Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Ormas
PP Persatuan Islam Pertegas Kedudukan Hukum
2017-08-21 09:13:33

Ilustrasi. Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Jl. Merdeka Barat no 6 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas), Selasa (15/8). Sidang perkara Nomor 49/PUU-XV/2017 beragendakan perbaikan permohonan.

Pemohon adalah Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum PP Persis Jeje Jaenudin. Pemohon memperbaiki kedudukan hukum terkait Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) PP Persis sesuai saran Hakim Konstitusi Suhartoyo pada sidang pemeriksaan pendahuluan.

"Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tentang Persatuan Islam sebagaimana ormas-ormas Islam yang lain asasnya adalah Islam. Karena Perppu itu memuat adanya frasa mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila," kata Jeje.

Sebagaimana diketahui, Pemohon menguji Pasal 59 ayat (4) huruf c Perppu Ormas yang berbunyi, "menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran ataupaham yang bertentangan dengan Pancasila". Selain itu, Pemohon menguji Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), Pasal 82A Perppu Ormas.

Dalam sidang pendahuluan, Pemohon mendalilkan bahwa norma Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 62 ayat (3) Perppu Ormas dinilai sebagai bentuk kemunduran demokrasi di negara hukum. sebab, Perpu tersebut telah menghilangkan peran pengadilan dalam upaya pembubaran organisasi masyarakat. Hilangnya peran pengadilan dalam upaya pembubaran organisasi masyarakat merupakan pelanggaran yang nyata terhadap salah satu prinsip pokoknegara hukum yakni due process of law.

Pemohon juga mendalilkan muatan hukum dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a Perppu Ormas maupun dalam penjelasannya merupakan bentuk aturan yang membatasi hak-hak konstitusional seorang warga negara dalam menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya serta dalam mengeluarkan pendapat.

Di samping itu menurut Pemohon, penafsiran "paham yang bertentangan dengan Pancasila" secara tunggal akan menyebabkan pemerintah dapat membubarkan ormas manapun yang dianggap bertentangan dengan Pemerintah. Hal itu menyebabkan pemerintah berpotensi melakukan upaya abuse of power dalam menjalankan negara sehingga mengancam hak-hak konstitusional warganya untuk berserikat dan berkumpul.

Hal lainnya, Pemohon menilai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82A Perppu Ormas telah memberikan ketidakpastian hukum. Sebab, pasal tersebut mengatur setiap anggota dan pengurus ormas yang secara tidak langsung melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 59 dapat dikenakan hukuman pidana. Padahal, menurut Pemohon, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan pembuktian.

Pemohon berpendapat muatan hukum pada Pasal 59, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 82A Perppu Ormas merupakan ruh dan inti dari Perppu a quo. Pemohon berkesimpulan, Perppu a quo layak untuk dibatalkan seluruhnya sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.(Nano TresnaArfana/lul/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Ormas
Alumni UI Menggugat, Setelah Perppu Ormas Disahkan: Adakah Kebebasan Rakyat?
Refly Harun: Isi Perppu Yang Disetujui Menjadi UU Ormas Sangat Berbahaya
Pemerintah Harus Perlakukan Ormas Sebagai Komponen Bangsa
Gerindra: Ada Beberapa Aturan Janggal dalam UU Ormas
Fraksi Partai Demokrat DPR RI Resmi Serahkan Usulan Revisi UU Ormas
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Polri dan Bea Cukai Membongkar Penyelundupan 600.000 Butir Pil Ekstasi
Program KUBE Butuh Penasihat Usaha
MKD DPR Tetap Akan Memproses Setya Novanto
Setelah 37 Tahun Berkuasa, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe Mundur
Aparat Hukum Harus Buktikan Kasus Transfer Standard Chartered Rp19 Triliun
Yocie Gusman Plt Direktur Utama BJB Syariah Ditetapkan Tersangka
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polri dan Bea Cukai Membongkar Penyelundupan 600.000 Butir Pil Ekstasi
Setelah 37 Tahun Berkuasa, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe Mundur
Dipindahkan dari RSCM ke Rutan KPK, Setnov Pakai Rompi Orange dan Kursi Roda
Gubernur DKI Jakarta Gelar Apel Operasi Siaga Ibukota
Kasau: Indonesia Jaya Expo 2017 Kenalkan TNI AU Lebih Dekat dengan Masyarakat
Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Tolak Reklamasi Selamanya
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]