Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Kasus Century
PKS Vs KPK Perang Urat Syaraf, PKS Walk Out
Wednesday 05 Jun 2013 22:50:24

Fahri Hamzah dan Indra SH saat meninggalkan ruang rapat DPR RI Timwas Bank Century, Rabu (5/6).(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto (BW) dalam rapat Timwas Century, membuat penjelasan penyelesaian kasus Bank Century, namun dipahami lain oleh Anggota DPR RI yang hadir dalam rapat Timwas Century.

Bambang mengatakan, "kami memiliki tekad menyelesaikan kasus Century, kami gunakan penyelidikan, jangan menggunakan kata-kata hiperbola, ini hanya orang yang paham, yang satu frekuensi dengan kami," ujar Bambang, Rabu (5/6).

Fahri Hamzah menanggapi perkataan Bambang, ia mengatakan bahwa, "(BW) memilik konflik kepentingan terhadap semua kasus dan bila dia terus ngomong saya akan keluar dari ruangan ini," ujarnya.

"Saya boleh bodoh, namun saya bisa jadi lebih mulia, karena saya dipilih langsung oleh rakyat, dan saya akan keluar dari forum ini," tambahnya.

Namun pimpinan rapat, Shohibul Iman dari PKS mengizinkan Bambang untuk menjawab dan memberi waktu 5 menit untuk bicara, langkah selanjutnya Fahri Hamzah dan Indra dari Fraksi PKS keluar dari ruang sidang DPR RI.

Sementara Abraham Samad mengatakan bahwa sebagai pimpinan, tadi sebelum kami masuk ruangan ini, kami membagi tugas.

"Ada beberapa hal yang harus dijelaskan Bambang Widjojanto juga Pak Zulkarnain, bila saya semua yang mendominasi jawaban, itu tidak kolektif koligial, azas itu seperti hanya di Bank Indonesia sama saja, namun saya minta Bambang jangan ngomong panjang lebar," ujar Abraham Samad.

Sementara, Bambang Widjojanto kembali mengatakan bahwa, kami ingin apa yang kami kembangkan bukan agar KPK tidak ingin diawasi, tidak ada satu kata seolah-olah kami tidak ingin diawasi.

Sebelumnya dalam dua minggu terakhir ini, dalam surat kami disebutkan di point C, Penyidik telah koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terkait audit (BPK), terkait proses pemeriksan (KPK) harus di sinkron.

"Dan kami harus menyusun kontruksinya, tindak lanjutnya, dan kami konsultasi dengan (BPK) dan ada kesepahaman soal kerugian negara, seluruh hasil audit forensik untuk dijadikan dasar dakwaan," kata Bambang.

Sebelumnya Abraham Samad juga sempat bersitegang dengan Indra dan meminta Politisi PKS itu mencabut pernyataannya, yang akan menyeret Pimpinan KPK itu ke ruang Timwas Century.

Namun Indra berkilah bahwa, pernyataannya mengutip pernyataan sikap dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI), saat KPK tidak hadiri RDP, dan Indra menolak meminta ma'af.(bhc/put)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Kasus Century
Diluncurkan, Buku Tim Sembilan Membongkar Skandal Century
Timwas Century Minta Pemerintah Serahkan Potensi Aset Yang Bisa Dikembalikan
Boediono: Car Saat Itu Rendah
Disidang Wapres Boediono Akui Bertemu Ketua KPK Antasari Azhar dan Chandra Hamzah
Jaksa KPK Akan Dalami Keterangan Saksi Century Boediono
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Lukisan Van Gogh yang Dicuri Telah Ditemukan di Italia
Hasil Tax Amnesty Signifikan, Pemerintah Jangan Langsung Senang
Aguan Bebas ke LN, Mahfud MD: Lalu Dimana Grand Corruption-nya Kasus Reklamasi?
Tidak Alami Kerugian Konstitusional, Gugatan OC Kaligis Tidak Dapat Diterima
Wahh, Peringkat Daya Saing RI Turun dari 37 ke 41, Ini PR yang Serius
Kasad Bersama Pangdam Jaya Hadiri Tahlil dan Doa Bersama di Monumen Pancasila Sakti
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wahh, Peringkat Daya Saing RI Turun dari 37 ke 41, Ini PR yang Serius
Ahok Harus Bertanggung Jawab Kasus Film Porno di Reklame LED Videotron
BPK: Tidak Sepantasnya Pertamina Untung Besar dari Jualan BBM Bersubsidi
Ribuan Buruh Demo di MK, Istana, Balai Kota dan KPK
Mabes Polri Periksa Perwira Menengah yang Peras Terpidana Narkoba
Gusur Warga Bukit Duri, Pelanggaaran HAM Dilakukan Penguasa dan Penegak Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]