Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Pendidikan
PRM Akan Beri Masukan ke DPR Terkait RUU Pesantren dan Pendidikan Agama
2018-11-15 15:01:16

Rinto Wardana saat menjadi pembicara dalam Talk Show mengkritisi rancangan undang-undang pesantren dan pendidikan agama.(Foto: BH /amp)
JAKARTA, Berita HUKUM - Presidium Rakyat Menggugat (PRM) berencana akan memberikan masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, khususnya untuk Komisi DPR yang memunculkan Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Agama.

Pasalnya, rancangan undang-undang yang akan mengatur tata cara pola pendidikan agama tersebut, tidak layak untuk diterapkan. PRM beralasan bahwa undang-undang itu tidak mewakili nilai-nilai kebebasan beragama di Indonesia, dan cenderung melecehkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 29.

Berikut isi pasal 29 UUD 1945 yakni tentang Kebebasan Beragama. (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

"Didalam rancangan itu ada upaya mengatur, menyamakan persepsi agama dalam satu undang-undang, seluruh agama diatur disitu, bahkan pasal-pasal nya pun diatur sama, bunyi pun hampir sama semua. Padahal secara tata ibadah masing-masing aliran itu beda-beda," kata Rinto Wardana, salah satu pembicara dalam diskusi (Talk Show) yang digelar PRM, di Hotel Neo+, Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu malam (14/11).

Rinto menilai, ada persepsi yang tidak dipahami dalam hal keagamaan termasuk pendidikan agama pada rancangan undang-undang itu, dan dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan baru.

"Seperti maksudnya sekolah minggu itu apa, maksudnya katekisasi (istilah bagi agama Kristen) itu apa, kan nga sama mempersepsikan katekisasi itu untuk agama lain, ada yang Katholik, atau lembaga pendidikan dini atau lainnya," ujarnya.

Selain itu, Rinto menyayangkan, proses pembahasan rancangan undang-undang pesantren dan pendidikan agama, tidak melibatkan lembaga keagamaan dan perwakilan, khususnya bagi umat Kristiani.

"Karena dalam proses rancangan undang-undang ini, seakan-akan lembaga keagamaan tidak dilibatkan sama sekali. Mereka bikin aturan main sendiri. Terutama untuk yang Kristen, tentang Katekisasi itu seperti apa. Mereka seolah membuat sendiri, pemahaman mereka sendiri. Padahal, ada hal penting yang perlu diperhatikan tentang apa itu Katekisasi, apa itu sekolah minggu," kata Rinto yang juga sebagai pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Republik Keadilan.

"Ini kan ngaco. Ini bukan undang-undang, dan disebut peraturan ya tidak juga," lugasnya.

Disamping itu, kata Rinto, rencananya teman-teman di PRM, setelah diskusi ini, juga akan menyurati Fraksi DPR, terutama kepada komisi yang akan memunculkan RUU ini.

"Kita akan surati dan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan mereka. Kita berharap mereka mau mendengarkan kita, bahwa masukkan-masukkan kita ini sangat penting, masukan-masukan kita ini hasil pemikiran dari berbagai kalangan," ujarnya.

"Hasil dari diskusi ini, akan menjadi rekomendasi dan kita sampaikan kepada mereka pada saat RDP, bahwa ada pandangan-pandangan kami dari hasil diskusi, dari berbagai kalangan, baik dari perwakilan umat Katholik, Kristen dan lainnya. Karena hal ini sangat bertentangan dengan umat Kristiani," tandasnya.(bh/amp)


 
Berita Terkait Pendidikan
 
Hari Pendidikan Nasional: Enos Ajak Semua Pihak Sinergi Majukan Pendidikan OKU Timur
 
Mahasiswa Fisika Soroti Pemilihan Ketua Umum HIMAFI dan Dugaan Pungli di Kampus UNG
 
Eduart Wolok: 'Saya Tidak Rela UNG Diobok-Obok, Saya Tidak akan Tinggal Diam'
 
Rektor Eduart Wolok Tutup Musyawarah Kerja Universitas Gorontalo
 
Butuh Kajian Lebih Dalam Memakai E-voting pada Pemilihan Presiden BEM UNG
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
BP2MI Serahkan 415 Pengaduan Kasus ABK ke Bareskrim Polri
Putusan Sidang Rakyat: UU Minerba Harus Batal Demi Hukum untuk Keselamatan dan Kedaulatan Rakyat
Jaringan 41 Kg Sabu Divonis Hukuman Mati, Tidak Ada Pertimbangan Meringankan
Penangkapan DPO Nurhadi Jadi Pintu Pemberantasan Mafia Peradilan
Layanan Dibuka Kembali, Polri Beri Dispensasi Waktu Perpanjangan SIM Bagi Masyarakat Sampai 29 Juni 2020
Presiden AS Donald Trump Ancam akan Kerahkan Militer untuk Memadamkan Kerusuhan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Layanan Dibuka Kembali, Polri Beri Dispensasi Waktu Perpanjangan SIM Bagi Masyarakat Sampai 29 Juni 2020
Lakukan Pembatalan Pemberangkatan Haji 2020 Sepihak, Menag dinilai 'Offside'
Polisi Sita 15,6 Gram Ganja dari Tangan Artis Berinisial DS
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur
Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal
Polri Siap Masifkan Protokol New Normal
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]