Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
KPK
OTT KPK: Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan Ditetapkan Tersangka
2018-07-28 04:35:26

Tersangka Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan saat keluar dari gedung KPK menggunakan baju rompi tahanan KPK.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan (ZH) dibekuk oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam suatu Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis, (26/7) malam sekitar pukul 22.00 Wib di rumah kediaman Zainudin Hasan di Jl Masjid Bani Hasan, Kalianda, Lampung Selatan.

KPK menangkap Zainudin Hasan bersama anggota DPRD Lampung, dua kepala dinas, dan seorang pengusaha di sebuah hotel di Bandar Lampung, lalu menggiringnya ke Mapolda Lampung.

Pada Jumat siang (27/7), KPK menerbangkan Zainudin Hasan bersama empat orang lainnya ke Jakarta. KPK meningkatkan status pemeriksaan serta menetapkan 4 orang sebagai tersangka.

Selain Zainudin, KPK juga menetapkan Kadis PUPR Kabupaten Lampung Selatan Anjar Asmara (AA), anggota DPRD Provinsi Lampung Agus Bhakti Nugraha (ABN), dan satu pihak swasta dari CV 9 Naga bernama Gilang Ramadhan sebagai tersangka.

"Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya tindak pidana korupsi telah terjadi. KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan empat orang sebagai tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (27/7).

Penangkapan tersebut diduga terkait proyek infrastruktur pada kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Lampung Selatan tahun anggaran 2018. KPK mengamankan Rp 600 juta yang diduga berasal dari pencairan uang muka empat proyek senilai Rp 2,8 miliar.

"Uang Rp 200 juta yang diamankan dari ABN diduga terkait bagian permintaan ZH kepada AA sebesar Rp 400 juta," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (27/7).

Zainudin Hasan yang juga menjabat Ketua DPW PAN Lampung ditangkap bersama orang dekatnya, Agus Bhakti Nugroho, yang menjabat Ketua Fraksi PAN DPRD Lampung.

KPK menduga pemberian uang dari Gilang Ramadhan kepada Zainudin Hasan terkait fee proyek sebesar 10 hingga 17 persen di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan. Zainudin juga diduga mengarahkan semua pengadaan proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan harus melalui Agus Bhakti Nugraha yang merupakan orang kepercayaan Zainudin.

"Dengan pengaturan lelang oleh ABN (Agus Bhakti Nugraha) pada tahun 2018, GR (Gilang Ramadhan) mendapat 15 proyek dengan total nilai Rp 20 miliar," jelas Basaria.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Gilang disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Diduga, CV 9 Naga menapatkan 15 proyek berkat kongkalikong dengan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan. Total nilai belasan proyek itu Rp 20 M.

"Dengan pengaturan lelang oleh ABN, pada tahun 2018, GR mendapat 15 proyek dengan total nilai Rp 20 miliar," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan

Zainudin disangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Adapun empat proyek itu adalah:

-Box Culvert Waysulan dimenangkan oleh CV Langit Biru
-Rehabilitasi ruang Jalan Banding Kantor Camat Rajabasa dimenangkan oleh CV Langit Biru
-Peningkatan ruas Jalan Kuncir Curug dimenangkan oleh CV Menara 9
-Peningkatan ruas Jalan Lingkar Dusun Tanah Luhur Batas Kota dimenangkan CV Laut Merah.

Sementara, Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan mengaku kasusnya tidak terkait dengan OTT anggota DPRD Lampung Selatan. Zainudin mengklaim dirinya hanya membantu pendidikan (tarbiyah).

"Nggak ada urusan itu, kita membantu tarbiyah," ujar Zainudin, saat meninggalkan gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (27/7). Jawaban itu dilontarkan Zainudin ketika ditanya soal kasusnya yang juga melibatkan anggota DPRD.

Zainudin Hasan dilantik menjadi Bupati Lampung Selatan pada 17 Februari 2016 lalu. Dia adalah adik kandung Ketua MPR yang juga Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan.

Ia pernah menjadi Calon Wakil Gubernur Lampung, berpasangan dengan Calon Gubernur Herman HN pada Pilgub Lampung 2014, namun gagal meraih kemenangan.

