Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Panwaslu
Panwaslu DKI Kesulitan Awasi Proses Verifikasi
Sunday 12 Feb 2012 21:32:51

Ilustrasi verifikasi berkas pasangan cagub-cawagub jalur nonparpol atau independen (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Pertama dalam sejarah DKI Jakarta, pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) membuka peluang bagi calon gubernur- calon wakil gubernur (cagub-cawagub) dari jalur independen. Dalam pemilukada sebelumnya, pasangan calon yang bertarung dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta diajukan dan didukung oleh partai politik.

Untuk itu, dalam proses tahapan pemilukada kali ini, KPU Provinsi DKI Jakarta tengah membuka pendaftaran bagi bakal cagub dan cawagub yang berasal dari jalur independen. Sejauh ini, KPU Provinsi DKI Jakarta telah menerima berkas dukungan dari tiga pasang bakal cagub dan cawagub dari jalur independen untuk kemudian dilakukan verifikasi.

Terkait proses verifikasi tersebut, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta merasa kesulitan untuk mengawasi proses verifikasi yang akan berlangsung. Terlebih, dari tiga pasang calon yang telah mendaftar, setidaknya terdapat 1,5 juta berkas yang harus diverifikasi. "Petugas yang melakukan verifikasi di lapangan akan kesulitan karena harus memverifikasi jumlah pendukung calon independen secara manual," kata anggota Panwaslu DKI Ramdansyah di Jakarta, Minggu (12/2).

Menurut dia, salah satu cara yang bisa dilakukan oleh Panwaslu untuk menekan kemungkinan adanya permainan angka pendukung saat verifikasi di tingkat kelurahan berlangsung, pihaknya akan terus meminta rekap dari tingkat provinsi, kotamadya, dan kecamatan secara keseluruhan.

Ramdansyah menambahkan, tidak adanya petugas Panwaslu yang diturunkan hingga tingkat kelurahan tentu akan menyulitkan pengawasan di lapangan selama proses verifikasi berlangsung. "Proses verifikasi di tingkat kelurahan ini pun tergantung sumber daya manusia yang mengerjakannya. Para verifikator harus teliti membuktikan keaslian dari berkas data pendukung yang diserahkan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Juri Ardiantoro mengatakan, disetiap kelurahan yang ada di Jakarta diterjunkan enam orang untuk melakukan verifikasi. Pihaknya juga membuka kesempatan kepada masyarakat untuk membantu pengawasan. pihaknya membuka seluas-luasnya hasil verifikasi kepada publik. Sehingga semuanya bisa melihat dan tidak ada keraguan.

"Masyarakat bisa ikut mengawasi, tapi dipilih yang memenuhi kriteria dan memiliki kemampuan. Kami akan buka seluruh prosesnya, dari Panwaslu, Parpol, masyarakat, dan semuanya. Kami janji takkan ada yang ditutup-tutupi. Masyarakat tentu akan dilibatkan untuk mengawasi proses verifikasi ini," tandas Juri.(bjc/irw/biz)


 
Berita Terkait Panwaslu
 
Panwaslu Aceh Utara Minta Parpol Tertibkan Alat Peraga Kampanye
 
Panwaslu Aceh Utara Sosialisasikan Gerakan Sejuta Relawan
 
Ratusan Atributnya Dirusak, PNA Laporkan ke Panwaslu
 
Sejuta Pengawas Pemilu Dilaunching
 
November, Panwaslu Aceh Utara Tindaklanjuti PKPU No 15/2013
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
SOKSI Dukung Airlangga Hartarto Memimpin Kembali Partai Golkar Periode 2019-2024
Komisi II DPRD Kaltim Konslutasi ke Kementrian ESDM
Kapolda Targetkan Ada Perwakilan Putra Putri Gorontalo Diterima di AKPOL
First Travel: Aset-aset Dirampas Negara, Pengacara Korban: 'Ini Uang Jamaah, Kok Jadi Tidak Ada Solusi?'
Palestina Kecam AS Soal Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Ancaman Keamanan dengan Terapkan 'Hukum Rimba'
Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?
Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]