Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Presidential Threshold
Partai Idaman Perbaiki Uji Presidential Threshold
2017-09-13 06:59:29

Ilustrasi. Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jl. Merdeka Barat no 6 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Islam Damai Aman (Partai Idaman) pimpinan Rhoma Irama memperbaiki permohonan uji materiiil Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur presidential threshold (PT), Senin (11/9).

Diwakili Heriyanto, Pemohon menjelaskan tiga poin perbaikan. Pertama, terkait penomoran undang-undang yang belum lengkap. Menurutnya, hal tersebut telah diperbaiki dengan menuliskan nomor undang-undang secara lengkap. Kedua, Pemohon mempertajam legal standing. "Kami mengaitkan dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK terkait legal standing Pemohon," jelasnya dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua MK Anwar Usman.

Dalam perbaikan permohonannya, Heriyanto menjelaskan ada dua frasa yang menjadi titik tekan. Pertama, terkait partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu tahun 2014 atau peserta pemilu sebelumnya. Kedua, partai politik yang wajib ikut verifikasi oleh KPU. "Jadi, di situ yang kami tegaskan adalah Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa 'telah ditetapkan' dan Pasal 173 yang merugikan Partai Idaman sebagai Pemohon," tegas kuasa hukum Pemohon Nomor 53/PUU-XV/2017 tersebut.

Poin ketiga dan terakhir, adalah terkait posita. Pemohon mengutip pendapat pakar ilmu politik Wolfgang C. Muller dan Ulrich Sieberer yang menyebutkan verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu, menurut ilmu politik, merupakan bagian yang penting. Sebab, hal itu berkenaan dengan persyaratan infrastruktur, guna memfasilitasinya sebagai instrumen demokrasi untuk menjadi peserta pemilu.

"Selain itu, dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, Prof. Saldi Isra sebelum menjadi Hakim Konstitusi pernah mengungkapkan di dalam keterangan ahlinya, bahwa presidential thresholditu jelas-jelas merusak sistem presidensial. Ini yang juga menjadi catatan kami untuk kami perkuat di dalam posita kami," jelasnya.

Dalam sidang pendahuluan, Kamis (24/8), Pemohon menyatakan Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) bersifat diskriminatif. Sebab, ketentuan tersebut menunjukkan perbedaan perlakuan pada partai lama dan partai baru. Ketentuan tersebut menyatakan partai peserta Pemilu 2014 dapat langsung mengikuti Pemilu 2019 tanpa verifikasi, tetapi partai baru mesti mengikuti verifikasi faktual.

Sementara terkait Pasal 222, Pemohon menyebut aturan presidential threshold minimal 20 persen untuk kursi DPR atau 25 persen untuk suara nasional sudah tidak relevan. Pasal tersebut juga dinilai merugikan hak konstitusional Partai Idaman. Sebab, pihaknya menjadi terhalang untuk mencalonkan Rhoma Irama menjadi Capres di 2019.(ARS/lul/MK/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Presidential Threshold
Soal Pencapresan PT 20%, Yusril: Jangan Ubah Demokrasi Menjadi Oligarki, Ayo Bersikap Gentlemen
Partai Idaman Perbaiki Uji Presidential Threshold
SBY dan Prabowo Sepakat Awasi Penguasa agar Tidak Melampaui Batas
5 Partai Usung Presidential Threshold 25 Persen, Yusril: Mereka Anti Demokrasi!
Presidential Threshold Tidak Dibutuhkan Lagi
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pengamat: UU MD3 Larangan Kritik, Negara Berpotensi 'Hancur Lebur'
TNI Gadungan Ditangkap karena Tipu Gadis Jutaan Rupiah
Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP
Forum Jurnalis Muslim Bakal Latih Relawan MRI se-Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Dilaporkan ke Polda Metro atas Penutupan Jalan Jatibaru Tanah Abang
Pencarian dan Evakuasi Korban Longsor Brebes Terus Dilakukan Tim SAR Gabungan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP
Yusril Ihza Mahendra: PBB Siap Hadapi Sidang Bawaslu, Jumat 23 Feb 2018
Fahri Hamzah: Masyarakat Tak Perlu Takut Kritik DPR
DPR Minta Freeport Penuhi Kewajiban Divestasi dan Patuhi Kesepakatan
Pemerintah Hentikan Sementara Seluruh Pekerjaan Konstruksi Layang
Tommy Soeharto Kritik Pemerintahan Jokowi Soal Utang Membengkak
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]