Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Perempuan
Partisipasi Politik Perempuan Perlu Ditingkatkan
2019-01-11 18:06:00

Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf saat menerima kunjungan The Permanent Under Secretary and Head of the Diplomatic Service at the Foreign and Commonwealth Office (Wakil Tetap dan Kepala Layanan Diplomatik di Kantor Urusan Luar Negeri dan Persemakmuran) Simon McDonald.(Foto: Kresno/rni)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menyampaikan, peranan perempuan dalam dunia perpolitikan, terutama di negara yang menganut sistem demokrasi seperti Inggris dan Indonesia masih minim. Menurutnya, partisipasi perempuan perlu ditingkatkan, sehingga suara perempuan dapat terwakili.

Demikian diungkapkannya saat menerima The Permanent Under Secretary and Head of the Diplomatic Service at the Foreign and Commonwealth Office (Wakil Tetap dan Kepala Layanan Diplomatik di Kantor Urusan Luar Negeri dan Persemakmuran) Simon McDonald di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/1).

"Ini salah satu hal yang kita diskusikan bersama. Bagaimana perkembangan perempuan dalam dunia perpolitikan dan pencalegan, dan kita juga membahas mengenai proses demokrasi di kedua negara," ungkap Nurhayati yang didampingi perwakilan perempuan parlemen, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dan Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah.

Menurut legislator Partai Demokrat ini, politik memberikan dampak yang begitu besar dalam setiap aspek kehidupan. Karena itu, DPR RI percaya untuk mencapai demokrasi yang hakiki, perempuan perlu dilibatkan dalam mendapatkan akses dalam pengambilan keputusan.

Di Indonesia sendiri, konstitusi telah menjamin perempuan untuk berpatisipasi penuh di segala bidang, terutama dalam bidang politik. Kebijakan afirmatif Indonesia yang memberikan kuota setidaknya 30 persen perempuan dalam proses politik, mendorong partisipasi yang setara dalam pembuatan keputusan agar kepentingan perempuan dapat terepresentasikan dengan baik.

Selain membahas peranan perempuan, dalam kesempatan itu legislator dapil Jawa Timur ini juga menyoal sulitnya pengurusan VISA Inggris bagi Warga Negara Indonesia (WNI). Ia berharap, Pemerintah Inggris dapat mempermudah kebijakan pengurusan VISA bagi WNI, khususnya bagi pelajar Indonesia.

"Ini penting saya sampaikan karena untuk mendapatkan VISA ke Inggris masih sulit. Beliau katakan ini akan disampaikan mudah-mudahan ini bisa berhasil, sehingga bisa dinikmati masyarakat Indonesia serta mempererat hubungan sahabat kedua negara," imbuhnya.(ann/sf/DPR/bh/sya)



Share : |

 
Berita Terkait Perempuan
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen
DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis
Pemerintah Harus Sadar Pentingnya Independensi DPR
Kubu Jokowi Maruf Menghina Wibawa dan Martabat 9 Hakim MK dan Lakukan Pembangkangan pada Peradilan
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Kabar Pemprov DKI Jakarta Gratiskan Masuk Tempat Wisata Adalah Hoax
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]