Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
TNI
Panglima TNI: Kemanunggalan TNI-Rakyat Harus Diimplementasikan
2019-01-31 07:19:30

JAKARTA, Berita HUKUM - Kemanunggalan TNI dengan rakyat tidak boleh hanya sekedar jargon tanpa makna atau bahkan tanpa implementasi. Penguatan fungsi teritorial TNI harus mampu menterjemahkan kemanunggalan tersebut menjadi program dan kegiatan yang membumi, mendekatkan diri ke masyarakat, sehingga tercipta simbiosis mutualisme yang sempurna antara TNI dan rakyat.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. pada pembukaan Rapim TNI Tahun 2019, dengan tema "Dilandasi Profesionalisme, Loyalitas dan Kemanunggalan Dengan Rakyat, TNI Siap Melaksanakan Tugas Pokok," yang diikuti 277 peserta, bertempat di GOR Ahmad Yani Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (30/1).

Dikatakan pula bahwa Babinsa sebagai ujung tombak harus mendapat pembekalan sesuai dengan kondisi demografi masyarakatnya. Daerah industri, perdagangan, pertanian ataupun daerah nelayan berbeda karakteristiknya dan Babinsa harus memiliki kemampuan yang sesuai. "Tugas kita untuk menyiapkan termasuk dalam hal kontra radikalisme, deradikalisasi dan penanaman nilai kebangsaan. Saya bangga dengan Babinsa yang kreatif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakatnya. Tapi sekali lagi tugas kitalah untuk menyiapkan mereka," terangnya.

"Dengan rekonstruksi profesionalisme dan reafirmasi loyalitas serta reaktualisasi kemanunggalan TNI dengan rakyat, maka kita tidak hanya akan siap melaksanakan tugas pokok, tetapi juga tugas-tugas lainnya hingga tuntas dan sukses," kata Panglima TNI.

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, tema Rapim TNI tahun 2019 sejalan dengan mengemukanya fenomena global dan disrupsi di berbagai bidang yang harus dihadapi dan diantisipasi. Meskipun saat ini kita berada di masa damai, tetapi kita tidak boleh terlena karena berbagai jenis ancaman berada di sekitar kita. "Ancaman itu dapat muncul tiba-tiba dan bertubi-tubi, mencuat secara eskalatif sampai pada level nasional bahkan menarik perhatian global, dan bercampur atau mixed dengan fenomena ancaman lain. Fenomena VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) adalah gambaran yang paling tepat tentang kondisi saat ini," jelasnya.

"TNI adalah alat negara yang memiliki tugas pokok menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI serta menghadapi segala ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Tugas pokok TNI sebagai garda terdepan pertahanan negara hanya dapat dicapai melalui profesionalisme dalam bidang tugas, loyalitas tegak lurus tanpa reserve dan sinkronisasi energi TNI bersama segenap rakyat dalam arti luas," tuturnya.

Mengakhiri sambutannya, Panglima TNI berharap para peserta Rapim TNI dapat menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, untuk menyampaikan berbagai ide dan gagasan cerdas demi kemajuan TNI. "Manfaatkan forum Rapim ini untuk menguatkan jalinan komunikasi yang harmonis, guna menyamakan persepsi dan memantapkan soliditas serta profesionalitas TNI sehingga kedepan kita akan lebih optimal lagi dalam mendukung efektivitas pencapaian tugas pokok TNI," tutupnya.

Rapim TNI Tahun 2019 ini direncanakan berlangsung selama dua hari, tanggal 30-31 Januari 2019 dan merupakan kelanjutan dari Rapim TNI-Polri yang sudah berlangsung tanggal 29 Januari di Auditorium STIK-PTIK Polri, Jl. Tirtayasa Raya No. 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.(TNI/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait TNI
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
BW: Keterangan Saksi Anas 02 dan Anas 01 Sama
Petani Plasma Sawit Minta Menko Maritim Membantu Hapus Pungutan Ekspor CPO
Jepang dan Indonesia Jalin MoC di Bidang Ketenagakerjaan
Ternyata, Jokowi Pernah Teken PP Peraturan Anak Perusahaan BUMN Sama dengan BUMN
MK akan Percepat Putusan Sengketa Pilpres Menjadi Kamis 27 Juni
BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Petani Plasma Sawit Minta Menko Maritim Membantu Hapus Pungutan Ekspor CPO
BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator
Said Didu: Butuh Semangat Kepahlawanan Menjadi Saksi Sidang PHPU di MK
Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]