Para pendemo mengatakan mereka menuntut berbagai isu, termasuk" /> BeritaHUKUM.com - PBB Menyerukan Diakhirinya Kekerasan di Irak yang Menewaskan Hampir 100 Orang

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Irak
PBB Menyerukan Diakhirinya Kekerasan di Irak yang Menewaskan Hampir 100 Orang
2019-10-08 19:46:46

Setidaknya 99 orang meninggal dunia dan hampir 4.000 terluka sejak aksi demonstrasi terjadi di ibu kota pada Selasa silam.(Foto: REUTERS)
IRAK, Berita HUKUM - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan diakhirnya "hilangnya nyawa yang tidak masuk akal" di Irak seiring dengan jumlah korban tewas dari demonstrasi anti-pemerintah yang terus bertambah mencapai hampir 100 orang.

Para pendemo mengatakan mereka menuntut berbagai isu, termasuk soal pengangguran, layanan publik yang buruk dan korupsi di negara itu.

Jeanine Hennis-Plasschaert, Kepala Misi Bantuan PBB untuk Irak, mengatakan: "[Banyak] kematian dan cedera dalam lima hari: ini harus dihentikan."

Mereka yang bertanggung jawab atas hilangnya nyawa harus dibawa ke pengadilan. kata dia.

Pada hari Sabtu, pasukan keamanan membubarkan unjuk rasa massa di timur Baghdad.

Lima orang disebut Tewas dalam bentrokan terbaru di ibu kota. Pasukan keamanan kembali dilaporkan menggunakan peluru tajam dan gas air mata.

Setidaknya 99 orang meninggal dunia dan hampir 4.000 terluka sejak aksi demonstrasi terjadi di ibu kota pada Selasa silam, sebelum akhirnya menyebar ke Irak selatan, sebut komisi hak asasi manusia Irak.

Ini adalah kerusuhan yang paling mematikan sejak kelompok yang disebut sebagai Negara Islam atau ISIS dinyatakan dikalahkan di Irak pada 2017.

A man stands in front of a burning tyreHak atas fotoAFP
Image captionPara pengunjuk rasa mengatakan mereka menentang pengangguran, layanan publik yang buruk, dan korupsi


Aksi ini dipandang sebagai tantangan besar pertama bagi pemerintahan Perdana Menteri Adel Abdel Mahdi, yang terjadi hampir setahun sejak dia berkuasa.

Pihak berwenang telah berusaha mengendalikan aksi unjuk rasa melalui diterapkannya jam malam dan pemblokiran internet.

Apa yang terbaru?

Jam malam di Baghdad dicabut pada Sabtu dan kelompok-kelompok kecil pengunjuk rasa mulai melakukan aksi kembali.

Alun-alun Tahrir Square telah menjadi titik aksi massa, namun tempat itu diblokir pada hari Sabtu, menurut kantor berita setempat.

Demonstrators run away from tear gas in BaghdadHak atas fotoREUTERS
Image captionPasukan keamanan menggunakan gas air mata pada pengunjuk rasa

Beberapa stasiun TV diserang, termasuk kantor berita Al-Arabiya milik Arab Sauadi.

Di Nasiriyah, demonstran membakar markas enam partai politik yang berbeda.

Menurut kantor berita AFP, ribuan orang juga melakukan akasi di kantor gubernur Diwaniyah.

Para demonstran tampaknya tidak dipimpin oleh siapapun saat ini dan kemarahan mereka semakin meradikalisasi tuntutan mereka, ujar wartawan BBC Sebastian Usher.





Apa saja reaksinya?

Pada hari Jumat, Perdana Menteri Mahdi berjanji untuk merespon tuntutan para pendemo namun memperingatkan mereka tidak ada "solusi ajaib" untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Irak.

Dia mengatakan telah memberikan dukungan penuh kepada pasukan keamanan, bersikeras mereka mematuhi "standar internasional" dalam berurusan dengan pengunjuk rasa.

Ulama Muslim Syiah paling senior di Irak, Ayatollah Ali al-Sistani, mendesak pemerintah untuk menanggapi tuntutan reformasi, dengan mengatakan bahwa pemerintah "tidak menjawab tuntutan rakyat untuk memerangi korupsi atau mencapai apa pun di lapangan".

PBB dan AS telah menyatakan keprihatinan atas kekerasan itu, dan mendesak pemerintah Irak untuk menahan diri.

People react over the coffin of a protester killed during the unrest. Photo: 5 October 2019Hak atas fotoREUTERS
Image captionPemakaman sejumlah pendemo diadakan pada hari Sabtu

Mengapa ini terjadi sekarang?

Korupsi, pengangguran dan layanan publik yang buruk menjadi masalah ketidakpuasan yang dihadapi anak muda Irak saat ini.

Kerusuhan dimulai secara spontan tanpa kepemimpinan formal di sebagian besar wilayah berpenduduk Syiah di selatan dan dengan cepat menyebar ke wilayah lain.

Irak memiliki cadangan minyak terbesar keempat di dunia, namun 22,5% dari 40 juta penduduknya hidup dengan pendatapan kurang dari US$1,9, atau sekitar Rp 26.000 per hari pada tahun 2014, menurut Bank Dunia.

People protest near burning tyres in Baghdad, Iraq. Photo: 5 October 2019Hak atas fotoAFP/GETTY IMAGES
Image captionKorupsi, pengangguran dan layanan publik yang buruk menjadi masalah ketidakpuasan yang dihadapi anak muda Irak saat ini.

Satu dari enam keluarga mengalami kerawanan pangan.

Tingkat pengangguran di negara itu sebesar 7,9% tahun lalu dan hampir 17% dari populasi yang aktif secara ekonomi kini menganggur.

Negara ini juga berjuang untuk pulih setelah pertempuran brutal melawan ISIS, kelompok musim Sunni yang menguasai sebagian besaw wilayah Irak di utara dan barat pada tahun 2014.

Kondisi kehidupan sangat buruk di beberapa daerah yang kena dampak konflik, dengan layanan yang tidak memadai.(BBC/bh/sya)


 
Berita Terkait Irak
 
PBB Menyerukan Diakhirinya Kekerasan di Irak yang Menewaskan Hampir 100 Orang
 
Bom Tewaskan 165 Orang Lebih, Irak Umumkan Hari Berkabung Nasional
 
Pengungsi di Irak Mencapai 3 Juta Orang
 
Seribu Rudal Antitank AS Dikirim ke Irak
 
AS Kirim 1.500 Tentara Tambahan ke Irak
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Recana Kerja DPRD Kaltim 2020 Disusun
Jamkrida Harus Beri Perhatian Lebih ke UMKM
Komisi III DPRD Kaltim Geram, Jembatan Mahakam Sudah 16 Kali Ditabrak Kapal
Komisi II DPRD Kaltim Sambangi DPR-RI
Aung San Suu Kyi: Dulu Simbol Demokrasi, Kini Dituding Persekusi Muslim Rohingya
Sidang Lanjutan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Terdakwa Rudi Setiawan Sukolo Kembali Digelar
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kritik Jokowi Soal Pemindahan Ibu Kota, SBY: Konsepnya Seperti Apa?
Komisi IX Tetap Komitmen Tolak Kenaikan Iuran BPJS
Ekonomi Nyungsep, Ramalan Rizal Ramli 9 Bulan Lalu Yang Jadi Kenyataan
Reuni 212, Konsolidasi Umat atau Parade Pidato?
Pentingnya Peran DPRD Provinsi untuk Dilibatkan dalam Musrembang Desa
Polda Metro Jaya bersama Stakeholder Luncurkan Layanan Digital E-TLE Development Program
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]