Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
UU MD3
Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP
2018-02-23 13:44:08

Foto bersama Gubernur NTB, Dr Zainul Majdi dan Ketum Forjim Dudy Syabani Takdir beserta anggota Forjim saat acara Mukernas 1 di Mataram.(Foto: @SyifaNew_atun)
MATARAM, Berita HUKUM - Forum Jurnalis Muslim (Forjim) menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I di Islamic Center, Mataram-NTB, pada 20-21 Februari 2018. Dalam Mukernas tersebut, Forjim mengeluarkan beberapa rekomendasi. Diantaranya terkait UU MD3 dan RKUHP.

Forjim menyesalkan pengesahan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) oleh DPR. Salah satu pasal yang patut menjadi sorotan yaitu Pasal 122 huruf (k) dalam UU MD3. Dalam pasal itu disebutkan bahwa MKD (Majelis Kehormatan Dewan) bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

"Pasal ini menurut beberapa ahli hukum Tata Negara sangat riskan. Karena dapat dengan mudah akan memidanakan orang-orang yang mengritik (keras) DPR. Di samping kata merendahkan kehormatan dapat bersifat subyektif, juga ada batas yang tipis antara kritik dan merendahkan kehormatan," kata Ketua Umum Forjim Dudy Syabani Takdir, Kamis (22/2) malam di Mataram, NTB.

Karena itu, Forjim mendukung langkah-langkah yang telah dilakukan beberapa pihak untuk membawa pasal ini ke Mahkamah Konstitusi. Selain tentu saja, pasal 122 (k) ini, dapat mengganggu kemerdekaan pers seperti dijamin UU Pers No. 40 tahun 1999. Bagi Forjim, anggota MPR/DPR/DPRD/DPD, layak untuk dikritik terus menerus bahkan dikritik keras, karena mereka mendapatkan gaji dan fasilitas yang mewah dari rakyat.

"Kami meminta kepada anggota DPR dan pemerintah untuk menghilangkan pasal-pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tentang penghinaan presiden," tuturnya.

Dalam RKUHP, pasal penghinaan Presiden diatur dalam pasal 239 ayat (1). Di situ disebutkan bahwa setiap orang di muka umum yang menghina presiden dan wakil presiden akan dipidana dengan hukuman penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Kategori IV (Rp500 juta). Sementara itu, dalam pasal 239 Ayat (2) disebutkan bahwa perbuatan itu tidak merupakan penghinaan jika "jelas dilakukan untuk kepentingan umum, demi kebenaran, atau pembelaan diri".

Ia mengatakan, pasal penghinaan Presiden mirip dengan Pasal 134, pasal 136, dan pasal 137 KUHP terdahulu. Pasal ini sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini Indonesia yang berbentuk Republik dan menganut asas demokrasi. Aturan ini menurut Ahli Hukum Tata Negara awalnya adalah adaptasi dari hukum Belanda, yaitu penghinaan terhadap keluarga kerajaan.

Mahkamah Konstitusi pada 2006 lalu, melalui putusannya telah membatalkan norma penghinaan kepada Presiden dalam KUHP ini. Selain itu, presiden sebenarnya bukanlah simbol negara, karena berdasarkan UU 24/2009, yang dimaksud dengan simbol negara adalah bendera, bahasa dan lambang negara Pancasila.

"Pasal ini juga dapat menghambat bagi kemerdekaan pers yang merupakan cita-cita bersama masyarakat Indonesia. Karena para wartawan dalam tugasnya, seringkali melakukan kritikan tajam kepada presiden atau wakil presiden yang tidak serius mengurus rakyatnya," terang Dudy.

Selain itu, kata Dudy, Forjim mendukung adanya perluasan pasal zina dan LGBT dalam RKUHP, di sisi lain Forjim mengharapkan pemerintah menghilangkan pasal karet penghinaan terhadap presiden ini. Bagi Forjim, presiden dan wakil presiden layak untuk dikritisi terus menerus oleh rakyat, karena mereka adalah pejabat publik, pengemban amanah yang harus bertanggung jawab kepada rakyat dan Allah Swt.

"Mereka dalam menjalankan amanah itu juga mendapatkan berbagai keistimewaan, gaji dan fasilitas yang mewah dari rakyat," ungkapnya.

Forjim, imbuh Dudy, prihatin dan menuntut pemerintah, dalam hal ini Kepolisian, untuk mengusut tuntas berbagai kasus penyerangan fisik terhadap para tokoh/kyai/ulama/habaib/pimpinan pondok pesantren yang secara massif terjadi akhir-akhir ini.

"Negara harus mampu melindungi tokoh-tokoh umat Islam dari ancaman terror kelompok manapun, walaupun modus pelakunya orang gila," tegas dia.

Pada acara pembukaan Mukernas Forjim dihadiri oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr Zainul Majdi, yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB), Forjim memberikan piagam penghargaan kepada wartawan Ranu Muda dan Asyari Usman atas dedikasinya selama ini dalam melakukan tugas-tugas kewartawanan. Ranu Muda adalah jurnalis Panjimas.com yang sempat mendekam dalam penjara lima bulan pada 2017 lalu, karena tulisannya yang tajam dalam membongkar kemaksiatan di Kafe Social Kitchen, Solo, Jawa Tengah.

Sedangkan Asyari Usman adalah mantan wartawan BBC London yang puluhan tahun bergelut dengan masalah-masalah politik dan Islam di tanah air dan dunia internasional. Asyari akhir-akhir ini mendapat simpati yang luas dari masyarakat Islam di tanah air, karena tulisan-tulisannya yang tajam dan bernas dalam menyibak tabir politik di negeri ini.(wa/bh/mnd)

Share : |

 
Berita Terkait UU MD3
Ketua DPR Hormati Keputusan MK Terhadap UU MD3
UU MD3 Berlaku, Ketua DPR Jamin Tak Akan Kriminalisasi Pengkritik DPR
Jokowi Mengundang 4 Pakar Hukum Minta Pendapat UU MD3 dan RKUHP
Pengamat: UU MD3 Larangan Kritik, Negara Berpotensi 'Hancur Lebur'
Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pembangunan Jembatan dari Dana Desa Dorong Ekonomi Masyarakat Semakin Baik
Masuki Tahun Politik, Perlunya Persatuan antar-Elemen Bangsa
Helikopter TNI Dauphin HR-3601 Onboard KRI Usman Harun-359 di Laut Mediterania
Petugas BLH Cepat Tanggap Demi Kaur Bersih dan Indah
Rencana Pembongkaran Masjid di Cina oleh Aparat 'Mengancam Perdamaian'
Lombok Gempa Berulang, Legislator Minta Jadikan Bencana Nasional
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Lombok Gempa Berulang, Legislator Minta Jadikan Bencana Nasional
Ketua DPR Berharap Asian Games Rekatkan Persaudaraan Negara-negara Asia
Demi Sang Merah Putih Berkibar Aksi 'Heroik' Anak SMP di Atambua Panjat Tiang Bendera
Yusril Ihza Mahendra: PBB Tidak Akan Netral di Pilpres 2019
Desa Air Long Membangun Gudang Desa dari Program Dana Desa
Komjen Pol Syafruddin Dilantik Menjadi Menteri PAN-RB Gantikan Asman Abnur
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]