Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
TNI
Panglima TNI: TNI Harus Mampu Merespon Ancaman Kontemporer
2018-01-24 21:28:15

JAKARTA, Berita HUKUM - Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus bergerak cepat untuk mentransformasi diri menjadi suatu organisasi yang profesional, modern, tangguh, berjiwa satria, militan dan loyal yang disertai kemanunggalan dengan rakyat, sehingga mampu merespon dan menyikapi berbagai bentuk ancaman kontemporer yang mengemuka saat ini dan kedepan.

Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., saat membuka Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (Rapim TNI) Tahun 2018, di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (24/1).

Selanjutnya, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa dinamika perubahan strategis yang sedemikian cepat telah menghadirkan berbagai bentuk ancaman kontemporer yang bersifat asimetris proxy dan hibrida yang semakin mengemuka dan sulit diprediksi.

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, tema Rapim TNI Tahun 2018 "Dengan Dilandasi Jiwa Kesatria Militan, Loyal, Profesional, Modern dan Kemanunggalan Dengan Rakyat, TNI Siap Melaksanakan Tugas Pokok", sangatlah tepat dan sejalan dengan fenomena global yang menghadirkan berbagai bentuk ancaman nyata yang sedemikian sulit diprediksi.

Dihadapan 253 peserta Rapim TNI yang terdiri dari 55 pejabat Mabes TNI, 54 pejabat TNI AD, 43 pejabat TNI AL, 28 pejabat TNI AU dan 73 pejabat di luar struktur TNI, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menuturkan bahwa Rapat Pimpinan TNI tahun 2018 merupakan kelanjutan Rapat Pimpinan TNI- Polri tahun 2018 yang telah dilaksanakan tanggal 23 Januari 2018.

"Banyak hal penting dan strategis dari deskripsi berbagai materi pembekalan yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden RI Ir. Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden, para Menteri Kabinet Kerja, Kapolri dan Kepala Badan serta Kelembagaan lainnya," ungkapnya.

Panglima TNI menyampaikan bahwa berbagai hal tersebut tentunya perlu di respon dan disikapi melalui pemikiran yang cerdas, kreatif dan inovatif serta lebih adaptif melalui optimalisasi peran TNI yang tentunya perlu dirumuskan bersama formulasi efektif, yang mampu menjawab tuntutan dan tantangan tugas TNI saat ini dan kedepan.

Di sisi lain sambutannya, Panglima TNI mengatakan bahwa hal mendasar yang substansial untuk dicermati secara cerdas dan bijak dalam menyongsong tahun politik ini yaitu pentingnya mewujudkan soliditas dan sinergitas TNI-Polri beserta seluruh stakeholderlainnya. "Hal ini untuk mendukung suksesnya Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 serta terjaganya integritas NKRI," tegasnya.

Mengakhiri sambutannya, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto berharap para peserta Rapim TNI dapat menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk menguatkan jalinan komunikasi yang harmonis, guna menyamakan persepsi dalam bekerja sama dan kerja bersama serta memantapkan soliditas dan profesionalitas TNI untuk lebih optimal dalam mendukung efektivitas pencapaian tugas pokok TNI di tahun politik ini.(TNI/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait TNI
TNI Harus Miliki Arah Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Negara
Panglima TNI: Pegang Teguh Sifat Satria dalam Melaksanakan Tugas
Pulau Morotai Berhasil Dikuasai TNI
Asops Kasau Tinjau Kesiapan Latihan PPRC TNI 2018 Wilayah Morotai
Panglima TNI Resmikan Empat Satuan Baru TNI di Sorong
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan
Visa Temukan Fakta-Fakta Baru Perilaku Orang Indonesia dalam Pembayaran
Trilogi Pembangunan, Panduan Partai Berkarya Membangun Indonesia
Komisi VII Desak Ditjen Minerba Evaluasi Izin Ekspor Pertambangan
Komisi VIII: Rekomendasi 200 Mubalig Seharusnya Dihentikan
RUU Antiterorisme Disahkan Paripurna DPR
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan
RUU Antiterorisme Disahkan Paripurna DPR
4 Pelaku Pembobol Kantor Pegadaian 3 kali Ditangkap, 1 Tewas Ditembak
Kasus Video Viral Dugaan Penghinaan ke Presiden oleh Anak RJ Tetap Berproses
Polda Metro Jaya Musnahkan Barbuk Sabu 239 Kg dan Ekstasi 30.000 Butir
JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]