Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
PAN
PAN: Pro-Jokowi di Sumsel Bukan Kader, Keterlaluan Bohongnya!, DPW Sumsel Tempuh Jalur Hukum
2018-12-14 19:16:35

Sekjen PAN geleng-geleng kepala lihat kelakuan Kader Bodong di Sumsel.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah kader Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera Selatan (Sumsel) mendeklarasikan dukungan untuk pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin. Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno menegaskan kader yang 'mbalelo' itu bukanlah kader aktif.

"Ada kader, tapi sudah nonaktif dan selama ini tidak produktif. Makanya tidak pernah duduk di kepengurusan DPW Sumsel," kata Eddy kepada detikcom, Kamis (13/12).

Eddy juga menilai deklarasi yang dilakukan tersebut merupakan sebuah kebohongan. Ini dia kaji dari orang yang hadir saat deklarasi yang berlangsung pada Rabu (12/12) kemarin dan pakaian yang dikenakan.

"Yang lain-lain yang ada di foto hanya orang-orang yang dipakaikan baju PAN, bajunya salah lagi, keterlaluan sekali kebohongannya," katanya.

Puluhan orang yang mengaku kader PAN Sumsel itu beralasan mendukung Jokowi karena kerja nyata Jokowi di wilayahnya sudah terasa. Meski demikian, Eddy menegaskan dukungan itu tidak memengaruhi kesolidan PAN dalam mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Kami justru menduga mereka memanfaatkan momen ini untuk mencari manfaat pribadi dengan melakukan deklarasi kepada paslon 01. Semuanya solid dan terkendali," katanya.

Sementara, ajaran Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanah Nasional (PAN) Sumatera Selatan bakal menempuh jalur hukum atas pencatutan nama partai yang dilakukan sejumlah oknum untuk mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

DPW PAN Sumsel pun menuntut permintaan maaf kepada para oknum tersebut karena deklarasi yang dilakukan pada Rabu (12/12) kemarin menyebabkan beban moral terhadap pengurus, kader, dan caleg dari PAN Sumsel.

"Kami beri waktu tiga hari ke depan kepada mereka yang mencatut nama DPW PAN Sumsel minta maaf. Kalau tidak ada niat baik, maka PAN akan menempuh jalur hukum," ujar Wakil Ketua Bidang Hukum DPW PAN Sumsel, Darussalam saat konferensi pers di Palembang, Kamis (13/12).

Sementara itu, Wakil Ketua DPW PAN Sumsel Rudi Apriadi menegaskan pihak yang mengikuti deklarasi bukan kader partainya. Sebab pihaknya tidak mengenal mereka yang ikut dalam deklarasi.

"Langkah selanjutnya kami serahkan kepada DPW. Kalaupun mereka kader, ada konsekuensinya. DPW akan ambil aturan tegas, biasanya berakhir dengan pemecatan," ujar Rudi.

Rudi menjelaskan seorang kader harus mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan PAN, aktif di pengurusan baik DPW maupun DPD, serta memiliki kartu anggota.

Dirinya meminta kepada mereka yang mendeklarasikan Jokowi tersebut untuk menunjukkan bukti-bukti keanggotaan mereka.

"Kalau mereka mau memberikan dukungan ke nomor satu, silakan, tapi tidak membawa PAN. Kalau bawa nama DPW dan PAN maka kami akan tempuh jalur hukum," kata Rudi.

Selain itu, Rudi pun menegaskan jajaran pengurus, sayap partai, kader dan simpatisan menegaskan tetap mendukung Prabowo-Sandi maju sebagai pasangan capres-cawapres. Dirinya pun mengklaim deklarasi Jokowi tersebut tidak akan berpengaruh dalam kepercayaan masyarakat Sumsel kepada Prabowo-Sandi.

"Kami yakin ini tidak akan berpengaruh. Dari jajaran terendah PAN di Sumsel tetap komitmen mendukung Prabowo-Sandi," ujar dia.(nusanews/cnnindonesia/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait PAN
Jangan Percaya Rumor, PAN Masih Konsiten di Koalisi Adil dan Makmur
PAN: Pro-Jokowi di Sumsel Bukan Kader, Keterlaluan Bohongnya!, DPW Sumsel Tempuh Jalur Hukum
H-1 Pilkada Serentak 2018, Ketum PAN Sampaikan Beberapa Imbauan
Rakyat Dukung Amien Rais Tarik PAN dari Koalisi Rezim Jokowi
Zulkifli dan Jokowi Bertemu di Istana, Ketum PAN Bicarakan Ini
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen
DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis
Pemerintah Harus Sadar Pentingnya Independensi DPR
Kubu Jokowi Maruf Menghina Wibawa dan Martabat 9 Hakim MK dan Lakukan Pembangkangan pada Peradilan
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Kabar Pemprov DKI Jakarta Gratiskan Masuk Tempat Wisata Adalah Hoax
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]