Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Pilpres
PKS: Lebih Baik Prabowo Nyatakan sebagai Oposisi ke Jokowi
2019-07-28 16:24:20

Tampak Mardani Ali Sera (paling kanan) saat diskusi ‘Utak-atik Manuver Elite’ di Resto D’Consulate, Jakarta Pusat.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyarankan Ketum Gerindra Prabowo Subiantotetap menyatakan sebagai oposisi kepada Jokowi. PKS melihat Prabowo tidak menyatakan sikap politiknya dengan jelas.

"Cukup menyatakan 'Pak Jokowi monggo sebagai pemenang, dan kami akan menjadi oposisi yang kritis konstruktif, itu sehat'. Mereka yang marah di bawah ketika bertemu tapi karena oposisi akan masuk kemarahan itu menjadi energi positif. Tidak lagi bicara pak Jokowi sebagai personal, tapi mana kebijakan publiknya? Nah itu yang akan menjadi kontestasi gagasan," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam diskusi 'Utak-atik Manuver Elite' di Resto D'Consulate, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7).

Menurut Mardani, posisi sebagai oposisi dalam sebuah pemerintah demokrasi juga sangat penting. Mardani menegaskan sikap PKS tetap ingin berada di kubu oposisi. Ia berharap langkah itu bisa diikuti oleh partai-partai pendukung Prabowo lain.

"Saya pribadi selalu menyatakan yang paling baik secara etika dan logikanya pendukung Pak Prabowo dan Bang Sandi semuanya bergabung dalam kami oposisi. kenapa? karena oposisi itu sehat, sebuah kebijakan publik yang tidak mendapatkan kritisan dari institusi partai politik," ujar Mardani.

Setelah ditetapkannya Jokowi sebagai presiden terpilih, Prabowo yang kalah di Pilpres 2019 sudah bertemu Jokowi dan memberikan ucapan selamat. Beberapa saat setelahnya, Prabowo sowan ke Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mengusung Jokowi.

Prabowo mengakui memang terkadang ada beberapa perbedaan sikap politik antara dia dan Mega. Menurutnya, perbedaan itu biasa karena yang terpenting ialah menyambung tali kekeluargaan sehingga bisa membantu mengatasi masalah kebangsaan.

"Kadang-kadang kita mungkin berbeda dalam beberapa sikap politik yang tidak prinsip, menurut saya, karena yang utama kami sama-sama patriot, sama-sama komit dengan NKRI sebagai harga mati," ucap Prabowo seusai bertemu Mega di Jl Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (24/7).

"Kalau ada perbedaan, itu biasa. Di ujungnya kita selalu ingin melanjutkan dan menyambung tali persaudaraan tali kekeluargaan dan hubungan yang rukun, hubungan yang baik, sehingga kita bisa membantu mengatasi masalah-masalah kebangsaan," sambungnya.(mardani.info/ibh/dkp/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pilpres
Harus Diakui Kehebatan Mereka dalam Fabrikasi Pengalihan Isu
Demi Keutuhan NKRI, Jokowi-Titiek Soeharto Jadi Rekonsiliasi Politik Damai
PKS: Lebih Baik Prabowo Nyatakan sebagai Oposisi ke Jokowi
Rekonsiliasi dan Konstalasi Politik Pasca MRT
Rekonsiliasi Trah Jokowi-Titiek, Mungkinkah Jadi Solusi Cegah Perpecahan Bangsa?
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Hakim Kayat Didakwa Jaksa KPK Menerima Suap Rp 99 Juta
Presiden Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY
KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi dan Asistennya sebagai Tersangka
Ridwan Hisjam: Golkar Perlu Reformasi Jilid II
Badiklat Kejaksaan Gembleng Ratusan CPNS Menuju SDM Unggul
Korupsi Berkomplot Anggota DPRD Kaltim, KPADK Minta Jaksa Agung Periksa Kembali 6 Tersangka
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]