Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Israel
PM Israel Benjamin Netanyahu dan Istrinya Terbelit Kasus Korupsi
2017-09-10 23:56:49

Sara Netanyahu diduga menggunakan dana negara untuk acara makan malam dan memesan makanan.(Foto: Istimewa)
ISRAEL, Berita HUKUM - Istri perdana menteri Israel, Sara Netanyahu, sudah mendapat informasi bahwa dia mungkin akan didakwa oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan penyalahgunaan dana negara.

Dia dituduh menggunakan dana negara untuk kepentingan pribadi, seperti makan malam dan pesanan makanan senilai 359.000 shekel (mata uang Israel) atau sekitar Rp1,3 miliar.

Sehari sebelum pengumuman Jaksa Agung, Avichai Mandelblit, Jumat (08/09), perdana menteri sudah membantah berita-berita di media lewat halaman Facebook bahwa 'semua klaim atas Sara Netanyahu tidak masuk akal dan akan terbukti tidak berdasar'.

Masih belum jelas dampak politik dari pengumuman tersebut atas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang juga sedang menghadapi penyelidikan atas dua kasus dugaan korupsi.

Yang pertama, yang dikenal dengan Kasus 1000, terkait dengan hadiah-hadiah yang diduga diterima perdana menteri dan keluarganya dari sekelompok pengusaha.

Israel, Netanyahu, Sara
REUTERS
Kemungkinan dakwaan atas Sara Netanyahu diumumkan saat suaminya sedang diperiksa untuk dua dugaan korupsi.

Sedangkan Kasus 2000 menyangkut upaya-upaya PM Netanyahu untuk menjamin peliputan yang positif oleh sebuah surat kabar Israel.

Tuduhan yang dibantah tegas oleh Netanyahu yang sudah menjabat sebagai perdana menteri selama 11 tahun dalam empat masa jabatan.

Sementara kasus yang menyangkut istrinya -yang menurut Kementerian Kehakiman sebagai 'skandal pemesanan makanan'- bersumber dari upaya Sara dan seorang asisten yang diduga memberi kesan seolah-olah tidak ada koki di kediaman resmi perdana menteri pada masa 2010-2013.

Padahal, menurut Kementerian Kehakiman, ada juru masak yang bertugas.

Dengan alasan tidak adanya koki maka bisa diperoleh dana negara untuk penyediaan makanan dari luar, yang memang ditanggung jika tidak ada koki, seperti tertulis dalam pernyataan Kementerian Kehakiman Israel.

"Dengan cara ini, ratusan makanan dari beberapa restoran dan koki senilai 359.000 shekel diterima dari negara secara curang."

Kepemimpinan PM Netanyahu -dengan dukungan Partai Likud yang beraliran konservatif- saat ini relatif stabil di tengah perekonomian Israel yang menguat.

Ditambah lagi dengan lemahnya saingan politik, maka seruan oposisi agar dia mengundurkan diri tampaknya tidak bergema kuat.(BBC/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Israel
Negara-negara Arab Kecam PM Benjamin Netanyahu Memperluas Kedaulatan Israel dengan Nencaplok Lembah Yordania
Kelompok Hizbullah Klaim Pesawat Tanpa Awak Israel Jatuh di Selatan Beirut
Polisi Israel Serukan PM Netanyahu Didakwa Kasus Penipuan dan Penyuapan
Menembak Mati Paramedis Razan Al Najjar, Israel Melanggar Hukum Internasional
PM Israel Benjamin Netanyahu dan Istrinya Terbelit Kasus Korupsi
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Hakim Kayat Didakwa Jaksa KPK Menerima Suap Rp 99 Juta
Presiden Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY
KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi dan Asistennya sebagai Tersangka
Ridwan Hisjam: Golkar Perlu Reformasi Jilid II
Badiklat Kejaksaan Gembleng Ratusan CPNS Menuju SDM Unggul
Korupsi Berkomplot Anggota DPRD Kaltim, KPADK Minta Jaksa Agung Periksa Kembali 6 Tersangka
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]