Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pilkada
Musim Pilkada di Daerah, BUMD Terancam Jadi 'ATM'
2018-01-20 19:00:11

Rahmad Hidayat selaku Direktur Pusat Kajian Informasi Strategis (PAKIS).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Banyak yang memandang tahun 2018 merupakan tahun politik, karena akan ada Pilkada serentak di 171 daerah; ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten guna pemilihan kepala daerah (Pilkada) serta akan dimulai Gonjang-ganjing politik menuju Pilpres 2019 yang juga segera dimulai.

Namun muncul kekhawatiran akan berdampak mengenai nasib Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berfungsi sebagai pelayanan umum dan juga merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut disampaikan oleh Rahmad Hidayat selaku Direktur Pusat Kajian Informasi Strategis (PAKIS) kepada pewarta BeritaHUKUM.com, Kamis (18/1).

"BUMD di beberapa daerah kerap diberitakan sebagai sarang para oknum menyiasati keuangan daerah sebagai lahan korupsi yang empuk. Karena itu, kami memantau terus pergerakan mereka terutama BUMD yang bergerak di bidang tambang dan energi," ujar Rahmad Hidayat.

Menurut Rahmad, pada musim Pilkada kali ini, nasib BUMD ini berpotensi jadi 'ATM' / sumber dana ilegal oleh kepala daerah apakah sebagai petahana atau bertarung di tingkat lebih tinggi, dimana salah satunya yang ada di provinsi Riau.

"Di Riau, Pilkadanya juga ada tingkat provinsi. Kondisi ini patut diwaspadai agar BUMD tidak disalahgunakan dengan segala modus kapitalisasi ilegal oleh salah satu atau lebih pasangan calon," imbuhnya.

Lebih jauh, Rahmad juga menerangkan bahwa pada pengalaman sebelumnya di daerah lain sering terdapat upaya pemanfaatan BUMD oleh oknum kepala daerah berstatus petahana. Modusnya dengan melakukan pergantian personel di tingkat menengah seperti tingkat General Manager hingga direksi.

Menurut pantauan PAKIS, Riau termasuk berpotensi terjadinya "abuse of power" atau penyalahgunaan wewenang di wilayah BUMD.

"Mudah-mudahan tidak terjadi. Jika terjadi dengan indikasinya; seperti terjadinya tiba-tiba ada pergantian personel direksi, hal ini patut dicurigai dan kami rasa KPK atau pihak aparat terkait, wajib memantau dengan seksama modus ini," tandas Rahmad.(bh/mnd)

Share : |

 
Berita Terkait Pilkada
Cawagub Malut Terpilih Dukung Jokowi Pada Pilpres 2019
Pleno Rekapitulasi Suara KPU Lampung Tetapkan Arinal-Nunik Pemenang Pilgub
Gerindra Optimis Sudrajat - Ahmad Syaikhu (Asyik) Menang Pilgub Jabar
Fenomena Kotak Kosong Pilkada 2018, Pembelajaran Bagi Parpol
Kemenangan QQ Ridwan Kamil dan Pengangkatan M Iriawan Diduga Ada Kaitannya
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Gus Anam Mengimbau Agar Semua Pihak Menolak Radikalisme dan Intoleransi
Peresmian Pom Bensin/ SPBU Baru di Desa Aur Ringit, Tanjung Kemuning, Kaur
Jaga Kondusifitas Jelang Pemilu 2019, Polri Adakan Silaturahmi ke Pesantren
KSPI Mendesak Semua Provinsi Tetapkan UMK di Atas PP 78/2015
Mabes Polri Limpahkan Kasus Tersangka Ketua DPRD Alphad Syarif ke Kejari Samarinda
Reuni Akbar PA 212 Diduga Bermotif Politik
Untitled Document

  Berita Utama >
   
KSPI Mendesak Semua Provinsi Tetapkan UMK di Atas PP 78/2015
Wakapolda Metro Jaya: Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi karena Sakit Hati
Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum
Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi
Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''
Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]