Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
SDM
Muhammad Syafrudin: Pemberdayaan SDM Penting di Daerah Kepulauan
2018-12-13 10:44:25

Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI Muhammad Syafrudinusai mengikuti pertemuan dengan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dan para akademisi di Kantor Gubernur NTB, Mataram, NTB, Selasa (11/12).(Foto: Husen/Man)
MATARAM, Berita HUKUM - Pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu isu krusial dalam membangun daerah kepulauan. Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI Muhammad Syafrudin menilai hal ini penting untuk menopang pembangunan daerah kepulauan agar tak tertinggal jauh dari masyarakat yang tinggal di daerah daratan.

"Soal SDM ini sangat penting dalam menopang daerah kepulauan agar tidak tertinggal dari daerah lain," ujarnya, usai mengikuti pertemuan dengan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dan para akademisi di Kantor Gubernur NTB, Mataram, NTB, Selasa (11/12). Pertemuan itu sendiri menghimpun masukan masyarakat untuk penyempurnaan RUU ini.

Dalam RUU Daerah Kepulauan, ada bab tersendiri menyangkut isu pemberdayaan SDM. Bab VIII mengatur tentang masyarakat di daerah kepulauan. Ada tiga kelompok masyarakat di daerah kepulauan yang disebut RUU ini, yaitu masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional. Ketiganya membutuhkan pendekatan yang berbeda.

Bahkan, RUU ini juga sudah menjangkau pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau kecil terluar (PPKT) yang berbatasan langsung dengan negara lain. Oleh RUU ini mereka dijamin kebutuhan fisik dasarnya termasuk pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan dari ancaman negara lain.

Syafrudin yang juga legislator Partai Amanat Nasional (PAN) dari Dapil Nusa Tenggara Barat ini menambahkan, Pansus masih terus menerima masukan masyarakat agar RUU ini lebih komprehensif dan ideal mengatur daerah kepulauan. Dengan RUU tersebut sengketa kewenangan atas sebuah pulau antar-Pemda bisa pula diatasi.

"Ada beberapa faktor yang harus kita sepakati bersama. Untuk itu Pansus menunggu masukan dari Pemda termasuk NTB ini. Masukan itu jadi catatan penting bagi Pansus. Kita harapkan RUU ini cepat disahkan dan berjalan sesuai harapan masyarakat kepulauan," tutup Syafrudin.(mh/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait SDM
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Murid-Murid Tak Punya Handphone Kepsek PAUD SAAJA Minta Kadisdik Turun Kelapangan
Sekjen GNPF: KAMI Punya Keprihatinan, Kegelisahan Dan Kemarahan Yang Sama Tentang Situasi Negeri
Ledakan Dahsyat Lebanon: Puluhan Meninggal, Ribuan Luka-luka, 'Seluruh Beirut Terhantam, Orang-orang Berlumur Darah'
Komisi X Akan Panggil Mendikbud Terkait Dana Kuota
Pemimpin Sejati Itu Memaafkan
Kejari Gunungkidul Tahan Lurah AG karena Dugaan Korupsi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Para Tokoh Bangsa Deklarasikan Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI)
Besok!! Ganjil Genap Kembali Berlaku, Polda Metro: Penindakan atau Tilang Mulai 6 Agustus 2020
Buronan Djoko Tjandra Akhirnya Ditangkap Bareskrim Polri di Malaysia
Polri Berhasil Gagalkan Peredaran 200 Kg Sabu Jaringan Internasional
Anggota DPR Dukung Sikap NU, Muhammadiyah dan PGRI Mundur dari POP Kemendikbud
Kader Gus Dur Kecewa Jokowi Tak Adil pada Relawan Pilpres 2019
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]