Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Panwaslu
Panwaslu DKI Kesulitan Awasi Proses Verifikasi
Sunday 12 Feb 2012 21:32:51

Ilustrasi verifikasi berkas pasangan cagub-cawagub jalur nonparpol atau independen (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Pertama dalam sejarah DKI Jakarta, pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) membuka peluang bagi calon gubernur- calon wakil gubernur (cagub-cawagub) dari jalur independen. Dalam pemilukada sebelumnya, pasangan calon yang bertarung dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta diajukan dan didukung oleh partai politik.

Untuk itu, dalam proses tahapan pemilukada kali ini, KPU Provinsi DKI Jakarta tengah membuka pendaftaran bagi bakal cagub dan cawagub yang berasal dari jalur independen. Sejauh ini, KPU Provinsi DKI Jakarta telah menerima berkas dukungan dari tiga pasang bakal cagub dan cawagub dari jalur independen untuk kemudian dilakukan verifikasi.

Terkait proses verifikasi tersebut, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta merasa kesulitan untuk mengawasi proses verifikasi yang akan berlangsung. Terlebih, dari tiga pasang calon yang telah mendaftar, setidaknya terdapat 1,5 juta berkas yang harus diverifikasi. "Petugas yang melakukan verifikasi di lapangan akan kesulitan karena harus memverifikasi jumlah pendukung calon independen secara manual," kata anggota Panwaslu DKI Ramdansyah di Jakarta, Minggu (12/2).

Menurut dia, salah satu cara yang bisa dilakukan oleh Panwaslu untuk menekan kemungkinan adanya permainan angka pendukung saat verifikasi di tingkat kelurahan berlangsung, pihaknya akan terus meminta rekap dari tingkat provinsi, kotamadya, dan kecamatan secara keseluruhan.

Ramdansyah menambahkan, tidak adanya petugas Panwaslu yang diturunkan hingga tingkat kelurahan tentu akan menyulitkan pengawasan di lapangan selama proses verifikasi berlangsung. "Proses verifikasi di tingkat kelurahan ini pun tergantung sumber daya manusia yang mengerjakannya. Para verifikator harus teliti membuktikan keaslian dari berkas data pendukung yang diserahkan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Juri Ardiantoro mengatakan, disetiap kelurahan yang ada di Jakarta diterjunkan enam orang untuk melakukan verifikasi. Pihaknya juga membuka kesempatan kepada masyarakat untuk membantu pengawasan. pihaknya membuka seluas-luasnya hasil verifikasi kepada publik. Sehingga semuanya bisa melihat dan tidak ada keraguan.

"Masyarakat bisa ikut mengawasi, tapi dipilih yang memenuhi kriteria dan memiliki kemampuan. Kami akan buka seluruh prosesnya, dari Panwaslu, Parpol, masyarakat, dan semuanya. Kami janji takkan ada yang ditutup-tutupi. Masyarakat tentu akan dilibatkan untuk mengawasi proses verifikasi ini," tandas Juri.(bjc/irw/biz)

Share : |

 
Berita Terkait Panwaslu
Panwaslu Aceh Utara Minta Parpol Tertibkan Alat Peraga Kampanye
Panwaslu Aceh Utara Sosialisasikan Gerakan Sejuta Relawan
Ratusan Atributnya Dirusak, PNA Laporkan ke Panwaslu
Sejuta Pengawas Pemilu Dilaunching
November, Panwaslu Aceh Utara Tindaklanjuti PKPU No 15/2013
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
DPR RI: Kinerja Mentan Amran Terbaik
Soal Pelaku Kejahatan Lintas Negara, Pemerintah Kabulkan Permohonan Ekstradisi Hongkong
Api Dalam Sekam, Jokowi Butuh Staf Khusus Bidang Aceh
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Din Syamsuddin: Amanat Reformasi Dikhianati Jika RUU Ubah KPK Jadi Subordinat Pemerintah
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi
DPR RI Pilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Baru Periode 2019-2023
BJ Habibie Wafat, Pemerintah Ajak Kibarkan Bendera Merah Putih Setengah Tiang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]