza sholuhaat soluha jasada kulluh, wa idza fasadat fasada kulluh. Di dalam diri manusia ada segumpal daging, yang kalau dia baik, maka baiklah seluruh perbuatannya. Kalau dia tidak baik maka rusaklah seluruh perbuataannya," pesan Romo.

Legislator dapil Sumatera Utara itu menjelaskan mengapa pernyataan tersebut berbunyi demikian, menurutnya karena segumpal daging yang disebut hati itu tidak akan pernah berdusta. "Orang yang tidak baik dan berani pun sebenarnya dia gelisah dengan hatinya, karena hatinya tidak pernah menerima. Nah inilah sebenarnya sumber dari etika itu," tutup Romo.(ndy/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait MKD
Pejabat Publik Harus Ikuti Norma Etik
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Tiga Jurkam Capres No Urut 01 Jokowi - Ma'ruf Amin Ditangkap KPK, Prihatin dan Ironis
Gerindra Minta Pemerintah Setop Klaim Divestasi Saham Freeport
Komisi VII Sesalkan Dampak Lingkungan PLTU PT Indo Bharat Rayon
Tim Pemenangan DPW Partai Berkarya DKI Jakarta Beri Motivasi Kader dan Caleg DPD untuk Serap Aspirasi Warga
BPJS Kesehatan Defisit Anggaran Sudah Kewajiban Presiden Mengkoordisanikan Para Pembantunya, Jangan Cuci Tangan
Bukti Persidangan Kasus Korupsi di Bakamla, Tersangka Mengaku Dikenalkan Keluarga Jokowi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Gerindra Minta Pemerintah Setop Klaim Divestasi Saham Freeport
Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport
Sukseskan Pemilu Damai 2019, PB HMI: Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme
Ini Do'a Titiek Soeharto untuk Ulang Tahun Prabowo Subianto
Buruh Minta Atensi Kapolri Usut Tuntas Dugaan Keterangan Palsu Putusan Pailit CV 369 Tobacco
Hutang Luar Negeri RI Terus Naik Menjadi Rp5.410,50 Triliun
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]