Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Angket KPK
Pansus Angket Tekankan KPK Taat Sistem Nasional Apartur Negara
2017-08-28 08:54:20

Ilustrasi. Gedung baru KPK.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Menanggapi kritik yang dilontarkan Indonesian Corruption Watch (ICW) tentang kinerja Pansus selama ini, Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa menanggapi santai suara LSM ini. Selama ini Pansus Angket KPK sudah bekerja sesuai dengan undang-undang.

Pansus akan tetap fokus pada tujuan evaluasi kinerja KPK. Agun menekankan agar KPK taat pada sistem nasional aparatur negara. Ia juga menyampaikan, melalui data dan fakta yang telah dimiliki Pansus, diharapkan ke depan tercipta suatu lembaga antirasuah yang benar dalam sistem hukum nasional yang berpucuk pada peraturaan UUD 1945. Selain itu, pemberantasan korupsi harus mengacu pada hak asasi manusia.

"Taat pada aturan hukum dan HAM dalam menjalankan kewenangannya. SDM juga harus patuh dan taat dengan sistem nasional apartur negara yang didukung anggaran dan teraudit, serta terukur kinerjanya," papar Agun dalam rilisnya kepada Parlementaria, Senin (28/8).

Dia juga menjelaskan, Pansus akan terus bekerja sesuai jadwal dan tetap fokus dengan penyelidikan pada kinerja KPK, yang meliputi aspek kelembagaan, kewenangan, SDM, dan anggaran dalam tubuh lembaga antirasuah ini. Agun juga mempertanyakan, kewenangan yang sudah diberikan kepada KPK, apakah sudah sepadan dengan hasil yang didapat dan apakah sudah efektif atau belum.

"15 tahun sudah KPK bekerja memasuki dua dasawarsa reformasi, mana dan berapa uang negara yang diselamatkan, ke mana barang-barang rampasan dan sitaan, mana index prestasi pemberantasan korupsi dibanding negara-negara lain, yang kurang dari 10 tahun sudah selesai. Sementara kewenangan mereka jauh lebih terbatas hanya sebatas penyelidikan dan penyidikan," tanya Agun.

Hal lain yang juga akan menjadi sorotan Pansus adalah penetapan status justice collaborator (JC) terhadap tersangka dan narapidana yang kasusnya ditangani oleh KPK. Agun berharap, saat diundang Pansus, Pimpinan KPK dapat hadir untuk menjawab semua pertanyaan anggota Pansus, sehingga publik dapat mengetahui fakta sebenarnya atas temuan Pansus.

Pansus KPK memastikan akan tetap fokus dan tak akan terpengaruh dengan kritik yang dilontarkan Indonesian Corruption Watch (ICW) tentang kinerja Pansus selama ini. Pada konferensi persnya Ahad (27/8) lalu, ICW menyebutkan setidaknya enam kejanggalan ditemukan dari hasil kerja Pansus Hak Angket KPK.

Beberapa di antaranya pilihan orang yang dimintai informasi. Menurut ICW pilihan orang-orang itu subjektif hanya untuk mencari-cari kesalahan KPK. Pengkategorian ahli yang diundang juga dinilai menguntungkan Pansus. ICW menduga Pansus sengaja menebar ancaman dengan setidaknya 10 hoaks (berita palsu), salah satunya tudingan KPK punya rumah sekap. Padahal, itu adalah safe house.(eko/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Angket KPK
Pansus Angket DPR akan Panggil KPK Lagi
Pimpinan KPK Instruksikan Jajarannya Absen Penuhi Panggilan Pansus
Pansus Angket KPK Punya Banyak Temuan Signifikan dan Berharap Bisa Konsultasi dengan Presiden
Jimly Anjurkan MK Segera Keluarkan Putusan
Diancam Ketua KPK, Komisi III Akan Laporkan Agus Raharjo Ke Bareskrim
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta
Hak Angket DPR Segera Bergulir Atas Pengangkatan Iwan Bule
Polres Flores Timur Diduga Petieskan Kasus Tragedi Nimun Lema Anak Lamahala
Liburan Hari Ketiga Lebaran Ribuan Wisatawan Masih Padati Pantai Bira
Ketua MPR Harap Momen Idul Fitri Jadi Ajang Perkuat Persatuan di Tahun Politik
Habib Rizieq Berharap SP3 Serupa Bisa Diberikan Juga ke Ulama dan Aktivis 212
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta
Habib Rizieq Berharap SP3 Serupa Bisa Diberikan Juga ke Ulama dan Aktivis 212
Kapolri: Secara Umum Arus Mudik Sekarang Sudah Lancar dan Jauh Lebih Baik
Wartawan Tewas di Lapas, SPRI Desak Komnas HAM Bentuk Tim Pencari Fakta dan Libatkan Pers
Hasil Survey: Edy Rahmayadi - Musa Rahekshah Diprediksi Memenangkan Pilgubsu
Bergabung Ke Partai Berkarya, Inilah Pernyataan Politik Titiek Soeharto
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]