Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPR RI
Parlemen Modern Butuh Dukungan Teknologi Modern
2017-11-02 06:54:03

Ilustrasi. Gedung DPR RI, di Senayan Jakarta.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebagai parlemen modern, DPR RI terus berbenah diri memperbaiki akses informasi dan komunikasi. Akses informasi ini penting, tidak saja bagi masyarakat tapi juga memudah para anggota dewan untuk bekerja sebagai wakil rakyat. Parlemen modern memang membutuhkan dukungan teknologi yang modern pula.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso saat membuka acara Sosialisasi Pendaftaran Administrasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) untuk Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI Secara Online, di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Senayan, Rabu (1/11).

Salah satu yang perlu dibenahi menuju parlemen modern adalah sistem administrasi para tenaga ahli dan staf administrasi anggota DPR RI. Menurut Agung, pembenahan administrasi para TA dan staf anggota menjadi penting untuk menunjang kinerja para wakil rakyat. Seperti diketahui, ada tiga indikator parlemen modern, yaitu pertama, peran dan fungsi DPR berjalan baik dan optimal.

Kedua, lanjut Agung, mudah diakses publik, sehingga publik bisa menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi langsung maupun tidak langsung dalam kerja DPR. Dan ketiga, memanfaatkan teknologi informasi untuk menunjang kerja DPR. “Visi misi DPR periode ini adalah modern, berwibawa, dan kredibel. Sebagai lembaga yang modern perlu ditunjang dengan teknologi informasi yang tepat dan baik. Jadi membangun DPR RI sebagai parlemen yang modern merupakan keniscayaan,” ujar Agung.

Di sini peran para tenaga ahli staf anggota sangat strategis untuk menunjang DPR menuju komitmennya menjadi parlemen modern. Seperti diketahui, DPR merupakan dapur produk legislasi nasional. Berbagai perundang-undangan dibahas bersama pemerintah di DPR. Para tenaga ahli dan staf anggota berada di balik layar kiprah para legislator yang sibuk merumuskan UU.

Sebelumnya, Plt. Sekjen DPR RI Damayanti mengungkapkan, peserta yang ikut dalam sosialisasi ini berjumlah sekitar 2.640 orang yang terdiri dari tenaga ahli anggota dan staf administrasi anggota. Selama ini pendaftaran tanaga ahli masih konvensional, sehingga para tanaga ahli dan staf itu harus pergi ke gedung Sekjen berkali-kali. Kini dengan sistem online, sudah bisa mendaftarkan indentitas dirinya secara cepat dan akurat.

Sistem pendaftaran online ini juga untuk menunjang akses BPJS, pajak, dan lain-lain. Data yang diinput itu bisa dipertanggungjawabkan kebenaran dan kejujurannya. Intinya, semua ini untuk kemudahan akses kerja para tenaga ahli dan staf anggota, sehingga efeknya bisa menunjang kinerja para anggota dewan menjadi lebih baik.(mh/sc/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait DPR RI
MK: Aturan Pemanggilan Paksa oleh DPR Bertentangan dengan UUD 1945
Ketua DPR: Citra DPR Semakin Membaik
DPR Gelar 'Lomba Kritik DPR 2018'
Kritik Rakyat ke DPR Tidak Ada Batasnya
Ketua DPR Ungkapkan Tugas Legislasi DPR Masa Sidang IV
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Presiden PKS Sohibul Iman Dijadwalkan Diperiksa Kembali terkait Laporan Fahri
Pemda Kaur Lakukan Kerjasama Masalah Sanitasi Lingkungan Perumahan
Dewan Pers Mangkir Sidang Ke-7 PMH, Wilson: Dewan Pers Tidak Beradab
Dampak Perang Dagang AS-China, Rupiah Makin Terdepresiasi
Fahri Hamzah Pertanyakan Data BPS Mengenai Angka Garis Kemiskinan
Mediasi Gagal, SPRI dan PPWI Meja-hijaukan Dewan Pers
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Presiden PKS Sohibul Iman Dijadwalkan Diperiksa Kembali terkait Laporan Fahri
Mediasi Gagal, SPRI dan PPWI Meja-hijaukan Dewan Pers
SMPN 35 Kaur Boarding School Jadi Rebutan Murid Baru
Tiba di Tanah Air, Juara Lari Muhammad Zohri Disambut Haru
Gerakan HMS Berikan Data BCA Milik Rakyat, Imbas BLBI, Namun Ditolak KPK
Kementerian Ketenagakerjaan Launching Permenaker No 5 Tahun 2018
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]