Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus e-KTP
Pasca Penetapan Tersangka, Setya Novanto Siap Ikuti Proses Hukum
2017-07-19 05:00:27

Tampak Ketua DPR RI Setya Novanto saat jumpa pers.(Foto: jaka nugraha/hr)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan, pihaknya siap mengikuti proses hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, pasca ditetapkannya sebagai tersangka oleh KPK.

"Saya sudah melihat di media bahwa saya sudah ditetapkan oleh Ketua KPK sebagai tersangka, dan sebagai warga negara yang baik maka saya akan mengikuti dan taat pada proses hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku," paparnya di Gedung Parlemen, Selasa, (18/7).

Menurut Setya Novanto, sampai hari ini pihaknya belum menerima putusan penetapan tersangka tersebut. "Tadi pagi saya sudah mengirmkan surat kepada Pimpinan KPK untuk segera dikirim putusan yang menetapkan saya sebagai tersangka," ucap Novanto.

Novanto mengatakan, apabila sudah menerima surat keputusan dari KPK tersebut, pihaknya akan mempelajari dan mengkonsultasikannya dengan kuasa hukumnya dan keluarga. "Saya percaya Allah SWT yang tahu apa yang saya lakukan. Insya Allah apa yang dituduhkan itu semuanya tidak benar. Nanti akan kita lihat dalam proses-proses hukum selanjutnya," tandasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam Fadli Zon mengatakan sejauh tidak ada perubahan dari partai atau fraksi sebagai perpanjangan partai politik yang mengusung, maka tidak akan ada perubahan dalam konfigurasi kepemimpinan di DPR RI. "Jadi boleh disimpulkan, Pimpinan DPR RI tetap seperti sekarang ini," ujar Fadli.

Untuk diketahui, bahwa didalam Undang-Undang MD3 atau Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 sudah diatur mengenai pergantian Pimpinan DPR, yaitu didalam Pasal 87. dikatakan bahwa terdapat tiga alasan pemberhentian Pimpinan DPR, yakni karena meninggal dunia, mengundurkan diri, dan karena diberhentikan.

Apabila Pimpinan DPR tersangkut masalah hukum, maka didalam Pasal 87 ayat 2 khususnya huruf c, sudah diatur bahwa pemberhentian itu bisa dilakukan bila telah ada putusan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.(dep/sc/DPR/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Kasus e-KTP
Setya Novanto 'Ditantang' Ungkap Peran Puan dan Anas di Kasus e-KTP
Ganjar: Saya Tidak Pernah Menyeret Mbak Puan dan Menteri Yasonna di KTP-El
Pernyataan SBY Terkait Tuduhan Kasus Program E-KTP
Kasus E-KTP, Setya Novanto Tidak Mau Jadi Penyebar Fitnah
Setya Novanto Mengundurkan Diri Kembali sebagai Ketua DPR
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Industri Tambang Harus Apresiasi Lingkungan
'Aisyiyah dan Kemenlu Sepakat Membawa Misi Perempuan Sebagai Agen Perdamaian
Kejahatan Serangan Siber Rugikan AS Hingga Rp1.477 Triliun
Yusril Mengajukan Gugatan ke Bawaslu dan Berencana Pidanakan Komisioner KPU
Panglima TNI Dijadwalkan Membuka Rakernas Gerakan Pramuka
Panglima TNI: TNI Siap Bantu Tugas Bawaslu RI
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Yusril Mengajukan Gugatan ke Bawaslu dan Berencana Pidanakan Komisioner KPU
Komplotan Penyidik KPK Gadungan Kasus Zumi Zola Ditangkap Polisi
Komentar Berbagai Pihak atas Viral Video Anies Baswedan Dicegat Paspampres
PKS 'Ngemis' Posisi Wapres ke Jokowi dan Akan Tinggalkan Gerindra?
Dhawiya Anak 'Ratu Dangdut' Elvi Sukaesih Ditangkap Tim Ditnarkoba
Jokowi Lupa Perintahkan Menteri Atasi Banjir Jakarta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]