Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu
PAN, Gerindra, PKS, dan Berkarya Tolak Teken Hasil Pileg 2019
2019-05-21 13:41:39

Tampak KPU saat mengumumkan perolehan suara nasional masing-masing peserta pemilu presiden-wakil presiden, partai politik DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dan DPD pada Pemilu 2019, Selasa (21/5) dini hari.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kubu Prabowo-Sandi konsisten menolak hasil pilpres 2019. Tak hanya saksi BPN 02, saksi 4 parpol pendukung Prabowo-Sandi juga kompak menolak menandatangai hasil Pileg 2019.

"Penolakan ini sebagai monumen moral bahwa kami tidak pernah menyerah untuk melawan ketidakadilan, untuk melawan kecurangan, untuk melawan kesewenang-wenangan, untuk melawan kebohongan, dan untuk melawan tindakan apa saja yang akan mencederai demokrasi," kata Saksi BPN 02 Aziz Subekti di Kantor KPU, Selasa (21/5)

"Tanpa mengurangi kekhidmatan di dalam pembacaan dari pengesahan suara yang telah kita lakukan sejak tanggal 4 mei rekap di KPU pusat," tambahnya.

Penolakan Aziz disambut oleh partai partai pendukung 02. Mulai dari PKS, Gerindra, Berkarya, hingga PAN juga menolak untuk menandatangani berita acara.

Saksi PKS, Amar Ihsan Rangkuti, mengatakan penolakan untuk tanda tangan sebagai bentuk solidaritas mereka sebagai pengusung Prabowo-Sandi.

"Mohon maaf kami tidak menandatangani," kata Amar di Lokasi.

Berturut-turut saksi Gerindra Abdul Harris, Saksi PAN Fikri Yasir, dan saksi Berkarya Andi Picunang, juga menolak menandatangani berita acara rekap. Namun, Gerindra untuk beberapa provinsi tetap menandatangani.

"Kami juga Partai Gerindra kami menyatakan tidak menandatangi itu. Tapi untuk beberapa provinsi kami tanda tangani, tapi untuk rekap kami tidak bisa tanda tangani," kata Abdul Harris.

Senada dengan Gerindra, saksi PAN juga menyatakan tak menandatangani hasil rekap final itu.

"Kami saksi PAN jadi sebagaimana disaksikan kawan Gerindra dan PKS memang ada beberapa daerah pemilihan dan satu provinsi yang kami permasalahkan jadi kami tidak bisa tandatangan berita acara," ucap Fikri.

"Ini sebagai bentuk solidaritas kita, sebagai mitra koalisi melihat PKS PAN Gerindra yang tidak menandatangani ini kami juga memutuskan untuk tidak menandatangani," ucap saksi Berkarya Andi Picunang.

Meski PAN, Gerindra, PKS, dan Berkarya menolak meneken hasil Pileg, Partai Demokrat yang masih koalisi Prabowo, tetap meneken berita acara yang disiapkan KPU.

Berikut perolehan suara sah parpol di Pemilu 2019:

1. PKB: 13.570.097 (9,96%)
2. Gerindra: 17.594.839 (12,57%)
3. PDIP: 27.053.961 (19.33%)
4. Golkar: 17.229.789 (12.31%)
5. NasDem :12.661.792 (9,05%)
6. Garuda :702.536 (0,05%)
7. Berkarya :2.929.495 (2,09%)
8. PKS: 11.493.663 (8,21%)
9. Perindo: 3.738.320 (2,76%)
10. PPP: 6.323.147 (4,52%)
11. PSI: 2.650.361 (1,89%)
12. PAN: 9.572.623 (6,84%)
13. Hanura: 2.161.507 (1,54%)
14. Demokrat: 10.876.507 (7,70%)
19. PBB :1.099.848 (0,79%)
20. PKPI :312.775(0,22%)

Dari data rekap tersebut, diketahui ada 7 partai politik yang tidak memenuhi parliamentary threshold 4% yaitu Partai Garuda, Partai Berkarya, Perindo, PSI, Partai Hanura, PBB, dan PKPI.(kumparan/bh/sya)


 
Berita Terkait Pemilu
 
Tiga Pakar Bicara Soal Pemilu Serentak
 
KPU Telah Lakukan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak
 
Pandangan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Ahli MK tentang Pemilu 'Serentak'
 
Catatan Pemilu Jadi Tekad Perbaikan Pemilihan 2020
 
Saksi Ungkap 'Suara Siluman' di Distrik Heram
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Banggar DPR Kecewa Pemerintah Indonesia Alihkan Dana Covid-19 untuk Bayar Utang
Komisi VII - Dubes Uni Eropa Bahas 'Renewable Energy'
Bernuansa Politis, 16 Juli Ini KSBSI Tidak Akan Demonstrasi
Nah! Ashari Taniwan Diduga Dalang Utama Import Besi Siku Berlabel SNI Palsu
Kasus Belum Inkrah, Masinton Pasaribu: Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah
Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar: Polisi Harus Responsif atas Laporan Santri terhadap Denny Siregar, Jangan Diskriminatif
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Banggar DPR Kecewa Pemerintah Indonesia Alihkan Dana Covid-19 untuk Bayar Utang
Pemprov DKI Nonaktifkan Lurah Grogol Selatan Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Penerbitan KTP - EL
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]