Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
LPSK
Nazaruddin Minta Perlindungan KPK dan LPSK
Saturday 16 Nov 2013 23:55:48

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.(Foto: BH/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, meminta perlindungan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Keinginannya mendapatkan perlindungan untuk dirinya dan keluarga, dia sampaikan kepada wartawan seusai menjalani pemeriksaan di KPK, Jumat (15/11) malam.

"Tolong sama pimpinan KPK, pimpinan LPSK, lindungi saya dan anak-anak saya," kata Nazaruddin. Dia mengaku diancam sehingga merasa perlu perlindungan. Namun, Nazaruddin tidak menyebutkan siapa pengancamnya itu.

Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini mengatakan, dia sudah menjelaskan secara detail kepada penyidik KPK tentang keterlibatan anggota DPR dalam permainan proyek pemerintah. Proyek pengadaan simulator SIM di kepolisian adalah salah satu di antaranya.

"Siapa pun (yang terlibat), saya tidak mau tahu. Siapa pun yang terlibat akan saya jelaskan detail," kata Nazaruddin. Dalam pengadaan simulator SIM, Nazaruddin kembali menyebutkan dugaan keterlibatan Azis Syamsuddin dari Partai Golkar.

"(Saya jelaskan) di mana terima uangnya, uangnya juga sudah," kata Nazaruddin. Selain Azis, dia pun kembali menyebut nama Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar dan Herman Herry dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dalam dugaan "permainan" yang sama, seperti yang dikutip dari kompas.com.

Proyek lain

Nazaruddin mengungkit ulang pula soal proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP). Nama Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang dulu dikenal sebagai sahabat akrabnya, kembali dia sebut sebagai aktor utama proyek ini. Selain Anas, dia menyebutkan nama Bendahara Umum Partai Golkar, Setya Novanto, juga sebagai aktor utama.

"Tolong itu didalami proyek E-KTP, aktor utamanya Mas Anas sama Setya Novanto," kata Nazaruddin. Semua staf Menteri Dalam Negeri, ujar dia, menerima uang dari proyek itu. Dia pun mengaku sudah merinci kepada penyidik, di mana saja transaksi terjadi dan di mana permainan proyek diatur.

Tak ketinggalan, keterlibatan anggota DPR dalam proyek Hambalang diungkit lagi oleh Nazaruddin. Nama-nama anggota DPR yang terlibat dalam proyek ini, sebut dia, adalah Olly Dondokambey, Mahyuddin, Angelina Sondakh, Wayan Koster, Kahar Muzakir, dan Rully Azwar.(pal/kps/bhc/sya)

Share : |

 
Berita Terkait LPSK
LPSK: PP Nomor 43 Tahun 2018 Merupakan Penyempurnaan PP No 71 Tahun 2000
DPR Kritik LPSK Tak Lindungi Kasus Viral
LPSK Berikan Layanan Bantuan Puluhan Korban Serangan Bom Terorisme
Edwin Partogi Beberkan Gaji Pertama LPSK di Media Sosial
Nazaruddin Minta Perlindungan KPK dan LPSK
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Polda Metro Jaya Menangkap 7 Tersangka Jaringan Narkotika Internasional - Malaysia
Refleksi Mubes Pers Indonesia: Belajar untuk Berdemokrasi
Brigjen Maruli Simanjuntak Resmi Jabat Danpaspampres
Public Service Tak Kenal Untung Rugi
Fahri Hamzah: AS Tak Bisa Diharapkan Wujudkan Kemerdekaan Palestina
Cina dan Perlakuan pada Muslim Uighur: Yang perlu Anda Ketahui
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Menangkap 7 Tersangka Jaringan Narkotika Internasional - Malaysia
Refleksi Mubes Pers Indonesia: Belajar untuk Berdemokrasi
Permasalahan Tumpahan Minyak Montara, Ini Tanggapan Dirjen AHU Kemenkumham
Ngawur!, Petani Sawit Butuh Solusi Harga Turun, Kok Malah Diminta Tanam Pete Jengkol
Polisi Melakukan 20 Adegan Rekonstruksi Pengeroyokan Anggota TNI oleh Juru Parkir
Demo SP JICT ke BUMN: Kembalikan JICT Koja ke Pangkuan Ibu Pertiwi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]