Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Papua
Panglima TNI: Tidak Boleh Ada Separatis Bersenjata
2017-11-14 19:37:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak boleh ada Separatis Bersenjata yang dibiarkan. Apabila ada Gerakan Separatis Bersenjata di dalam NKRI, itu urusan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pasti TNI akan bertindak apabila dengan cara persuasif tidak bisa.

Hal tersebut ditegaskan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo kepada wartawan usai acara Penyerahan Tanah yang berasal dari kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, di Aula Prona, lantai 7 Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), jalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (14/11).

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menjelaskan bahwa berdasarkan video yang telah beredar, dengan adanya korban penyiksaan warga sampai meninggal yang terjadi di Papua, itu dilakukan oleh Gerakan Separatis Bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM). "TNI dan Kepolisian berusaha semaksimal mungkin melakukan tindakan persuasif, dan menyiapkan langkah-langkah untuk tindakan emergency," ujarnya.

"TNI dan Kepolisian sudah menghimbau Gerakan Separatis Bersenjata di Papua, untuk menyerahkan diri, tapi sampai sekarang belum ada yang menyerahkan diri, dan kita akan tetap berusaha terus sampai berhasil," tutur Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Sementara itu dalam sambutannya pada acara Penyerahan Tanah yang berasal dari kegiatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan terima kasih dan penghargaan karena TNI telah menerima Sertifikat Tanah terlantar dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Pada kesempatan tersebut Panglima TNI menjelaskan bahwa tanah tersebut akan dijadikan daerah-daerah latihan TNI dan harus disyukuri bersama, walaupun yang diberikan tanah terlantar, tetapi ini sangat bermanfaat. "Permasalahan TNI adalah tempat-tempat latihan, dimana tanah semakin hari semakin menyempit dikarenakan pertumbuhan penduduk di bumi yang semakin besar jumlahnya," ungkapnya.

"TNI selalu menggunakan tempat latihan di daerah-daerah yang kosong. Tidak ada tanah masyarakat yang dijadikan tempat latihan. Setelah dibuat markas tempat latihan, daerah tersebut menjadi berkembang menjadi pusat perekonomian baru," tutur Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Lebih lanjut Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan bahwa bekas Markas-Markas Belanda yang saat ini menjadi Markas-Markas TNI adalah tempat-tempat jalur logistik. "Dalam waktu dekat, kami akan laporkan kepada Menteri ATR / BPN Dr. Sofyan Djalil dan Presiden RI Ir. Joko Widodo tentang gelar Markas TNI yang disesuaikan dengan program pemerintah, untuk memajukan sentra-sentra ekonomi baru di seluruh Indonesia," katanya.

Dalam acara tersebut, TNI menerima Sertifikat Hak Pakai Hasil Pendayagunaan Tanah Terlantar Untuk Latihan Perang seluas 40 Ha diserahkan kepada TNI AD, untuk keperluan pembangunan Batalyon Armed 76 MM/Tarik Kodam III/Slw, untuk latihan perang di Desa Seuseupan, Desa Cikembang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.(TNI/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Papua
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pengamat: UU MD3 Larangan Kritik, Negara Berpotensi 'Hancur Lebur'
TNI Gadungan Ditangkap karena Tipu Gadis Jutaan Rupiah
Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP
Forum Jurnalis Muslim Bakal Latih Relawan MRI se-Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Dilaporkan ke Polda Metro atas Penutupan Jalan Jatibaru Tanah Abang
Pencarian dan Evakuasi Korban Longsor Brebes Terus Dilakukan Tim SAR Gabungan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP
Yusril Ihza Mahendra: PBB Siap Hadapi Sidang Bawaslu, Jumat 23 Feb 2018
Fahri Hamzah: Masyarakat Tak Perlu Takut Kritik DPR
DPR Minta Freeport Penuhi Kewajiban Divestasi dan Patuhi Kesepakatan
Pemerintah Hentikan Sementara Seluruh Pekerjaan Konstruksi Layang
Tommy Soeharto Kritik Pemerintahan Jokowi Soal Utang Membengkak
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]