Sebelum menjabat bupati, Zainuddin sudah tergolong pengusaha tajir. Menurut LHKPN KPK, Zainudin Hasan terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada September 2015. Saat itu ia akan mencalonkan diri sebagai bupati Lampung Selatan.

Dikutip dari laman LHKPN KPK, Zainudin diketahui memiliki harta Rp 13.396.204.209.
Jumlah tersebut mengalami peningkatan Rp 11 miliar dari laporan terakhir di tahun 2013 yang sebesar Rp 2.331.631.750.

Status Terakhir ZH di Media Sosial

Beberapa jam sebelum diamankan oleh KPK, Zainudin Hasan masih aktif di media sosial dengan membagikan sejumlah kegiatannya di akun facebook.

Bupati Zainudin Hasan memang kerap memposting kegiatannya sehari-hari di media sosial Facebook.

Terakhir, Zainudin memposting kegiatannya bersama tim penilai LSS-UKS.

"Ramah Tamah Bersama Tim Penilai LSS - UKS /M tingkat Nasional.
Mudah-mudahan silaturahim ini membawa keberkahan bagi kita semua. Apa yang kita kerjakan dapat mewujudkan manfaat," tulisnya pada Kamis 26 Juli 2018 sekitar pukul 22.00.

Sebelumnya, sekitar pukul 20.00, Zainudin juga memposting kegiatannya saat memberi pengarahan pada para pejabat di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.

Pengarahan kepada pejabat Eselon III, Eselon IV, dan Staf di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.

Saya ingin seluruh pejabat dan staf adalah orang yang mau bekerja tidak perlu pintar, sukur kalau pintar dan mau bekerja. Disiplin adalah faktor utama dalam bekerja, masuk tepat waktu (07.30) dan pulang tepat waktu (16.00). Bagi Anda yang memiliki jabatan berikan contoh konkret yang baik kepada bawahan dan bawahan harus mematuhi perintah atasan yang berkaitan dengan pekerjaan.

Anda semua adalah team yang membantu saya dalam menata Kabupaten Lampung Selatan ini. Untuk itu ikuti ketentuan yang saya gariskan, yakni jangan tinggalkan shalat lima waktu. Shalat subuh, maghrib dan isya boleh di tempat masing-masing tetapi untuk shalat dzuhur dan asyar jika hari kerja wajib shalat di Masjid Agung bagi yang laki-laki.(dbs/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait KPK
Al Khatam dan Konfederasi Nasional Pemuda Indonesia Serukan 'Save Polri & Save KPK'
Presidium Nasional KPI Bentangkan Spanduk 20 Meter 'Jangan Benturkan Polri dan KPK !!'
OTT KPK: Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan Ditetapkan Tersangka
Anggota Komisi III: KPK Perlu Usut Kemenkum HAM
KMI: Menjaga Independensi Lembaga Anti Korupsi di Tahun Politik
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Menangkap Aspirasi Petani Sawit, Peternak Ayam, Petelur dan Daging untuk Prabowo-Sandi
Diduga Langgar Aturan Kampanye, Advokat Nusantara Laporkan LBP dan Sri Mulyani ke Bawaslu
Faktor Ekonomi Politik Jadi Pertimbangan Jokowi Batalkan Kenaikan Harga Premium
Sukseskan Pemilu Damai 2019, PB HMI: Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme
Ini Do'a Titiek Soeharto untuk Ulang Tahun Prabowo Subianto
Program Hunian DP 0 Rupiah Samawa Diluncurkan Pemprov DKI Jakarta
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Sukseskan Pemilu Damai 2019, PB HMI: Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme
Ini Do'a Titiek Soeharto untuk Ulang Tahun Prabowo Subianto
Buruh Minta Atensi Kapolri Usut Tuntas Dugaan Keterangan Palsu Putusan Pailit CV 369 Tobacco
Hutang Luar Negeri RI Terus Naik Menjadi Rp5.410,50 Triliun
Polisi Menangkap Penembak Diduga Peluru Nyasar di Ruang Anggota Komisi III DPR
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]