Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pilpres
PAN Sebut Demokrat Sudah Tak Sejalan dengan Koalisi Prabowo-Sandi
2019-06-09 04:26:51

Dradjad Wibowo, Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPP (PAN).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Amanat Nasional (PAN) mengakui Partai Demokrat sudah tidak sejalan dengan koalisi Adil Makmur yang mengusung capres-cawapres 02, Prabowo-Sandi. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPP (PAN), Dradjad Wibowo.

Drajad menilai hal tersebut dari sikap dan pernyataan elite Demokrat yang tidak sejalan dengan koalisi Prabowo-Sandi. Meski demikian, manuver politik yang dilakukan partai Demokrat tidak berpengaruh pada internal koalisi.

Dia juga menilai, sikap dan langkah politik berlambang mercy itu merupakan hak Demokrat sepenuhnya. PAN, kata dia, tidal bisa ikut campur.

Dradjad menegaskan, sampai saat ini, PAN masih tetap berada dalam koalisi Adil Makmur. Dia juga menegaskan, jika ada pernyataan ataupun manuver politik yang dilakukan kader PAN maka itu adalah sikap pribadi, tidak ada hubungannya dengan partai.

"Sebagai organisasi, PAN tetap di koalisi Prabowo-Sandi sesuai keputusan Rakernas 2018," kata Drajad di Jakarta, Sabtu (8/6).

Keputusan Rakernas PAN 2018 masih berlaku sampai saat ini. Dradjad mengatakan, belum ada Rakernas lagi yang memutuskan kebijakan politik lain.

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais bersama para ulama dan habaib, masih tetap konsisten berjuang bersama Prabowo-Sandi serta para pendukungnya. Begitu juga dengan PKS, menurut Drajad, tetap berada dalam koalisi Prabowo-Sandi.

"Demikian juga dengan Partai Berkarya, saya rasa seperti itu posisinya," katanya.(EPJ/mjr/indonesiainside/bh/sya)


 
Berita Terkait Pilpres
 
Sepiring Berdua, Ngapain Ada Pilpres?
 
Langkah Kuda Hitam Mega
 
Harus Diakui Kehebatan Mereka dalam Fabrikasi Pengalihan Isu
 
Demi Keutuhan NKRI, Jokowi-Titiek Soeharto Jadi Rekonsiliasi Politik Damai
 
Rekonsiliasi dan Konstalasi Politik Pasca MRT
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
MA Kabulkan Gugatan Rachmawati, KPU Kehilangan Pijakan Menetapkan Pemenang Pilpres 2019
Lembaga Pendidikan Swasta Tutup, IPM Anjlok
Di HBA Ke-60, Kejari Sinjai Mengusung Tema 'New Normal Dalam Pendemi Covid-19'
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Terjadi Problem Mendasar Jika Persentase 'Parliamentary Threshold' Dinaikkan
Warga Pamulang Estate RW 24 Ikut Perlombaan 'Kampung Tangguh Jawara'
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba
Presiden PKS: Pak Jokowi Mestinya Marah Dari Dulu, Bukan Sekarang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]