Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Politik
Muhammadiyah Ajak Pimpinan Parpol Komitmen Memajukan Kepentingan Bangsa daripada Hasrat Praktis Politik
2018-04-15 19:48:50

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan bahwa seluruh perwakilan pimpinan dari 15 partai politik yang hadir dalam acara Halaqah Kebangsaan, pada Kamis (12/4) lalu memiliki komitmen yang baik terhadap visi keIndonesiaan dan kebangsaan.

"Alhamdulillah semua pimpinan partai politik yang hadir sepakat bahwa kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya," ujar Haedar ketika ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng Jakarta Pusat.

Menurut Haedar, komitmen kenegaraan ini tidak boleh terkalahkan oleh berbagai kepentingan praktis politik.

Lebih lanjut, Haedar mengungkapkan bahwa para pimpinan partai politik bersama Muhammadiyah memiliki kesamaan idealisme terhadap visi kebangsaan.

"Jadi bagaimana menjadikan Indonesia sebagai negara yang bisa mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila yang teraktualisasi, bukan yang sekadar simbolik," tegasnya.

Menanggapi pertemuan ke-15 perwakilan pimpinan partai yang digelar tertutup itu menurutnya bukan karena tidak ingin diketahui oleh publik, melainkan agar pembicaraan yang terjadi gayeng dan intim.

"Serba terbuka maupun serba tertutup itu tidak baik, apalagi jika berbicara secara langsung dan detail karena ada hal yang kita mencoba untuk saling mengonfirmasikannya," jawab Haedar.

Haedar juga mengungkapkan bahwa para tokoh yang hadir itu ingin memperoleh kepercayaan publik dan menyadari adanya ketidakpercayaan publik terhadap partai politik.

"Poin yang penting adalah mereka memiliki komitmen dan juga memiliki political will agar fungsi partai politik tidak senegatif yang dibayangkan," terangnya.

"Hal positif dari pertemuan tadi adalah para pimpinan partai politik punya kesepakatan bersama agar demokrasi kita mengarah pada institusionalisasi dan konsolidasi agar mengurangi, bahkan menghilangkan politik biaya tinggi, juga mereka ingin mendapatkan kepercayaan agar partai politik menjadi sarana agregasi suara kepentingan rakyat," ungkap Haedar.

Posisi Muhammadiyah

Pertemuan para petinggi dari 15 partai politik dalam Halaqah Kebangsaan yang membawa tema "Memperkuat Demokrasi, Memajukan Bangsa" dan digelar di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng Jakarta Pusat itu menurut Haedar bukan hanya sebatas pertemuan antara pimpinan partai politik dengan Muhammadiyah saja."

"Tapi momen ini juga pertemuan bagi seluruh partai politik yang ada. Muhammadiyah memberikan ruang agar pimpinan partai politik untuk saling berbagi pandangan, memberi masukan, dan yang paling penting adalah komitmen mereka untuk menciptakan pilkada dan pemilu 2018/2019 yang damai dan kondusif, demokratis, konstitusional," ungkap Haedar.

"Dan yang tidak kalah penting adalah menjaga agar bangsa ini tidak terbelah," imbuhnya.

"Muhammadiyah menyadari bahwa setiap partai politik berkontestasi secara fair untuk meraih kekuasaan dan itu sah, karena itu tugas partai politik. Tapi kami juga mengajak dan mendorong agar pemerintahan negara baik legislatif, yudikatif, eksekutif dan seluruh komponen negara itu bisa menjalankan kewajiban konstitusionalnya, tidak peduli siapapun nanti yang terpilih di pilkada maupun pilpres. Di situlah Muhammadiyah berusaha memediasi, dan pimpinan partai politik menunjukkan itikadnya bahwa mereka sesungguhnya punya komitmen tinggi," syukur Haedar.

Menegaskan posisi Muhammadiyah dalam perhelatan politik, Haedar menjelaskan bahwa Muhammadiyah akan selalu tetap pada sikapnya.

"Muhammadiyah secara institusional tetap sebagai organisasi masyarakat yang tidak terlibat dalam perjuangan politik praktis dan secara kelembagaan tidak mendukung partai politik manapun. Muhammadiyah tidak akan masuk pada bahasan siapa yang menjadi calon dan lain sebagainya. Kami mendorong para partai politik bebas dengan pilihannya masing-masing. Bahwa hak-hak warga persyarikatan mau memilih siapa, silahkan. Itu hak politik masing-masing," jelas Haedar.(afandi/muhammadiyah/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Politik
Quick Count Jangan Jadi Alat Proganda Memframing Angka Hasil Real Count yang akan Dihitung KPU
Mahasiswa Dituntut Lebih Peduli Politik Indonesia
Generasi Muda Jangan Apatis Terhadap Politik
Ketua DPR Imbau Elit Politik Kedepankan Persaingan yang Bermartabat
Ketua DPR Tegaskan Komitmen DPR Jalankan Fungsi di Tahun Politik
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Dana BOS Triwulan ke II 2019 Sudah Cair untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei
Dompet Dhuafa Benarkan 3 Tim Medis Serta 2 Mobil Diamuk Oknum Polisi
Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh
Rekam Aksi Beringas Brimob Saat demo, Wartawan CNN Dianiaya
Korban Aksi 21/22 Mei, Anies Baswedan: Enam Orang Meninggal Dunia
Untitled Document

  Berita Utama >
   
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei
Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?
Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan
Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan
Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]