Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
UU Pemilu
Parpol Nonparlemen Usul Pemilu Pakai UU Lama
Tuesday 13 Mar 2012 20:46:42

Pelaksanaan pemilu pada 2009 lalu (Foto: Infopublik.kominfo.go.id)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Forumlima yang merupakan gabungan lima partai nonparlemen, mengusulkan Pemilu 2014 mendatang tetap menggunakan UU lama yang mengatur mengenai pemilu, yakni UU Nomor 10/2008 tentang Pemilu.sedangkan RUU Pemilu yang tengah dibahas dan kerap deadlock atau buntu itu, sebaiknya digunakan untuk penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Kami mendesak, agar dalam Pemilu 2014 mendatang tetap menggunakan UU yang lama, yakni UU 10/2008," kata Sekretaris PLH PKN PDP, Didiek Supriyanto kepada wartawan, sebelum diterima Ketua DPR Marzuki Alie di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (13/3).

Forumlima terdiri atas Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Sejumlah pengurus dari partai tersebut, mengirimkan wakilnya untuk menyampaikan usulan sekaligus permintaan partainya itu.

Menurut Didiek Supriyanto, saat ini pembahasan RUU perubahan atas UU Pemilu (RUU Pemilu) hingga kini belum juga tuntas dan terkesan berlarut-larut. Sementara pelaksaan pemilu saat ini sudah di depan mata. "Saat ini, sebenarnya sudah masuk dalam waktu tahapan pemilu, tapi pembahasan RUU pemilu belum selesai. Atas dasar itu, kami minta agar pemilu mendatang mengunakan UU Pemilu yang lama saja," tegasnya.

Mantan politisi PDIP itu mengatakan, saat ini, fraksi-fraksi di parlemen masih terjebak dengan pembahasan mengenai empat materi krusial RUU Pemilu. "Empat isu krusial itu adalah sistem pemilu, ambang batas parlemen, alokasi kursi di dapil (daerah pilihan-red) dan metode penghitungan suara menjadi kursi. Dan, RUU Pemilu yang kini tengah dibahas, kami usulkan agar disiapkan untuk pelaksaan Pemilu 2019 saja," tandasnya.(jpc/biz)


 
Berita Terkait UU Pemilu
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Jaksa Tuntut Hukuman Mati Kepada 4 Terdakwa Jaringan 41 Kg Sabu
BNN Bersama Ormas, Aktivis Anti Narkoba Bagikan Paket Sembako: Aksi Peduli Kemanusiaan Wabah Covid-19
Nasir Djamil Minta Manajemen Apartemen Sudirman Mansion Jangan Sewenang-Wenang kepada 6 Pekerjanya
RI Negara Pertama Asia Jual Surat Utang Global Rp 69 T dan Terbesar dalam Sejarah Indonesia
WALHI Layangkan Surat Terbuka Agar DPR RI Mencabut Omnibus Law CILAKA
Ojek Online Minta Jam Operasional dan Lokasi Gerai Toko Tani Kementan Ditambah
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020
Polri Siap Tangani Kejahatan Potensial Selama PSBB
KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19
Muhammad Syarifuddin Resmi Jabat Ketua Mahkamah Agung yang ke 14
Surat Terbuka Sohibul Iman Presiden PKS Kepada Presiden RI Joko Widodo
Ditengah Pandemi Covid-19 Peredaran Narkotika 'Gorila' Makin Merajalela, 12 Tersangka Dibekuk Polisi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]