Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Presidential Threshold
Partai Idaman Perbaiki Uji Presidential Threshold
2017-09-13 06:59:29

Ilustrasi. Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jl. Merdeka Barat no 6 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Islam Damai Aman (Partai Idaman) pimpinan Rhoma Irama memperbaiki permohonan uji materiiil Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur presidential threshold (PT), Senin (11/9).

Diwakili Heriyanto, Pemohon menjelaskan tiga poin perbaikan. Pertama, terkait penomoran undang-undang yang belum lengkap. Menurutnya, hal tersebut telah diperbaiki dengan menuliskan nomor undang-undang secara lengkap. Kedua, Pemohon mempertajam legal standing. "Kami mengaitkan dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK terkait legal standing Pemohon," jelasnya dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua MK Anwar Usman.

Dalam perbaikan permohonannya, Heriyanto menjelaskan ada dua frasa yang menjadi titik tekan. Pertama, terkait partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu tahun 2014 atau peserta pemilu sebelumnya. Kedua, partai politik yang wajib ikut verifikasi oleh KPU. "Jadi, di situ yang kami tegaskan adalah Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa 'telah ditetapkan' dan Pasal 173 yang merugikan Partai Idaman sebagai Pemohon," tegas kuasa hukum Pemohon Nomor 53/PUU-XV/2017 tersebut.

Poin ketiga dan terakhir, adalah terkait posita. Pemohon mengutip pendapat pakar ilmu politik Wolfgang C. Muller dan Ulrich Sieberer yang menyebutkan verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu, menurut ilmu politik, merupakan bagian yang penting. Sebab, hal itu berkenaan dengan persyaratan infrastruktur, guna memfasilitasinya sebagai instrumen demokrasi untuk menjadi peserta pemilu.

"Selain itu, dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, Prof. Saldi Isra sebelum menjadi Hakim Konstitusi pernah mengungkapkan di dalam keterangan ahlinya, bahwa presidential thresholditu jelas-jelas merusak sistem presidensial. Ini yang juga menjadi catatan kami untuk kami perkuat di dalam posita kami," jelasnya.

Dalam sidang pendahuluan, Kamis (24/8), Pemohon menyatakan Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) bersifat diskriminatif. Sebab, ketentuan tersebut menunjukkan perbedaan perlakuan pada partai lama dan partai baru. Ketentuan tersebut menyatakan partai peserta Pemilu 2014 dapat langsung mengikuti Pemilu 2019 tanpa verifikasi, tetapi partai baru mesti mengikuti verifikasi faktual.

Sementara terkait Pasal 222, Pemohon menyebut aturan presidential threshold minimal 20 persen untuk kursi DPR atau 25 persen untuk suara nasional sudah tidak relevan. Pasal tersebut juga dinilai merugikan hak konstitusional Partai Idaman. Sebab, pihaknya menjadi terhalang untuk mencalonkan Rhoma Irama menjadi Capres di 2019.(ARS/lul/MK/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Presidential Threshold
Partai Idaman Perbaiki Uji Presidential Threshold
SBY dan Prabowo Sepakat Awasi Penguasa agar Tidak Melampaui Batas
5 Partai Usung Presidential Threshold 25 Persen, Yusril: Mereka Anti Demokrasi!
Presidential Threshold Tidak Dibutuhkan Lagi
7 Fraksi Sepakat Presidential Threshold Langgar Putusan MK
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Ini Hoax, Kepala BNPB: Gunung Agung Belum Meletus, Bali Masih Aman
Muhajir Mengapresiasi Putusan MK terkait Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Sufmi Dasco Ahmad: Komunisme Harus Diwaspadai
Panglima TNI: Jaga Terus Amanah Dan Kepercayaan Rakyat
Terkait Pemutaran Film G30S PKI Berikut Tanggapan Ketum Muhammadiyah
Formappi Usul Buat Kajian Urgensi Pembangunan Gedung DPR RI
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Muhajir Mengapresiasi Putusan MK terkait Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Terkait Pemutaran Film G30S PKI Berikut Tanggapan Ketum Muhammadiyah
Polisi Berhasil Menangkap Pelaku Pembunuh Dini di Apartemen Laguna Pluit
Aktivis 98 Dukung Usul Panglima TNI Nobar Film G30S/PKI
Polri dan Ditjen Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 5 Konteiner Miras Senilai 26,3 Miliar
Peredaran PCC, Pemerintah Kecolongan Lagi, Aktor Intelektual Pengedar PCC Harus Diungkap
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]