Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Ormas
PP Persatuan Islam Pertegas Kedudukan Hukum
2017-08-21 09:13:33

Ilustrasi. Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Jl. Merdeka Barat no 6 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas), Selasa (15/8). Sidang perkara Nomor 49/PUU-XV/2017 beragendakan perbaikan permohonan.

Pemohon adalah Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum PP Persis Jeje Jaenudin. Pemohon memperbaiki kedudukan hukum terkait Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) PP Persis sesuai saran Hakim Konstitusi Suhartoyo pada sidang pemeriksaan pendahuluan.

"Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tentang Persatuan Islam sebagaimana ormas-ormas Islam yang lain asasnya adalah Islam. Karena Perppu itu memuat adanya frasa mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila," kata Jeje.

Sebagaimana diketahui, Pemohon menguji Pasal 59 ayat (4) huruf c Perppu Ormas yang berbunyi, "menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran ataupaham yang bertentangan dengan Pancasila". Selain itu, Pemohon menguji Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), Pasal 82A Perppu Ormas.

Dalam sidang pendahuluan, Pemohon mendalilkan bahwa norma Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 62 ayat (3) Perppu Ormas dinilai sebagai bentuk kemunduran demokrasi di negara hukum. sebab, Perpu tersebut telah menghilangkan peran pengadilan dalam upaya pembubaran organisasi masyarakat. Hilangnya peran pengadilan dalam upaya pembubaran organisasi masyarakat merupakan pelanggaran yang nyata terhadap salah satu prinsip pokoknegara hukum yakni due process of law.

Pemohon juga mendalilkan muatan hukum dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a Perppu Ormas maupun dalam penjelasannya merupakan bentuk aturan yang membatasi hak-hak konstitusional seorang warga negara dalam menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya serta dalam mengeluarkan pendapat.

Di samping itu menurut Pemohon, penafsiran "paham yang bertentangan dengan Pancasila" secara tunggal akan menyebabkan pemerintah dapat membubarkan ormas manapun yang dianggap bertentangan dengan Pemerintah. Hal itu menyebabkan pemerintah berpotensi melakukan upaya abuse of power dalam menjalankan negara sehingga mengancam hak-hak konstitusional warganya untuk berserikat dan berkumpul.

Hal lainnya, Pemohon menilai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82A Perppu Ormas telah memberikan ketidakpastian hukum. Sebab, pasal tersebut mengatur setiap anggota dan pengurus ormas yang secara tidak langsung melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 59 dapat dikenakan hukuman pidana. Padahal, menurut Pemohon, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan pembuktian.

Pemohon berpendapat muatan hukum pada Pasal 59, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 82A Perppu Ormas merupakan ruh dan inti dari Perppu a quo. Pemohon berkesimpulan, Perppu a quo layak untuk dibatalkan seluruhnya sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.(Nano TresnaArfana/lul/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Ormas
Ahli: Perppu Ormas Multitafsir
Uji Perpu Ormas: HTI Klaim Tak Pernah Diberi Peringatan oleh Pemerintah
Pemohon Uji Perppu Ormas Pertegas Permohonan
PP Persatuan Islam Pertegas Kedudukan Hukum
Sejumlah Ormas Islam Uji UU Ormas
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Ini Hoax, Kepala BNPB: Gunung Agung Belum Meletus, Bali Masih Aman
Muhajir Mengapresiasi Putusan MK terkait Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Sufmi Dasco Ahmad: Komunisme Harus Diwaspadai
Panglima TNI: Jaga Terus Amanah Dan Kepercayaan Rakyat
Terkait Pemutaran Film G30S PKI Berikut Tanggapan Ketum Muhammadiyah
Formappi Usul Buat Kajian Urgensi Pembangunan Gedung DPR RI
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Muhajir Mengapresiasi Putusan MK terkait Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Terkait Pemutaran Film G30S PKI Berikut Tanggapan Ketum Muhammadiyah
Polisi Berhasil Menangkap Pelaku Pembunuh Dini di Apartemen Laguna Pluit
Aktivis 98 Dukung Usul Panglima TNI Nobar Film G30S/PKI
Polri dan Ditjen Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 5 Konteiner Miras Senilai 26,3 Miliar
Peredaran PCC, Pemerintah Kecolongan Lagi, Aktor Intelektual Pengedar PCC Harus Diungkap
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]