Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Kasus Century
PKS Vs KPK Perang Urat Syaraf, PKS Walk Out
Wednesday 05 Jun 2013 22:50:24

Fahri Hamzah dan Indra SH saat meninggalkan ruang rapat DPR RI Timwas Bank Century, Rabu (5/6).(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto (BW) dalam rapat Timwas Century, membuat penjelasan penyelesaian kasus Bank Century, namun dipahami lain oleh Anggota DPR RI yang hadir dalam rapat Timwas Century.

Bambang mengatakan, "kami memiliki tekad menyelesaikan kasus Century, kami gunakan penyelidikan, jangan menggunakan kata-kata hiperbola, ini hanya orang yang paham, yang satu frekuensi dengan kami," ujar Bambang, Rabu (5/6).

Fahri Hamzah menanggapi perkataan Bambang, ia mengatakan bahwa, "(BW) memilik konflik kepentingan terhadap semua kasus dan bila dia terus ngomong saya akan keluar dari ruangan ini," ujarnya.

"Saya boleh bodoh, namun saya bisa jadi lebih mulia, karena saya dipilih langsung oleh rakyat, dan saya akan keluar dari forum ini," tambahnya.

Namun pimpinan rapat, Shohibul Iman dari PKS mengizinkan Bambang untuk menjawab dan memberi waktu 5 menit untuk bicara, langkah selanjutnya Fahri Hamzah dan Indra dari Fraksi PKS keluar dari ruang sidang DPR RI.

Sementara Abraham Samad mengatakan bahwa sebagai pimpinan, tadi sebelum kami masuk ruangan ini, kami membagi tugas.

"Ada beberapa hal yang harus dijelaskan Bambang Widjojanto juga Pak Zulkarnain, bila saya semua yang mendominasi jawaban, itu tidak kolektif koligial, azas itu seperti hanya di Bank Indonesia sama saja, namun saya minta Bambang jangan ngomong panjang lebar," ujar Abraham Samad.

Sementara, Bambang Widjojanto kembali mengatakan bahwa, kami ingin apa yang kami kembangkan bukan agar KPK tidak ingin diawasi, tidak ada satu kata seolah-olah kami tidak ingin diawasi.

Sebelumnya dalam dua minggu terakhir ini, dalam surat kami disebutkan di point C, Penyidik telah koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terkait audit (BPK), terkait proses pemeriksan (KPK) harus di sinkron.

"Dan kami harus menyusun kontruksinya, tindak lanjutnya, dan kami konsultasi dengan (BPK) dan ada kesepahaman soal kerugian negara, seluruh hasil audit forensik untuk dijadikan dasar dakwaan," kata Bambang.

Sebelumnya Abraham Samad juga sempat bersitegang dengan Indra dan meminta Politisi PKS itu mencabut pernyataannya, yang akan menyeret Pimpinan KPK itu ke ruang Timwas Century.

Namun Indra berkilah bahwa, pernyataannya mengutip pernyataan sikap dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI), saat KPK tidak hadiri RDP, dan Indra menolak meminta ma'af.(bhc/put)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Kasus Century
Timwas Century Minta Pemerintah Serahkan Potensi Aset Yang Bisa Dikembalikan
Boediono: Car Saat Itu Rendah
Aksi Demo LAKI P 45 Meminta Boediono Buka-Bukaan Siapa Aktor Aktor Intelektual Century
Disidang Wapres Boediono Akui Bertemu Ketua KPK Antasari Azhar dan Chandra Hamzah
Jaksa KPK Akan Dalami Keterangan Saksi Century Boediono
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
UU Administrasi Pemerintahan Mewujudkan Pemerintahan Yang Good Governance?
KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
Prajurit TNI Renovasi Rumah Penduduk Miskin di Kediri
Tidak Ada ĎAuto Pilotí, Wapres Bantah Pemerintah Tidak Jalan
Pendiri Facebook Gunakan Bahasa Mandarin
Pemilik Saham PT Blue Bird Taxi Melaporkan OJK ke Ombudsman RI
Untitled Document

  Berita Utama >
   
KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
Menimbang Kualitas yang Berhak Menduduki Kursi Puncak Adhyaksa
Panda Nababan: Melibatkan KPK dan PPTAK Itu Ide Megawati Bukan dari Presiden Jokowi
Mengenal Lebih Dalam Tata Cara Pembentukan UU di DPR
NCID: Akibat Ulah Koalisi Jokowi, Kerja Anggota DPR Hanya Makan, Minum dan Ribut
Tak Mengaku Punya Hutang, Tapi Pernah Bayar Hutang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer | Buku Tamu

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]