Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Pendidikan
PRM Akan Beri Masukan ke DPR Terkait RUU Pesantren dan Pendidikan Agama
2018-11-15 15:01:16

Rinto Wardana saat menjadi pembicara dalam Talk Show mengkritisi rancangan undang-undang pesantren dan pendidikan agama.(Foto: BH /amp)
JAKARTA, Berita HUKUM - Presidium Rakyat Menggugat (PRM) berencana akan memberikan masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, khususnya untuk Komisi DPR yang memunculkan Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Agama.

Pasalnya, rancangan undang-undang yang akan mengatur tata cara pola pendidikan agama tersebut, tidak layak untuk diterapkan. PRM beralasan bahwa undang-undang itu tidak mewakili nilai-nilai kebebasan beragama di Indonesia, dan cenderung melecehkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 29.

Berikut isi pasal 29 UUD 1945 yakni tentang Kebebasan Beragama. (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

"Didalam rancangan itu ada upaya mengatur, menyamakan persepsi agama dalam satu undang-undang, seluruh agama diatur disitu, bahkan pasal-pasal nya pun diatur sama, bunyi pun hampir sama semua. Padahal secara tata ibadah masing-masing aliran itu beda-beda," kata Rinto Wardana, salah satu pembicara dalam diskusi (Talk Show) yang digelar PRM, di Hotel Neo+, Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu malam (14/11).

Rinto menilai, ada persepsi yang tidak dipahami dalam hal keagamaan termasuk pendidikan agama pada rancangan undang-undang itu, dan dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan baru.

"Seperti maksudnya sekolah minggu itu apa, maksudnya katekisasi (istilah bagi agama Kristen) itu apa, kan nga sama mempersepsikan katekisasi itu untuk agama lain, ada yang Katholik, atau lembaga pendidikan dini atau lainnya," ujarnya.

Selain itu, Rinto menyayangkan, proses pembahasan rancangan undang-undang pesantren dan pendidikan agama, tidak melibatkan lembaga keagamaan dan perwakilan, khususnya bagi umat Kristiani.

"Karena dalam proses rancangan undang-undang ini, seakan-akan lembaga keagamaan tidak dilibatkan sama sekali. Mereka bikin aturan main sendiri. Terutama untuk yang Kristen, tentang Katekisasi itu seperti apa. Mereka seolah membuat sendiri, pemahaman mereka sendiri. Padahal, ada hal penting yang perlu diperhatikan tentang apa itu Katekisasi, apa itu sekolah minggu," kata Rinto yang juga sebagai pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Republik Keadilan.

"Ini kan ngaco. Ini bukan undang-undang, dan disebut peraturan ya tidak juga," lugasnya.

Disamping itu, kata Rinto, rencananya teman-teman di PRM, setelah diskusi ini, juga akan menyurati Fraksi DPR, terutama kepada komisi yang akan memunculkan RUU ini.

"Kita akan surati dan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan mereka. Kita berharap mereka mau mendengarkan kita, bahwa masukkan-masukkan kita ini sangat penting, masukan-masukan kita ini hasil pemikiran dari berbagai kalangan," ujarnya.

"Hasil dari diskusi ini, akan menjadi rekomendasi dan kita sampaikan kepada mereka pada saat RDP, bahwa ada pandangan-pandangan kami dari hasil diskusi, dari berbagai kalangan, baik dari perwakilan umat Katholik, Kristen dan lainnya. Karena hal ini sangat bertentangan dengan umat Kristiani," tandasnya.(bh/amp)

Share : |

 
Berita Terkait Pendidikan
Keberlangsungan SMK Ma'arif Kaur Butuh Perhatian Pemerintah dan Warga NU
Dana Hibah Kemdikbud Rp2,5 Milyar ke SMK IT Kaur Tuai Pertanyaan Masyarakat
RUU Pesantren dan Pendidikan Agama Harus Dikawal Khusus
PRM Akan Beri Masukan ke DPR Terkait RUU Pesantren dan Pendidikan Agama
Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto Kini Menyandang Gelar Magister Hukum
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei
Dompet Dhuafa Benarkan 3 Tim Medis Serta 2 Mobil Diamuk Oknum Polisi
Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh
Rekam Aksi Beringas Brimob Saat demo, Wartawan CNN Dianiaya
Korban Aksi 21/22 Mei, Anies Baswedan: Enam Orang Meninggal Dunia
FPI: Ada Pihak Ketiga Yang Ingin Mengadu Domba
Untitled Document

  Berita Utama >
   
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei
Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?
Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan
Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan
Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]