Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pilkada
Musim Pilkada di Daerah, BUMD Terancam Jadi 'ATM'
2018-01-20 19:00:11

Rahmad Hidayat selaku Direktur Pusat Kajian Informasi Strategis (PAKIS).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Banyak yang memandang tahun 2018 merupakan tahun politik, karena akan ada Pilkada serentak di 171 daerah; ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten guna pemilihan kepala daerah (Pilkada) serta akan dimulai Gonjang-ganjing politik menuju Pilpres 2019 yang juga segera dimulai.

Namun muncul kekhawatiran akan berdampak mengenai nasib Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berfungsi sebagai pelayanan umum dan juga merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut disampaikan oleh Rahmad Hidayat selaku Direktur Pusat Kajian Informasi Strategis (PAKIS) kepada pewarta BeritaHUKUM.com, Kamis (18/1).

"BUMD di beberapa daerah kerap diberitakan sebagai sarang para oknum menyiasati keuangan daerah sebagai lahan korupsi yang empuk. Karena itu, kami memantau terus pergerakan mereka terutama BUMD yang bergerak di bidang tambang dan energi," ujar Rahmad Hidayat.

Menurut Rahmad, pada musim Pilkada kali ini, nasib BUMD ini berpotensi jadi 'ATM' / sumber dana ilegal oleh kepala daerah apakah sebagai petahana atau bertarung di tingkat lebih tinggi, dimana salah satunya yang ada di provinsi Riau.

"Di Riau, Pilkadanya juga ada tingkat provinsi. Kondisi ini patut diwaspadai agar BUMD tidak disalahgunakan dengan segala modus kapitalisasi ilegal oleh salah satu atau lebih pasangan calon," imbuhnya.

Lebih jauh, Rahmad juga menerangkan bahwa pada pengalaman sebelumnya di daerah lain sering terdapat upaya pemanfaatan BUMD oleh oknum kepala daerah berstatus petahana. Modusnya dengan melakukan pergantian personel di tingkat menengah seperti tingkat General Manager hingga direksi.

Menurut pantauan PAKIS, Riau termasuk berpotensi terjadinya "abuse of power" atau penyalahgunaan wewenang di wilayah BUMD.

"Mudah-mudahan tidak terjadi. Jika terjadi dengan indikasinya; seperti terjadinya tiba-tiba ada pergantian personel direksi, hal ini patut dicurigai dan kami rasa KPK atau pihak aparat terkait, wajib memantau dengan seksama modus ini," tandas Rahmad.(bh/mnd)

Share : |

 
Berita Terkait Pilkada
Sosialisasi Asian Games Diduga Jadi Ajang Kampanye Putra Gubernur
Pilkada Sumsel: Elektabilitas Herman Deru Tak Terkejar, Akrobat Politik Makin Menjadi
Tim Eramas Bantah Ada Kasepakatan dengan Bawaslu
FPP Sumut Pertanyakan Alat Peraga Kampanye KPU Sumut Tidak Fair
Ketum PPWI: Pilkada Pesta Demokrasi Rakyat, Polisi Dilarang 'Brutal'
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Jabat Dewan Pengarah BPIP, Megawati, Mahfud MD, Said Aqil, Syafii Maarif Bergaji Rp 100 Jutaan?
Sengsara Kalau Jokowi 2 Periode
Mulai dari Sembako Sampai THR, Pencitraan Jokowi Menguras Keuangan Negara
Rencana Urun Rembug Alumni UI Mencari Solusi dan Menyelamatkan NKRI
Puluhan Warga Keracunan Keong Sawah, Pemkot Bogor Tetapkan Status KLB
Relawan Bali Kita AS Deklarasikan Abraham Samad Capres 2019
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mulai dari Sembako Sampai THR, Pencitraan Jokowi Menguras Keuangan Negara
Ditlantas PMJ Meluncurkan Program SIM Keliling di Beberapa Masjid
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan
RUU Antiterorisme Disahkan Paripurna DPR
4 Pelaku Pembobol Kantor Pegadaian 3 kali Ditangkap, 1 Tewas Ditembak
Kasus Video Viral Dugaan Penghinaan ke Presiden oleh Anak RJ Tetap Berproses
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]